SULUT RAWAN, MENKOPOLHUKAM MINTA WASPADAI ‘SEL TIDUR’

Manado, MS

Wilayah perbatasan rawan. Teroris Filipina berpeluang menerobos wilayah Indonesia, termasuk Sulawesi Utara (Sulut). Langkah serius, Rabu (14/6) kemarin, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto, mengumpulkan sejumlah kepala daerah, petinggi TNI dan Polri di Manado. Terungkap, ‘Sleeper cell’ (sel tidur) jadi ancaman serius.

Operasi penumpasan Kelompok Maute gencar dilakukan militer Filipina.  Letak Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tersebut, memantik reaksi khawatir tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat. Apalagi, bagian dari kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Filipina itu dinilai berpeluang menerobos perbatasan.

Fakta itu diungkapkan Menkopolhukam, Wiranto usai memimpin Rapat Koordinasi Perkembangan Terorisme di Indonesia dan Antisipasi Dampak Konflik di Marawi Filipina Terhadap Indonesia, Rabu (14/6), di Ruangan C.J. Rantung Kantor Gubernur Sulut.

“Untuk mengantisipasi ancaman, kita lakukan koordinasi agar bisa bersama-sama dengan para gubernur yang wilayahnya berbatasan dengan Filipina, para pangdam, para kapolda, juga melibatkan unsur-unsur TNI dan Polri dari pusat hingga daerah,” ungkap Wiranto.

Menurutnya, dalam rakor yang dilakukan tertutup ini disepakati hal-hal yang bisa dilakukan untuk membendung jangan sampai ada upaya penerobosan kelompok teroris di Filipina ke Indonesia.

“Kita melakukan langkah-langkah bersama, koordinasi. Aparat pemerintah daerah, aparat-aparat keamanan daerah untuk mengantisipasi dan mencegah penerobosan dari Marawi Filipina ke Indonesia. Sehingga itu dapat kita eliminasi, dapat kita cegah. Kita melakukan suatu cek, apakah aparat keamanan sudah melakukan langkah-langkah antisipasi soal itu. Ternyata sudah dilakukan oleh aparat pemerintah daerah dan aparat-aparat keamanan untuk mencegah masuknya unsur-unsur dari Marawi ke Indoensia,” paparnya.

Hal kedua, mereka menyatukan kesepahaman, bagaimana hasil dari isu itu sehingga bisa melakukan langkah-langkah berikutnya secara cepat dan tepat.

“Ketiga, kita menyatukan sikap untuk melakukan langkah-langkah koordinasi yang lebih terintegrasi. Baik antara daerah (provinsi di perbatasan) maupuan antara pemerintah daerah, antar pemerintah daerah dengan aparat keamanan, antar aparat keamanan, dan melibatkan masyarakat sebagai early warning system (system peringatan dini),” jelas Wiranto.

Diakui, keterlibatan masyarakat sangat penting karena  dari masyarakat bisa diketahui dengan cepat jika ada penerobosan dari kelompok militan di Filipina ke Indonesia.

Pada rakor tersebut, Wiranto memberikan catatan tegas kepada pemerintah daerah dan aparat keamanan di daerah untuk meningkatkan kewaspadaan setinggi-tingginya.

“Pada kesempatan ini juga saya menampung berbagai saran, aspirasi dari masyarakat, aspirasi dari pemerintah daerah, aspirasi dan saran dari aparat keamanan, yang sementara ini perlu diselesaikan dengan pusat,” jelasnya.

“Apakah penyediaan bahan bakar untuk patroli perlu ditambah, apakah yang menyangkut masalah keimigrasian perlu ditangani secara khusus, apakah menyangkut masalah hukum terhadap orang-orang yang nyata-nyata telah ikut di sana (Filipina) terlibat terorisme. Ini semua sangat baik dan harus segera dilaksanakan,” urai Wiranto.

Mantan Panglima TNI ini pun mengakui jika rakor daerah perbatasan ini telah memberikan banyak manfaat untuk meningkatkan keamanan dan kesigapan sebagai langkah antisipatif karena amanat negara sesuai undang-undang adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia.

Disinggung soal kabar yang menyebutkan jika Kota Bitung rentan dimasuki kelompok ISIS Filipina, Wiranto tak menampiknya. “Rentan bukan berarti orangnya sudah ada. Saya datang ke sini untuk itu, mencegah,” tegasnya.

“Yang juga patut diwaspadai adalah, bukan hanya ancaman fisik unsur-unsur teroris Marawi yang masuk ke Indonesia. Kita perlu mewaspadai unsur idiologinya, unsur-unsur radikal yang bisa membuat masyarakat terpengaruh. Yang kita lakukan untuk menangkal adalah melakukan deradikalisasi. Antisipasi sel-sel tidur,” kuncinya.

 

KODAM MERDEKA WASPADA

Wilayah Kodam XIII/Merdeka (Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah) rawan. Fakta itu ikut ditegaskan Pangdam XII/Merdeka, Mayjen TNI Ganip Warsito.

Untuk mengantisipasi ancaman yang bisa datang setiap saat, ribuan pasukan disiagakan. Wilayah Poso paling diwaspadai. Karena data mengungkap jika senjata di Poso dipasok dari MILF dan kelompok gerilyawan Maute di Marawi.

“Pasukan yang terbanyak disiagakan di daerah Sulteng. Khususnya di daerah Poso. Kita mewaspadai kelompok-kelompok yang tidur. Data-datanya sudah ada pada kita. Infiltrasi itu bisa melalui paham (idiologi), masuk kepada person dan person ini yang bisa menjadi fasilitator untuk masuknya kekuatan-kekuatan itu,” ungkap Warsito.

“Kita belajar dari Marawi seperti itu. Waktu lalu, kekuatan kelompok militan diestimasi pemerintah hanya 60 sampai 100 tapi setelah beraksi ternyata lebih dari 500. Dari mana mereka? Itu yang kita katakan dari sel tidur,” terangnya.

Pangdam Ganip mengakui jika TNI sudah mengantongi data kelompok-kelompok ataupun person yang terindikasi sel tidur di wilayah Kodam Merdeka, termasuk Sulut.

“Karena indikasinya sudah ada. TNI sudah punya data tapi seperti kata Pak Menteri (Wiranto), undang-undang kita tidak membolehkan menangkap mereka yang masih terindikasi. Jadi tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita harus tunggu dia bereaksi dulu baru kita tangkap. Itu persoalan tapi tetap kita waspadai, kita bina dan melakukan hal-hal preventif,” ungkapnya.

 

GUBERNUR OLLY: SULUT KINI SIAGA

Kewaspadaan terus dibangun aparat Pemerintah Provinsi Sulut bersama aparat keamanan di wilayah ini guna mengantisipasi masuknya kelompok militan Filipina ke Indonesia. Berbagai upaya pun digenjot Gubernur Sulut, Olly Dondokambey dan jajaran.

“Pemprov membackup full aparat keamanan dalam upaya untuk menjaga keamanan masyarakat dan wilayah Sulut,” tegas Dondokambey. 

Diakui, aparat pemerintah dan aparat keamanan di Sulut kini siap siaga. “Sulut sangat siaga satu untuk menghadapi hal-hal yang mengkhawatirkan bagi pemerintah dan masyarakat Sulut. Pemprov Sulut siap menjaga keamanan bagi masyarakat Sulut. Siaga satu artinya seluruh aparat di wilayah Provinsi Sulut siap siaga kalau ada masalah-masalah yang timbul,” aku Dondokambey.

Kewaspadaan penuh juga berlaku untuk Kota Bitung. Daerah pelabuhan yang ‘terbuka’ dengan Filipina. “Jadi soal isu ada teroris Maute yang sudah masuk ke Bitung, itu tidak benar. Tapi kita siaga penuh karena potensi tetap ada. Jadi kita terus waspada,” pungkasnya.

 

PAHAM RADIKALISME ANCAMAN SERIUS

Wilayah perbatasan Indonesia-Filipina rawan. Sulut termasuk di dalamnya. Hal tersebut ikut dibenarkan pihak Konjen RI di Davao City. Untuk mengantisipasi ‘kebocoran’, secara komprehensif perwakilan pemerintah RI di Filipina ini pun melakukan upaya-upaya koordinatif, dengan aparat berwenang Filipina.

“Kita lakukan untuk mendapatkan informasi terpercaya dari aparat di Filipina, untuk kita laporkan ke pemerintah kita, aparat setempat di wilayah perbatasan sehingga dapat diantisipasi merembesnya paham-paham radikalisme, aksi terorisme yang mungkin bersumber dari Mindanao. Upaya-upaya itu secara intens, secara gencar kami lakukan guna mengantisipasi terjadinya hal yang sama di Indonesia,” papar Agus Abdul Majid, perwakilan KJRI Davao City yang hadir dalam rakor di kantor Gubernur Sulut, kemarin.

Upaya koordinatif seperti yang dilakukan Menkopolhukam tersebut diakui cukup baik sebagai tindakan antisipatif. “Kami merasa guna mengantisipasi kejahatan internasional semacam ini, harus ada share informasi, share intelejen dari kami di perwakilan yang mendapatkan informasi dari aparat di Filipina dan juga memahami kondisi di sana, untuk aparat di Indonesia,” jelasnya.

“Kami berharap dari pertemuan koordinatif seperti ini ada tindak lanjut, dimana setiap aparat RI saling berbagi informasi, saling bersinergi dalam melakukan tindakan-tindakan antisipatif untuk mengantisipasi tindakan terorisme,” kata Majid.

Menurutnya, tindakan itu juga harus dibarengi dengan penanaman nilai-nilai nasionalisme ke masayarakat Indonesia sehingga tidak mudah diiming-imingi atau diajak dan terjebak pada paham radikalisme dan aksi terosisme.

Disinggung soal keterlibatan Warga Negara Indonesia (WNI) dalam kelompok ISIS di Marawi, Majid mengakui jika hal itu belum terkonfirmasi. “Tapi memang sempat ditemukan paspor RI pada saat operasi militer 24 April di Piagapo (daerah dekat Marawi) dan 25 Mei di Marawi pada saat militer masuk. Saat itu digeledah salah satu rumah, di situ ditemukan juga salah satu paspor RI. Jadi diduga ada keterlibatan WNI dalam aksi-aksi tersebut. Itu pun dikembangkan pihak intelejen Filipina dan berkembang namanya, tidak cuma dua tapi beberapa,” bebernya.

Majid juga menuturkan, sejumlah WNI ada yang terkena dampak dari peristiwa di Marawi. “Kalau korban, baru-baru kami mengevakuasi 16 WNI dari Marawi. Itu juga upaya kami untuk menghindarkan korban WNI dalam insiden Marawi. Sejauh ini tidak ada data dan konfirmasi ada WNI yang tewas dalam konflik tersebut,” ujarnya.

“Memang sempat ada pernyataan dari pihak Filipina bahwa ada diduga satu orang Indonesia yang meninggal tapi itu tidak dapat dikonfirmasi baik dari aparat Filipina maupun oleh Biro Imigrasi Filipina. Jadi belum ada informasi yang pasti,” kuncinya.

Tampak hadir dalam rakor ini, Wiranto (Menkopolhukam), Gubernur Sulut Olly Dondokambey, R Gautama Wiranegara (Sekretaris Umum BNPT), Soedarmo (Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri), Rendi Teguh Martono, Luthfi Rauf (Deputi II/Polugri), Marsudidjaja Sukamto, Insmerda Lebang, Hadi Prabowo (Sekretaris BNPB), Alexander Federick, Khairul Alam, Irjen Pol Carlo Tewu (Deputi V Kamtibnas), Irjen Pol Satria Firdaus Maseo, Gubernur Sulteng H Longki L Djanggola, Kasdam XIII/Merdeka Brigjen TNI Santos, Danlantamal VIII Laksma TNI Suselo, Kapolda Sulut Irjen Pol. Bambang Waskito, Danrem 131/Stg Brigjen TNI Sabar Simanjuntak, Danlanud Sri Kol. Pnb Arifaini Nur Dwiyanto, Danlanudal Manado Letkol Laut Yulmintardi, Adisops Lanud Sri Letkol Pnb Abram Tumanduk, para Bupati/Walikota dan Dandim di Sulut, pejabat TNI, Polri dan Imigrasi, Sekprov Sulut Edwin Silangen dan sejumlah pejabat Pemprov Sulut. (rikson karundeng)

Banner Media Sulut

Komentar

Banner Media Sulut

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.