Michael Dotulong

Tak Mampu Hadirkan Saksi, PH Sorot Integritas JPU di Kasus Pemecah Ombak

KASUS dugaan korupsi proyek tanggul penahan atau pemecah ombak di Minahasa Utara (Minut) yang tengah bergulir di pengadilan, kembali tuai polemik. Sejumlah saksi kunci dalam perkara yang ditengarai merugikan uang negara Rp8,8 miliar, absen hingga sidang terakhir pemeriksaan saksi.

Surat panggilan patuh yang diteken Majelis Hakim sesuai pengajuan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap beberapa saksi telah berulang kali mangkir dari panggilan di persidangan, juga diabaikan. Alhasil, dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Manado, Rabu (6/6) kemarin, JPU hanya membacakan keterangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari para saksi tersebut.

Tak ayal, bola panas pun menyasar JPU. Integritas Korps baju coklat besutan M Roskanedi, dipertanyakan oleh para Penasehat Hukum (PH) terdakwa .  Itu menyusul ketidak-hadiran lima saksi kunci, masing-masing Vonnie Anneke Panambunan (VAP), Kombes Pol. Rio Permana, Alexander Panambunan, Decky Lengkey dan Mario Rompis, hingga sidang akhir pemeriksaan saksi tersebut.

Bahkan PH terdakwa mengendus ada ketidak-beresan dalam fenomena itu. JPU diduga ikut bermain. “Pihak JPU sangat tidak profesional. Itu dapat dilihat dari tidak dihadirkannya beberapa saksi yang sangat dominan keterlibatannya. Yakni Vonnie Anneke Panambunan, Rio Permana, Alexander Panambunan, Decky Lengkey dan Mario Rompis,” sembur Michael Dotulong,  PH terdakwa dr Rosa Tindajoh kepada wartawan, Rabu kemarin.

Ia malah mengindikasi ada upaya dari pihak tertentu untuk melindungi oknum Bupati Minut. “Hal ini semakin menguatkan dugaan tentang adanya kekuatan untuk melindungi Vonnie Anneke Panambunan cs yg begitu kuat keterlibatannya dalam kasus ini,” sembur Dia. “Ini tentu sangat menciderai rasa keadilan bagi klien kami dan masyarakat pada umumnya,” ketusnya.

Senada diungkapkan Reza Sofian, PH dari terdakwa Roby Moukar. Ia juga menyayangkan absennya VAP di persidangan.  “Apa yang akan dilihat oleh masyarakat berarti, Dia (VAP, red) secara tidak langsung tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya. Itu menunjukkan kepada masyarakat bahwa dia bersalah. Sayang sekali sebenarnya,” ungkap Sofian usai sidang kemarin.

Terkait dengan keterangan saksi yang dibacakan JPU berdasarkan BAP, Sofian menegaskan menolak yang tidak sesuai dengan fakta persidangan. “Namun jika ada keterangan saksi yang bersesuaian dengan saksi-saksi sebelumnya atau fakta persidangan kami terima,” lanjutnya.

“Sebenarnya tidak ada kerugian dari pihak terdakwa Robby Moukar waktu mereka tidak hadir. Karena disitu menunjukkan dakwaan jaksa berarti kurang jelas  atau kabur. Namun jika dinilai dari kepentingan untuk masyarakat umum apalagi untuk negara itu sangat penting,” pungkasnya.

Sementara menyikapi keterangan para saksi yang dibacakan pihak JPU, di persidangan kemarin, sejumlah terdakwa mengaku hanya menjalankan petunjuk pimpinan sebagai bentuk loyalitas. “Ini bentuk loyalitas saya kepada atasan. Waktu saya mau ditahan saya sempat telfon Ibu Bupati Lalu Dia (VAP, red) bilang kepada saya untuk menunggu saja. Dalam perjalanan ke rutan saya telfon lagi dan HP Ibu Bupati sudah tidak aktif lagi,” cerita terdakwa dr. Rosa sambil menitihkan air mata. “Saya sangat menyesal Pak Hakim,” sambung Rosa di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Vincentius Banar.

Hal yang sama juga diungkapkan terdakwa Steven. “Saya menyesal, ini bentuk kesetiaan saya terhadap atasan,” ujarnya. Sedangkan terdakwa Robby Moukar juga mengaku dirugikan atas kasus tersebut. “Saya tidak terima apa-apa. Justru saya yang rugi,” terang Robby.  

Setelah mendengarkan keterangan saksi yang dibacakan JPU, Pingkan Gerungan dan tanggapan terdakwa, Ketua Majelis Hakim akhirnya menunda sidang dan akan dilanjutkan dengan sidang agenda pembacaan tuntutan oleh JPU. “Sidang ditunda. Dan akan dilanjutkan, Kamis besok  (hari ini, red) dengan agenda pembacaan tuntutan,” kata Banar menutup persidangan.

Diketahui,  proyek pemecah ombak di Desa Likupang Dua, Minut ini, sumber dananya berasal dari pos anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan banderol Rp15 milliar. Dalam pelaksanaannya, dana tersebut diduga kuat telah diselewengkan oknum-oknum tertentu sehingga menurut dakwaan JPU telah terjadi kerugian negara sebanyak Rp8,8 miliar lebih.

Tak hanya itu, selain pengerjaan tak sesuai bestek. Terkuak pula kalau penggunaan dana ternyata salah sasaran. Sebab, permintaan dana siap pakai yang diajukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Minut ke BNPB, yang menitik beratkan pada bencana, faktanya justru berbeda.

Dalam kasus ini penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara (Sulut) telah menyeret lebih dulu tiga orang terdakwa, Mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Minut, Rosa Tindajoh, mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Steven Solang dan Kontraktor, Robby Mouka ke meja hijau. Kejati Sulut juga telah menetapkan oknum Direktur Tanggap Darurat BNPB, JT alias Tambunan sebagai tersangka.

Alhasil Sebagaimana telah didakwa JPU dengan bersandar pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 pasal 55 ayat 1 KUHpidana.(kharisma kurama)

 


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.