BPKP Perwakilan Sulut saat memberikan bimbingan teknis terkait peningkatan level maturitas SPIP Pemkab Bolmong.

Target Level Maturitas SPIP Diupayakan Naik Level 3

Lolak, MS

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) melalui Inspektorat terus mengasah kemampuan audit dengan meningkatkan level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dari level 1 naik menjadi level 3.

Salah satunya dengan mengundang Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) untuk menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) maturitas SPIP di Bolmong, Selasa (13/3).

Kepala Inspektorat Bolmong, Rio A Lombone SSTP MH menegaskan, pentingnya Bimtek ini guna menciptakan auditor yang handal dan memiliki kompetensi yang baik. Selain itu, terciptanya sistem pengendalian pemerintah yang terintegrasi.

“Kita gelar Bimtek ini agar dapat memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan,” ungkap Rio.

Rio menambahkan, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, maka pihak Inspektorat Bolmong akan menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjalankan sistem tersebut. Sehingga, pada tingkat teknis, aparatur organisasi bisa mencegah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan atau pun kerugian negara.

“Dengan adanya SPIP tersebut, diharapkan dapat menciptakan kondisi dimana terdapat budaya pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatan, sehingga dapat mendeteksi terjadinya sejak dini, kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara,” harap Rio.

Untuk diketahui, SPIP merupakan salah satu sistem pengendalian pemerintah. Disamping itu, terdapat Sistem lainnya adalah Sistem Pengendalian Ekstern Pemerintah (SPEP). SPIP ini dilaksanakan oleh BPKP dan Inspektorat melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Sedangkan SPEP dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), DPR/DPRD, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga peradilan lainnya.(yadi mokoagow)


Komentar