STEVEN-FAHRI EFFECT ANCAM PDIP DI PILKADA SERENTAK SULUT 2018

Manado, MS

 

Kicauan Steven Kandouw (SK) terkait vonis Basuki Tjahaja Purnama serta kedatangan Fahri Hamzah (FH) di Sulawesi Utara (Sulut) yang sempat menuai polemik, mulai berimbas ke rana politis. Sepak terjang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di enam kabupaten kota tahun 2018 di Sulut, kans terancam.

Utamanya di basis Moncong Putih, seperti di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Kabupaten Kepulauan Sitaro dan Kabupaten Kepulauan Talaud. Itu menyusul kritik pedas atas dua ‘bencana’ politik tersebut, mayoritas disuarakan masyarakat di empat daerah tersebut.

“PDIP sekarang harus hati-hati dan lebih mawas diri. Pilkada serentak sudah didepan mata. Kalau tidak secepatnya menangkal kedua isu  yang berpotensi akan terus berkembang liar itu, maka PDIP akan kesulitan di Pilkada serentak nanti. Khususnya di Minahasa, Mitra, Sitaro dan Talaud,” tanggap Taufik Tumbelaka, salah satu pemerhati politik dan pemerintahan Sulut, kepada harian ini, Selasa (16/5) kemarin.

Diakuinya, bila PDIP Sulut bersatu sulit untuk dilawan. Tapi polemik kicauan SK soal Ahok dan kedatangan FH, dinilai bisa menjadi batu sandungan bagi perjalanan Moncong Putih di pilkada serentak 2018 mendatang. “Kalau mau realistis, kicauan SK itu, sebenarnya bukan untuk menjatuhkan Ahok. Tapi intonasinya saja yang tidak dapat diterima masyarakat. Ada kesalah-pengertian disitu. Apalagi terjadi disituasi yang tidak pas. Sebab saat ini sebagian besar warga Sulut lagi memberikan rasa empati terhadap Ahok,” terangnya.

“Begitu pula dengan kedatangan FH. Itu pasti sulit tidak diterima oleh Pemprov, khususnya Gubernur dan Wagub. Karena FH itu datang sebagai Wakil Ketua DPR RI atau pejabat negara. Memang di protap, sudah seyogianya diterima oleh Pemprov Sulut. Tapi lagi-lagi situasinya tidak tepat. Karena banyak warga yang tidak suka dengan FH, karena dianggap sosok yang intoleran dan dicap kreator pelemahan KPK,” sambung jebolan Fakultas Ilmu Social dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta itu.

Ia pun menyebut kedua peristiwa yang datang berdekatan itu menjadi momentum sial bagi OD-SK, khususnya PDIP. “Itu namanya kecelakaan politik,” timpalnya.

Itu pun dinilai akan menjadi tantangan bagi PDIP menjelang Pilkada serentak. Sebab mengubah opini negatif yang telah terbentuk di masyarakat, tak semudah membalikkan telapak tangan. “Elit dan kader Moncong Putih harus kerja ekstra mengomunikasikan serta memberi pemahaman yang baik kepada masyarakat agar bisa diterima dengan baik pula. Jangan melemahkan atau berhadap-hadapan dengan masyarakat. Apalagi sampai menganca. Itu malah akan mendapat perlawanan dari rakyat,” ulas Taufik.

PDIP pun harus solid. Tidak boleh mengedepankan ego masing-masing. “Kelihatannya di tingkat elit PDIP, belum sepenuhnya menyatu. Masih ada ego-ego kepentingan. Ada faksi-faksi. Itu tantangan terbesar PDIP. Kalau di elit internal masih ada yang terbelah, maka PDIP akan kesulitan di Pilkada serentak nanti,” semburnya lagi.

“Tapi kalau seluruh elit menyatu dan solid, maka PDIP akan sulit dibendung di Pilkada serentak 2018 mendatang,” pungkas Putra Gubernur Pertama Sulut itu.

UNTUNGKAN RIVAL POLITIK

‘Kecelakaan politik’ PDIP dalam kicauan SK dan kedatangan FH di Sulut, dinilai menguntungkan lawan-lawan politik PDIP di Pilkada serentak 2018 mendatang. Kedua isu itu berpotensi kuat dimanfaatkan oleh rival politik, khususnya partai-partai penantang Moncong Putih.

“Ya tak bisa dipungkiri kedua isu itu pasti akan sangat laku di jual. Karena lagi sensitif. Apalagi etika politik di negara kita memang belum berdiri tegak. Isu kampanye negatif dan kampanye hitam, selalu saja dijadikan senjata pamungkas untuk melemahkan lawan politik,” terang Taufik Tumbelaka.

“Pilkada Jakarta jadi contoh. Satu isu digiring sampai bernuansa SARA (Suku, Ras, Agama dan Golongan). Itulah manuver politik. Pesaing selalu mencari kelemahan lawan dan memainkan kelemahan itu dengan isu-isu negatif, meski harus berlawanan dengan etika demokrasi yang sesungguhnya. Yang penting sukses serta menguntungkan kandidat yang diusung,” tambahnya.   

Manuver itu dinilai sudah mulai dimainkan rival PDIP lewat media sosial (medsos). “Lihat saja di medsos. Kedua polemik itu sudah mulai digeser ke rana politik. Sudah ada kicauan-kicauan yang menyerempet ke Pilkada. Itu karena SK dan Olly petinggi PDIP,” urai Bang Taufik, sapaan akrabnya.

Partai yang akan jadi rival PDIP, pun dianggap untuk melihat potensi itu. “Saya kira partai-partai yang akan jadi pesaing PDIP di Pilkada serentak nanti, sudah melirik kedua isu ini untuk dijadikan senjata menyerang PDIP nanti. Khususnya di Pilkada Minahasa, Mitra, Talaud dan Sitaro.  Lihat saja nanti,” bebernya.

Pun begitu, Taufik meyakini, hal itu sudah dicermati oleh Moncong Putih. ”PDIP pasti sudah tau itu. Dan tentu sudah mempersiapkan langkah-langkah antisipasi untuk menangkal isu tersebut. Apalagi masih ada jangka waktu yang cukup panjang untuk melakukan sosialisasi, sebelum Pilkada serentak digelar. Kita tunggu saja bagaimana skenario politiknya. Pasti akan seru,” tandasnya.

PDIP AKUI PROSES PEMULIHAN BUTUH WAKTU

PDIP Sulut tak memungkiri dua polemik  yang lagi viral di Bumi Nyiur Melambai itu, cukup mengusik eksistensi partai besutan Megawati Soekarnoputri itu. Utamanya bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut yang merupakan pucuk pimpinan partai  berlambang Moncong Putih di Bumi Nyiur Melambai.

 

Ada kesalah-pengertian yang menyebabkan kedua isu tersebut berkembang menjadi liar. Untuk itu, PDIP akan terus berusaha memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat menyangkut kedua persoalan yang telah terlanjur menjadi polemik di masyarakat.

“Pastinya sebagai kader, kami akan terus memberikan penjelasan dan pemahaman kepada masyarakat terkait persoakan itu. Itu juga sudah dilakukan Pak Gubernur, dengan mengundang pihak-pihak terkait. Dan umumnya mereka memahami penjelasan yang diberikan oleh Pak Gubernur,” terang Ketua Fraksi PDIP DPRD Sulut, Teddy Kumaat saat dikonfirmasi harian ini, Selasa (16/5) kemarin.

Pihaknya menyadari untuk memulihkan keadaan yang telah terlanjur menjadi polemik di masyarakat itu, membutuhkan proses. “Memang  untuk memulihkan ini butuh waktu. Tapi akan terus kami lakukan,” ujar mantan Wakil Walikota Manado itu.

PDIP pun memahami reaksi masyarakat yang muncul itu karena keadaan. “Jadi tidak ada yang perlu disalahkan. Ketika masyarakat menolak (Fahri, red) itu juga menjadi hak mereka,” katanya lagi.

Ia pun meyakini, masyarakat khususnya di daerah-daerah yang akan menggelar Pilkada serentak 2018 nanti, akan memahami hal tersebut. “Ke depan masyarakat di daerah-daerah (Yang akan helat Pilkada 2018, red) tentu akan memahami masalah ini,” lugas Teddy optimis.

PDIP juga yakin, isu itu tidak akan terlalu berpengaruh di pilkada serentak mendatang. “Karena yang akan menentukan dalam Pilkada nanti adalah figurnya (calon kepala dan wakil kepala daerah, red). Kalau dinilai bagus oleh masyarakat pasangan kandidat pasti akan dipilih. PDIP tentu akan mengusung pasangan calon yang diinginkan dan didambakan rakyat di 6 pilkada serentak di Sulut tahun 2018 mendatang,” pungkasnya.

Diketahui, ada dua isu yang sempat menuai gejolak di tengah masyarakat Sulut. Pertama soal tanggapan Steven Kandouw terhadap vonis hukuman 2 tahun penjara untuk Ahok dalam kasus penistaan Agama. Kicauan  SK itu mendapat kecaman dari sebagaian besar warga Sulut. SK pun telah memberikan klarifikasi serta mengaku ikut prihatin dengan vonis terhadap Ahok tersebut.

Kemudian disusul dengan penerimaan Pemprov Sulut, khususnya Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw atas kedatangan Fahri Hamzah, yang mendapat penolakan dari sebagian warga Sulut, khususnya dari sejumlah ormas adat Minahasa. Gubernur pun telah memberikan klarifikasi, bahwa kunjungan FH itu dalam kapasitas sebagai pejabat negara atau Wakil Ketua DPR RI.(tim ms)

 

 

 

 

 

 

Banner Media Sulut

Komentar