Roy Maramis


Status Tanah di Kayuwatu Masih Kabur

Manado, MS

Lilitan sengketa tanah yang kena gusur beberapa waktu lalu di Kairagi tepatnya di lokasi pameran sepertinya belum menemui titik temu. Hak kepemilikan itu sendiri menjadi tanggungjawab pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Manado.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Manado, Roy Maramis. Menariknya, saat pertemuan dengan pihak Badan Pertanahan Negara (BPN), sudah memperoleh kesepakatan kalau tanah tersebut milik Keluarga Kamagi dan penertiban sertifikat harus dipercepat.  “Itu nota bene ranah pemerintah kota lebih layak dan semestinya sudah bisa dibuatkan penertiban tapi terhalang karena adanya gugatan sehingga sertifikat tersebut tak keluar,” kata Maramis, Senin (18/9) .

Lanjut dia, kondisi tersebut tidak jadi terlaksana ketika pihak provinsi telah mengakui lahan tersebut milik mereka tanpa bisa mengeluarkan acuan dasar yang jelas.

Terkait hal itu, Maramis menyatakan, bahwa lahan tersebut dinyatakan sebagai tanah pasini atau tanah adat sehingga bukan masuk ranah milik provinsi. Itu dibuktikan pula dari penyampaian pihak kelurahan yang membenarkan dan perlu diditerbitkan surat.

Jelas dia, pihak kelurahan setempat sendiri sudah menyatakan milik keluarga tersebut, sehingga sejatinya bukan lagi permasalahan yang melibatkan Pemprov Sulut.

“Sedangkan jika masuk kepemilikan provinsi atau negara itu seperti tanah konversi Onderneming atau lokasi perkebunan di zaman pejajahan Belanda,” ungkapnya.

Tambah dia, jika pun muncul gugatan bisa saja ditujukan ke pemkot atau DPRD yang itu bukan kendala. “Tapi jika pengurusan penerbitan langsung ke pemprov ini perlu dipertanyakan,”tandasnya. (devy kumaat)

Komentar