Bupati Toni Supit SE MM

Sitaro Kecipratan Rp 494 M, SKPD Diminta Proaktif

Siau, MS

Tahun 2017 ini Kabupaten Kepulauan Sitaro kecipratan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat sebesar Rp 115,5 miliar. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) bakal diperoleh Rp 379 miliar. Data tersebut sesuai yang dirilis Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Sulut, beberapa waktu lalu.

Bupati Toni Supit SE MM menegaskan kepada seluruh SKPD yang mendapat dana pemerintah pusat tersebut diminta bersikap proaktif. Proses monitoring pelaksanaan kegiatan, baik fisik maupun non fisik hingga pelaporan, wajib dilaksanakan secara teratur.

Disebutkan Supit, semua jenis kegiatan yang dibiayai dari DAK harus diawasi dengan baik. Bahkan proses pelaporannya juga tepat waktu. “Diperlukan perhatian khusus dan sikap proaktif setiap SKPD yang memperoleh aliran DAK," beber Supit, Rabu (15/3).

Menurutnya, langkah itu bertujuan agar tidak terjadi keterlambatan. Baik itu pelaksanaan kegiatan di lapangan maupun pelaporan. Karena akan berimbas pada molornya transferan DAK tahap berikut. “Ini yang perlu diantisipasi. Sekali lagi, semua SKPD yang dapat DAK harus proaktif. Kami juga berencana membentuk kelompok kerja atau Pokja khusus DAK, supaya lebih intensif dalam proses pengelolaan nanti,” tukasnya.

Terpisah, Kepala Badan Keuangan dr Samuel Raule MKes turut menjelaskan mengenai sisa DAK 2016 sebesar Rp 37,7 miliar. Raule mengatakan, pihaknya telah mengutus staf guna mengecek kepastian dana tersebut.

Pasalnya, gara-gara keterlambatan itu, pemerintah kabupaten harus berutang pada sejumlah kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaan fisik maupun non fisik di beberapa SKPD. “Kami juga masih menunggu kejelasannya. Tapi yang pasti semua akan dibayarkan. Jika memang tidak diploting pada APBN-P 2017, pembayaran akan dilakukan melalui DAU pada APBD 2017,” jelas Raule.

Dia menjelaskan, ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan keterlambatan transfer DAK. “Pertama keterlambatan memulai pekerjaan yang berimbas pada pemasukan laporan realisasi. Bisa juga karena juknis dari pusat yang lambat, sehingga proses pekerjaan belum bisa dimulai, hal ini bisa dijadikan pengalaman oleh setiap SKPD supaya ke depan kejadian serupa tak terulang lagi," tutupnya.(haman)

Banner Media Sulut

Komentar

Populer hari ini

Sponsors