Anggota DPRD Sulut saat menerima uraian tulisan tentang resolusi dari massa demonstran.

Suara Nativ Bergaung Untuk NKRI

Gedung Cengkih Kembali ‘Digoyang’ Demonstran

 

Manado, MS

Gelombang aksi mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kembali berkumandang di gedung cengkih. Massa pengunjuk rasa hadir atas nama Nativ atau penduduk asli Bumi Nyiur Melambai. Ragam aspirasi pun disuarakan.

 

Para demonstran ini diterima langsung untuk berdiskusi di ruang Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (17/5). Di dalam suasana pertemuan itu, mereka menyampaikan resolusi kepada para anggota dewan di Sulut. Isi resolusi tersebut di antaranya, massa demonstran sangat mengapresiasi sikap kepolisian menyikapi gerakan radikalisme di daerah Nyiur Melambai yang terbukti menganggu keutuhan negara dan meresahkan masyarakat. Kemudian memberi apresiasi kepada sikap tokoh nasional yang tetap konsisten memelihara kebangsaan.

 

Apresiasi juga mengalir kepada ormas (organisasi masyarakat) seperti Banser, GP Ansor dan untuk Nahdatul Ulama. Negara didesak tidak memberi ruang terhadap kelompok radikal.

 

“Intinya adalah  negara dalam posisi ini tidak berdaya lagi maka sebagai bentuk partisipasi  kami datang untuk menyemangati pemerintah penyelenggara negara. Selama ini terkesan bahwa suara-suara kebangsaan itu sudah tidak pernah ada,” ucap Max Siso salah satu koordinator lapangan.

 

“Selama ini semuanya hanya bernafaskan hegemoni terhadap kelompok yang lain. Padahal sebetulnya kami masih ada. Api nasionalisme masih berkobar di Sulut,” sambungnya.

 

Aksi dengan mendatangi gedung wakil rakyat dipahami sebagai format yang lebih konstitusional. Tindakan seperti ini dinilai bisa mendorong dewan untuk mengambil sebuah tindakan. “Kalau tidak melakukan seperti ini nanti DPRD itu akan selalu bertindak seperti kantor pos. Terima surat lalu kirim. Kita membutuhkan sikap politik DPRD seputar persoalan yang berkembang di masyarakat,” ucap Siso.

 

Ia menjelaskan, Netiv adalah penduduk asli Indonesia. Maraknya kelompok-kelompok ini bermunculan sekarang dikarenakan merekalah yang dahulunya tinggal di tanah air sebelum agama-agama besar masuk. “Kemudian muncul agama yang dibawa untuk menguasai negara, dilakukan atas nama agama. Ini agama sebenarnya pendatang. Jangan dikira Sanger dan Minahasa kecil tapi kita punya andil di tanah air. Netiv ini adalah yang bersepakat membentuk negara Indonesia. Jong Java dan Celebes,” tambahnya.

 

Menanggapi tuntutan demonstran, legislator Sulut Teddy Kumaat menyampaikan, seharusnya yang menyatakan resolusi tidak hanya terbatas kepada orang-orang militan NKRI saja tapi juga 2,5 juta rakyat Sulut. “Kalau Pancasila tetap tegak kita akan kuat. Makin banyak gerakan radikal berarti pekerjaan makin berat. Tolong disampaikan ke Kapolda (Kepala Kepolisian Daerah) Sulut gerakan-gerakan seperti ini harusnya ditunjang untuk memperkuat NKRI,” pungkas politisi PDIP itu.

 

Sementara, Wakil Ketua DPRD Sulut, Wenny Lumentut menegaskan, aspirasi ini sebenarnya sudah disampaikan pihaknya ke pemerintah pusat. Dewan Sulut telah meneruskan aspirasi terkait pembubaran ormas  radikal. “Itu sudah kami teruskan ke Menkumham (Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia), Polri (Kepolisian Republik Indonesia), TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan pemerintah pusat,” kata politisi Gerindra itu.

 

“Kami sudah menyampaikan di Sulut mendukung pembubaran ormas-ormas radikal. Kalau mereka datang di sini kita usir bersama-sama. Kita tidak menyetujui adanya ormas yang demikian di Sulut,” tegas Lumentut.

 

Dalam pertemuan dengan massa aksi tersebut, turut hadir anggota DPRD Sulut lain seperti, Billy Lombok, Meiva Lintang, Noldy Lamalo dan Ivone Bentelu. (arfin tompodung)

 


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado