SULUT DARURAT KEKERASAN PEREMPUAN

  • Pemerkosaan Ibu dan Anak di Tateli Berujung Maut

  • Peran Lembaga Hukum, Pendidikan dan Agama Digugat

 

Manado, MS

Bumi Nyiur Melambai kembali diguncang tragedi memiriskan. Rumah dikuras maling. Ibu dan anak gadisnya diperkosa hingga berujung maut. Kabar itu memantik reaksi kritis publik. Kondisi keamanan hingga rentannya perempuan terhadap kasus kekerasan di Sulawesi Utara, disorot. Sejumlah lembaga yang dianggap ikut bertanggungjawab, diserempet.

Kamis (9/3), sekira pukul 06.00 Wita, Desa Tateli Dua Jaga IV Kecamatan  Mandolang Kabupaten Minahasa, gempar. Warga dihebohkan dengan kasus pencurian dan kekerasan yang mengakibatkan Agustina Mamahit (53), meninggal dunia.

Data pihak kepolisian menyebutkan, berdasarkan keterangan korban selamat, RR (19), sekitar pukul 04.00 Wita, ia sedang tidur di kamarnya kemudian terbangun. Kaget melihat ada seorang laki-laki namun karena masih samar-samar, tak bisa mengenali sosok itu.

Pelaku kemudian langsung mencekik leher korban dan sempat berkata bahwa ia telah membunuh ibu korban di kamar belakang. Pelaku juga mengatakan bahwa sudah mengenal korban semasa bersekolah di SMP Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan dan pelaku adalah orang Tompaso Baru yang sudah menyukai korban semenjak masih duduk di bangku SMP.

Pelaku juga mengatakan, ia hanya mau menyiksa korban dan akan datang ke rumah sakit untuk membunuhnya. RR kemudian sempat akan membuka matanya pada saat pelaku melakukan perkosaan terhadapnya namun matanya langsung digigit. Sedikit gambaran yang ia tangkap, ciri-ciri pelaku berbadan agak pendek dan warna kulit agak hitam.

Usai melakukan kekerasan terhadap RR, pelaku kemudian meninggalkan rumah tersebut.

Setelah mengetahui si penjahat sudah meninggalkan kabur, RR keluar dari rumah, hanya dengan menggunakan kain handuk, meminta tolong kepada tetangganya.

Setia Budi Sulistyono, tetangga korban mengungkapkan, setelah menerima pemberitahuan RR, ia langsung meneruskannya ke Ferdy Lumuhu (Babinsa Tateli). Setelah itu, mereka kembali ke TKP dan menemui korban RR yang saat itu sudah dalam keadaan pingsan di rumahnya.

Bersama Pertiwi Gonibala, mantan Kepala Jaga 4 Desa Tateli Dua, mereka memasuki rumah korban dan menemukan Agustina Mamahit berada dalam kamar dengan posisi terlentang tanpa menggunakan busana dan sudah dalam keadaan meninggal dunia.

Sekira pukul 07.30 Wita, Polsek Pineleng bersama dengan Tim Identifikasi serta piket fungsi Polresta Manado tiba di lokasi dan langsung melakukan identifikasi dan olah TKP.

“Setelah dilakukan identifikasi, diketahui terdapat tanda kekerasan di tubuh korban, yaitu tanda cekikan di bagian leher serta ditemukan cairan sperma di sekitar kemaluan,” ungkap penyidik.

“Pada saat ditemukan, korban berada dalam kamar dengan posisi terlentang dan ditutup dengan jaket berwarna cokelat. Setelah diidentifkasi, korban dibawa ke RS Prof Kandou untuk dilakukan otopsi,” sambungnya.

Catatan kepolisian, korban Agustina Mamahit meninggal dunia diduga akibat dicekik pada saat dalam keadaan tertiidur. Karena dari hasil identifikasi sementara, ditemukan tanda cekikan di bagian leher.

“Selain mencekik korban sampai meninggal dunia, pelaku juga melakukan kekerasan disertai dengan perkosaan terhadap anak korban RR,” jelas penyidik.

Hasil yang diperoleh penyidik kepolisian, korban RR mengalami perkosaan, luka memar di wajah, luka robek di mata kanan, luka robek di kepala kanan dan luka tusuk benda tajam di bagian badan belakang.

Aparat mengendus, tidak menutup kemungkinan pelaku masih berada di sekitar tempat kejadian perkara (TKP).

Kapolresta Manado, Kombes Pol Hisar Siallagan saat diwawancarai mengatakan, pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP dan sudah mengumpulkan keterangan dari saksi saksi. “Sampai saat ini belum bisa disimpulkan siapa pelakunya tapi diduga pelaku lebih dari satu orang,” kata Siallagan.

Lanjut mantan Kapolres Bolmong ini, pihaknya telah melakukan visum dan otopsi kepada kedua korban. “Untuk motif pelaku kami belum bisa pastikan, namun kita sudah mengumpulkan bukti untuk segera menemukan pelaku dan sementara kita pakai pasal 365 yakni pencurian dengan pemberatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa,” terangnya.

Ditegaskan, seluruh sumber daya yang ada sudah dikerahkan untuk segera mencari tahu kemana arah lari dari pelaku. “Tadi kami sudah menghubungi K9, anjing pelacak untuk mencari tau kemana arah lari pelaku agar segera kami ungkap. Sedangkan untuk data yang kami dapat sangat minim, jadi kami akan mencari kelengkapan data kepada korban yang masih hidup. Kami masih menunggu sampai korban sadar karena mengingat korban tadi baru habis dioperasi jadi masih pengaruh obat bius,” tambahnya.

Hisar pun berjanji saat korban pulih, pihaknya akan melakukan pendekatan lewat kakaknya. “Tadi kami sudah meminta kakaknya untuk menemani korban di rumah sakit sambil bertanya detail kejadian yang dialami adiknya,” pungkasnya.

 

Legislator Minahasa Desak Pemberlakuan Hukum Kebiri

Aksi perampokan dan pemerkosaan tehadap ibu dan anak di Desa Tateli yang berbuntut pada pembunuhan, langsung menuai kecaman dari berbagai pihak. Termasuk dari para pentolan Gedung Manguni.

Anggota DPRD Minahasa, Edwin Lumi, mengutuk keras perbuatan biadab yang dilakukan pelaku. Dirinya bahkan menilai, penerapan hukum kebiri bagi pelaku pemerkosaan di Indonesia sudah pantas dilakukan.

"Harus ada efek jera yang dilakukan agar perbuatan tak bermoral seperti ini tidak terus menerus terjadi. Saya pikir sudah saatnya hukum kebiri diterapkan sebagai hukum positif di Indonesia," ungkap Lumi.

Pemberlakuan hukum kebiri jangan dipandang dari kesan brutal yang akan dilakukan terhadap pelaku. Namun yang terpenting adalah efek edukasi moral bagi masyarakat melalui hukum tersebut.

"Soal pro dan kontra itu biasa terjadi. Tapi kita harus melihat hukum ini lebih pada didikan moral bagi masyarakat. Dalam artian, seseorang hendak melakukan pemerkosaan bisa mengurungkan niatnya karena takut pada hukumannya," tegasnya.

Karena sejauh ini, hukuman sebatas tahanan badan bagi pelaku kejahatan seperti pemerkosaan terkesan dianggap bukan suatu hal yang menakutkan. Sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku.

"Buktinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak selalu tinggi dari tahun ke tahun. Makanya saya pikir sudah tepat hukum kebiri diberlakukan di negara kita," kata Lumi.

 

ANGKA KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK TINGGI

RR, korban pemerkosaan yang terjadi di Desa Tateli, Kamis (9/3) kemarin, langsung mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Minahasa. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).

"Yang pasti pemerintah menaruh perhatian yang sangat serius terhadap kasus pemerkosaan dan pembunuhan di Desa Tateli. Langkah yang kami lakukan saat ini yaitu dengan memberikan pendampingan terhadap korban dan menindaklanjuti kasus ini kepada pihak kepolisian," kata Kepala DP3A Minahasa, Deby Bukara.

Pendampingan dilakukan untuk memberikan rasa tenang terhadap korban yang mengalami trauma dan goncangan mental akibat peristiwa tersebut. "Biasanya, yang paling dibutuhkan korban pasca peristiwa yaitu perhatian yang sangat besar. Inilah yang coba kami lakukan melalui pendampingan. Soal penagakan hukum, tentu kita serahkan sepenuhnya ke aparat yang berwenang," sebut Bukara.

Dirinya pun meminta agar penanganan kasus ini dilakukan sesuai proses hukum yang berlaku. "Pelaku pantas mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Tentu sesuai dengan hukum yang berlaku," katanya.

Bukara pun mengakui bahwa angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Minahasa tergolong tinggi dari tahun ke tahun. Langkah antisipasi yang dilakukan yaitu dengan sosialisasi langsung kepada masyarakat.

"Karena yang menyangkut soal perlindungan perempuan dan anak harus dimulai dengan membangun kesadaran di lingkungan tempat tinggal. Intinya harus peka melihat situasi yang bisa menyebabkan potensi itu terjadi" tandas Bukara.

 

LEMBAGA PENGATUR PRILAKU (MASIH) BOBROK
Kondisi lembaga pengatur perilaku yang masih bobrok di negeri ini dianggap penyebab penting langgengnya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Hal itu diungkapkan Ketua Komda Perlindungan Anak (PA) Sulut, Jull Takaliuang, Kamis (9/3).

“Lembaga pendidikan, lembaga penegak hukum, masih bobrok. Itu yang paling tidak mendatangkan efek untuk orang tidak berlaku kriminal. Kalau tindakan hukum dilakukan secar benar, ini bisa diantisipasi atau ditekan,” jelasnya.

Takaliuang meminta, Sulut jangan pernah berbangga karena tidak masuk peringkat paling atas sebagai daerah dengan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Tragedi Tateli harus dijadikan cambuk positif.

“Ini refleksi yang harus diperhatikan pemerintah dan masyarakat sekitar. Kalau menyalahkan pemerintah dan aparat keamanan melulu, salah juga. Bagaiman hidup sosial yang sudah mulai individualis, tidak mau tahu apa yang terjadi di tetangga. Harus dibangun bagaimana caranya meningkatkan kepedulian dan kepekaan hidup secara bersama,” harapnya.

Selain itu, kualitas pendidikan harus ditingkatkan. Mulai dari PAUD hingga jenjang lebih tinggi. Supaya anak-anak tidak pernah diajarkan hal-hal yang bisa membuat bibit-bibit kekerasan tumbuh. Sementara, dari sisi keluarga, nilai-nilai keagamaan diperkuat.

Untuk aparat hukum, harus diakui dengan jujur, di tingkat kepolisian sendiri nanti tindakan sadis seperti kasus TateIi baru dijadikan perhatian untuk ditangani karena tindakan criminal itu sudah dianggap luar biasa. “Tapi kalau cuma KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dan anak ‘dapa lap’ sadiki, banyak yang tidak diseriusi. Ada tindakan pemerkosaan, cabul bahkan yang justru ditutupi,” sorotnya.

Takaliuang menegaskan, elemen masyarakat gagal menciptakan rasa aman terhadap perempuan dan anak di Sulut. “Nanti heboh kalau kasus sudah seperti ini. Ketika terjadi kasus, selalu hanya jadi pemadam kebakaran. Tidak mau antisipatif. Kalau kecil-kecil dibiarkan. Padahal tumbuhnya hasrat untuk melakukan kriminal lebih besar, berawal dari  melakukan hal-hal kecil tadi,” terangnya.

Kasus Tateli harus jadi peringatan yang sangat penting bagi Sulut. Gubernur diminta memberi perhatian serius terhadap persoalan kekerasan perempuan dan anak. Dorong aturan supaya di tiap desa, setiap tempat, diciptakan semacam sistem keamanan. “Di tiap kompleks harus diciptakan sistem keamanan, terutama bagi perempuan yang sangat rentan,” ucapnya.

“Kedatangan orang-orang luar di kompleks, harus diperhatikan. Aparat lingkungan, wajib melihat kalau ada orang aneh. Harus cepat dideteksi. Bagaimana sebuah sistem itu terbangun supaya orang baru datang, mencurigakan, masyarakat langsung reject, usir keluar,” sambungnya.

Khusus korban RR, ia berharap bisa mendapat penanganan psikis. “Hidari dia dari eksploitasi media yang berlebihan. Ini trauma yang luar biasa. Ia akan mengalami tarauma yang hebat dan perlu ditangani orang yang profesional, punya kesabaran yang tinggi. Pelaku semoga cepat ditemukan dan dihukum yang seberat-beratnya. Kami prihatin dan turut berduka cita untuk korban di Tateli,” kunci Takaliuang.

 

LEMBAGA AGAMA HARUS MENGAMBIL PERAN

Tragedi Tateli ikut menjadi perhatian Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologi di Indonesia (PERUATI). Peran lembaga agama pun disorot.

“Ini keprihatinan kita bersama. Ironis, saat kita merayakan hari perempuan internasional tanggal 8 Maret, peristiwanya terjadi tanggal 9 subuh. Ini indikator bahwa perempuan masih sangat dekat dengan kekerasan fisik, seksual sampai pembunuhan. Ini terjadi di mana-mana, termasuk di Minahasa yang kebanyakan memeluk agama Kristen,” tutur Ketua PERUATI, Pdt Ruth Wangkai.

Menurutnya, sebagai tindakan antisipatif, semestinya agama sudah harus masuk pada misi pelayanan advokasi, termasuk gereja. “Keprihatinan kita (lembaga agama di Sulut) masih kurang. Kurang memberi tempat terhadap pelayanan advokasi, termasuk kekerasan perempuan. Itu masih dianggap persoalan kriminal, bukan persoalan agama atau gereja,” nilai Wangkai.

Aktivis perempuan internasional ini menjelaskan, di beberapa tempat di Indonesia sudah ada lembaga gereja yang memiliki lembaga advokasi untuk para pencari keadilan, termasuk perempuan. Hal itu perlu dicontoh.

“Kita kebanyakan hanya melempar persoalan kekerasan ke aparat keamanan. Dimana agama, dimana gereja? Mestinya ada perubahan paradigma terhadap persoalan ini. Kita KKR, pelayanan keluarga tapi tidak mengambil peran di sini bersama aparat hukum. Tidak hanya mengantisipasi tapi mengambil bagian untuk meminimalisir,” sorotnya.

“Pertanyaan ke pemimpin agama, apa yang sudah kita lakukan untuk meminimalkan tindakan-tindakan kekerasan, terutama terhadap perempuan yang paling banyak korban? Pelayanan misi gereja harus mengambil peran di masalah-masalah seperti ini,” kata Pdt Ruth.

Gereja harus adil. Selama gereja hanya menyerahkan persoalan kekerasan perempuan ke aparat hukum, kasus ini akan menjadi fenomena sehari-hari di Sulut. “Minahasa katanya daerah religius, paling banyak kristen tapi ketika kasus tersebut terjadi, ini jadi pertanyaan bagi kita. Ini karena agama masih tidak peduli. Mitos bahwa kekerasan masalah kriminal harus dipatahkan. Tindakan aparat kan hanya saat kejadian. Tapi gereja kepada prefentif, edukasi dan itu penting. Misalnya pendidikan seksual. Jangan lagi dianggap tabu. Persiapkan modul-modul pendidikan seksual mulai dari anak-anak sampai dewasa. Ini kritik balik ke torang (lembaga agama),” kuncinya. (tim ms)

Banner Media Sulut

Komentar