Tiga saksi dihadirkan di persidangan kasus OTT Pungli IMB Minahasa.

Sidang Kasus OTT Pungli IMB Minahasa

JPU Hadirkan Saksi Tak Ketahui Fakta

 

Manado, MS

Pengadilan Tipikor Manado melalui Ketua Majelis Hakim, Alfi Usup, Senin (15/05) kemarin, kembali menggelar sidang perkara kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) atas terdakwa MBES alias Marlon (42), terkait dugaan pungutan liar (Pungli) pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Minahasa.

Dalam persidangan tersebut, pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menghadirkan tiga orang saksi. Namun, ketika Usup dijumpai awak media usai persidangan, dirinya menegaskan bahwa ketiga saksi saat diperiksa ternyata tidak mengetahui fakta atas tindak pidana yang ditudingkan terhadap terdakwa Marlon.

Dijelaskan Usuf, keterangan saksi pada intinya hanya menjelaskan persoalan teknis terkait pengurusan IMB di Distamben Minahasa. Bahkan, menurut Usup saksi Bambang Irjayanto yang justru perlu untuk dihadirkan di persidangan namun tidak hadir.

Seperti diketahui, terdakwa Marlon telah didakwa bersalah oleh JPU, Kamis (04/05) lalu. Dalam dakwaannya, JPU menuding terdakwa Marlon selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) di Distamben Minahasa, nekad melakukan aksi melanggar hukum, saat saksi Bambang mengurus IMB proyek pembangunan gedung Dekanat Fakultas Ilmu Keolaharagaan (FIK) Universitas Negeri Manado (Unima) tahun 2016. Dimana, pada waktu itu PT Gunung Raya Bulukumba berhasil memenangkan tender.

Dan saat akan memproses pengurusan IMB, saksi Bambang telah mengutus saksi Ismail Suni. Namun, ketika saksi Ismail mengurus, terdakwa malah langsung mematok harga Rp30 juta. Sayangnya, pada tanggal 18 November 2016, saksi Ismail berhalangan sehingga saksi Bambang yang mengurus langsung. Dan waktu itu, terdakwa yang mengetahui posisi saksi Bambang berada di SPBU Roong, Kecamatan Tondano Barat, Minahasa, ikut mendatangi saksi dan meminta uang pengurusan IMB. Alhasil, saksi pun memberikan uang sebesar Rp20 juta dibungkus dalam amplop cokelat. Uang tersebut, diberikan saksi di dalam mobil saksi. Dan saat terdakwa siap kembali ke dalam mobilnya, pihak polisi yang sudah mencium gelagat dugaan pungli ini, langsung bergerak menangkap terdakwa beserta barang bukti.

Tak hanya itu, JPU juga membeberkan lewat dakwaannya kalau aksi pungli tersebut ternyata pernah dilakukan terdakwa terhadap saksi Bambang di tahun 2014. Ketika saksi mendapatkan proyek pembangunan Gedung Pendidikan Profesi Guru (PPG) di Unima. Saat itu, terdakwa berhasil mendapat uang dengan total Rp60 juta dari saksi untuk pengurusan IMB.

Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, JPU pun lantas menggiring terdakwa hingga ke meja hijau, dengan menggunakan pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 tahun 1999. (rhendi umar)

 

 

Banner Media Sulut

Komentar