Toar Palilingan

Soal Pengrusakan di PT Conch, Polda Diminta Profesional

Manado, MS

‘Happy ending’ yang mewarnai perseteruan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) dengan PT Conch North Sulawesi Cement (CNSC), sepertinya belum sepenuhnya menuntaskan persoalan kedua pihak. Dugaan tindak pidana pengrusakan yang dilakukan oknum pemerintah di perusahaan tersebut masih terus bergulir di Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara (Sulut).

Pakar Hukum Unsrat, Toar Palilingan menilai, kasus tersebut biarlah ditangani penyidik Polda Sulut secara profesional.

“Mari kasus ini kita serahkan ke institusi kepolisian dan harapannya semua pihak yang terkait mendukung proses untuk menjadikan dugaan tindak pidana ini benar-benar jelas, terang, apakah memang terpenuhi unsur-unsur atau memang tidak. Kalau memang tidak terpenuhi, akan dihentikan penyidikan tetapi kalau memang terpenuhi, kita semua tentunya harus menerima,” jelasnya.

Kasus ini menjadi sorotan media setelah pada Senin (5/6) lalu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Pemkab Bolmong, melakukan penertiban dengan melakukan tindak pidana kekerasan dan pengrusakan secara bersama-sama di lingkungan pabrik milik PT CNSC, yang terletak di Jalan Trans Sulawesi, Desa Solog Lolak.

“Kalau itu penertiban, kewenangan daerah itu berpayung pada Peraturan Daerah, dan prosedur penerapan sanksi terhadap pelanggar Peraturan Daerah, khusus bangunan gedung ada mekanisme tersendiri,” kata Toar.

Kalau mekanisme tersebut sudah dilakukan secara benar, menurut Toar, tentu berujung pada pembongkaran yakni penertiban yang legal, tidak ada masalah. “Namun kalau di luar prosedur mekanisme yang sudah diatur yang mengikat, baik bagi warga setempat, pelaku usaha maupun penyelenggara pemerintahan, tentu ini merupakan satu perbuatan melawan hukum. Kalau ada akibat yang ditimbulkan, inilah yang berpotensi melanggar pasal-pasal terkait dengan dugaan pidana pengrusakan,” tambahnya.

Toar melihat apa yang dilakukan Polda Sulut masih dalam tataran kewenangan sebagai aparat penegak hukum karena adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pengrusakan.

“Biarlah penyidik mendalami mengembangkan lewat proses pemeriksaan saksi-saksi, yang nantinya mereka akan berkesimpulan bahwa dari keterangan-keterangan yang ada, minimal dua alat bukti bisa melakukan proses untuk ditetapkan tersangka,” tandasnya.

Menurut Toar, jika tindakan tersebut merupakan tindakan melawan hukum, semua harus belajar dari peristiwa ini. Termasuk yang dilakukan oleh pemerintah daerah, seyogianya juga  harus tertib bahkan secara matang mengambil langkah-langkah tentu dari aspek hukumnya agar tidak menimbulkan permasalahan. Bukan hanya untuk Kabupaten Bolmong, tapi kabupaten/kota lain, termasuk provinsi.

“Profesionalitas kepolisian dituntut dalam pendalaman pemeriksan penyidikan dugaan tindak pidana pengrusakan. Itu memang sudah tugas institusi Polri, disertai dengan kewenangan yang diberikan. Memang sudah mereka punya wilayah itu,” katanya.

Dijelaskannya, kalau untuk menghentikan kasus apalagi sudah penyidikan, ada mekanisme sendiri. Pertama menurutnya, unsur-unsur tidak terpenuhi pasal-pasal sangkaan atau alat bukti pendukung untuk memenuhi unsur-unsur pasal juga minim.

“Kasus ini masuk dalam wilayah tindak pidana umum bukan delik aduan, sehingga persoalan ini biarlah kita serahkan sepenuhnya kepada institusi kepolisian untuk menyelesaikan dari sisi hukum,” pungkasnya.

Kapolda Sulut sendiri telah menegaskan tidak akan menghentikan penyidikan kasus ini meskipun sudah ada kesepakatan damai antara Pemerintah Kabupaten Bomong dengan pihak perusahaan. “Kasusnya akan terus dilidik, meski sudah ada kesepakatan damai antara perusahaan dan Pemkab Bolmong,” tegasnya. (rendi umar)

Banner Media Sulut

Komentar