Salah satu lokasi tambang pasir di wilayah perkebunan Kelelondey, kondisinya semakin memprihatinkan

Tambang Pasir Noongan Akan Ditutup

  • Pemerintah Akan Prioritaskan Penambang 'Lokal'

Langowan, MS

Polemik tambang pasir ilegal di wilayah perkebunan Desa Noongan Kecamatan Langowan Barat, segera menemui titik terang. Aktifitas ilegal yang terus memantik keluhan warga setempat ini telah mendapatkan respon serius dari Pemerintah Kecamatan Langowan Barat.

"Saya bersama staf sudah melakukan pengecekan di lokasi, dan ternyata kondisinya memang sudah sangat parah. Kalau dibiarkan takutnya akan terus berdampak buruk baik bagi lingkungan maupun warga sekitar. Apalagi tambangnya tidak memiliki izin," kata Camat Langowan Barat, Lendi Aruperes, Kamis (6/7) kemarin.

Atas pengamatannya dilokasi, Aruperes mengatakan bahwa tambang tersebut harus segera ditutup.

"Saya sudah berdialog dengan salah satu operator alat besar di lokasi, serta menyampaikan soal penutupan tambang itu," tuturnya.

Namun kata dia, sebelum melakukan penutupan, Pemerintah Kecamatan terlebih dahulu akan melakukan mediasi dengan warga Noongan Raya.

"Saya sudah minta kumtua di tiga desa ini untuk memfasilitasi pertemuan dengan warga setempat. Kita akan bicarakan secara baik-baik, karena disisi lain lokasi tambang tersebut merupakan sumber mata pencaharian bagi sebagian warga desa Noongan Raya," ungkap Aruperes.

Kata dia, pemerintah akan memberikan 'hak khusus' bagi warga Noongan yang bekerja mengumpulkan pasir di wilayah itu.

"Jadi penertiban khusus akan diberlakukan bagi alat berat jenis eksavator yang beroperasi disana. Artinya untuk alat berat tidak diperbolehkan mengeruk pasir di lokasi tambang. Apalagi saya dapat informasi, pemilik alat juga bukan termasuk warga setempat," papar Aruperes.

"Kalau penambang lokal yang menggunakan alat standar (pacul, sekop), kita akan izinkan. Dengan catatan, kita akan lakukan penataan lokasi tambang. Jadi nanti ada lokasi yang khusus buat penambang lokal," tambahnya.

Kebijakan itu, jelas Camat, diambil dengan memperhatikan aspek kemanusiaan.

"Pemerintah tentu tidak akan menutup lahan pencaharian bagi masyarakat sekitar yang sebagian bergantung dari hasil tambang, tapi dengan catatan tidak menggunakan alat berat dan kerja sesuai lokasi yang ditentukan," imbuhnya.

Lagi Aruperes mengatakan, kebijakan-kebijakan ini nantinya akan disosialisasikan bersama warga dalam sebuah pertemuan.

"Jadi pemerintah berharap polemik tambang pasir ini bisa diselesaikan dengan baik, dan juga tidak merugikan mayarakat setempat yang berprofesi sebagai penambang," tandasnya.

Belakangan, aktifitas tambang pasir di wilayah ini memang kerap dipergunjingkan warga sekitar. Sebagian warga protes karena aktifitas tersebut dinilai dapat mengancam kelestarian hutan serta membuat infrastruktur desa, seperti jalan dan gorong-gorong rusak.

Keluhan juga kerap disampaikan para penambang manual yang dominan merupakan warga desa setempat. Mereka mempersoalkan keberadaan alat berat pengeruk pasir di lokasi tambang. Hal itu dinilai sangat merugikan pekerjaan mereka yang selama ini hanya menggunakan alat standar. (jackson kewas)

Banner Media Sulut

Komentar

Populer hari ini

Sponsors