Adrianus Meliala

Sulut Masuk Provinsi Pelayanan Publik Terburuk

Ombudsman RI rilis hasil survei pelayanan publik pemerintah daerah di Indonesia. Sejumlah provinsi masuk zona merah. Sulawesi Utara (Sulut) ikut bertengger di barisan terburuk.

 

Lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik tersebut menetapkan enam provinsi dengan predikat kepatuhan rendah dalam memenuhi standar pelayanan publik. Hal ini dilakukan setelah Ombudsman melakukan survei standar pelayanan publik pada Mei hingga Juli 2017.

 

"Yang kami lakukan adalah melihat ketampakan, melihat ketersediaan dari berbagai item yang seyogianya ada dan dipersyaratkan oleh undang-undang," kata komisioner Ombudsman RI Adrianus Meliala, Selasa (5/12).

 

Enam pemerintah provinsi yang masuk zona merah tersebut adalah Papua, Sulawesi Utara, Papua Barat, Maluku Utara, Kalimantan Utara, dan Maluku. Daerah tersebut dinilai Ombudsman belum melengkapi persyaratan pelayanan publik yang baik, seperti kejelasan waktu pelayanan.

 

"Yang paling banyak itu ada tiga. Pertama adalah ketidakmampuan memastikan waktu pelayanan. Jadi misal kita urus SKCK atau KTP, kita tanya kapan selesainya, dia jawab nggak tahu," ujar Adrianus.

 

Dari survei ini terkuak sejumlah 'cacat'  pemerintah daerah dalam pelayan publik. Ombudsman menemukan ketiadaan petugas pelayanan di lokasi. Faktor ketiga yang menyebabkan keenam pemerintah provinsi tersebut masuk zona merah adalah ketiadaan fasilitas khusus, seperti toilet dan jalur untuk penyandang disabilitas serta ruangan untuk ibu menyusui, yang tersedia di kantor-kantor pelayanan publik.

 

Adrianus menyatakan sudah banyak pemerintah provinsi yang berupaya memperbaiki pelayanan publiknya. Namun ia juga mengakui, masih banyak pemerintah kabupaten/kota yang belum serius memperbaiki pelayanan publik.

 

"Untuk kementerian, semakin hijau semua. Lembaga juga begitu, provinsi juga begitu. Yang masih banyak leyeh-leyeh adalah kabupaten/kota. Makin ke timur makin kacau itu. Kalau ada kabupaten/kota yang menjadi zona hijau, tampaknya lebih pada motif politik. Motifnya adalah supaya bagaimana menang pilkada, jadi nggak tulus," ucapnya. (dtc)


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado