Saksi ahli saat memberikan keterangan di persidangan. (foto: rhendi)

Terdakwa Hendrik dan Blasius Tersudut

Saksi Ahli Bongkar Aib Proyek DKP Bolmut

 

Laporan :  Rhendi UMAR

 

Hendrik dan Blasius tertunduk lesu di kursi pesakitan. Sepak terjang keduanya dalam perkara korupsi proyek di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), makin terkuak. Nasib dua terdakwa itu makin tersudut saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Boroko Resmen menghadirkan saksi ahli bernama Mokoginta, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Manado, Selasa (20/11) kemarin.

 

Seluruh kejanggalan yang dilakukan kedua terdakwa ikut terbongkar manakala ahli menjelaskan secara detail letak pelanggaran yang telah dilakukan. Dalam kesaksiannya, Mokoginta menuturkan jika pada pengaturan dari proses tender ada Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP), panitia pengadaan serta kontraktornya.

Namun dalam pengadaan ditemukan ada kontraktor yang tidak memenuhi syarat namun telah diatur secara diam-diam untuk dimenangkan. "Harusnya empat kontraktor gugur tapi dimenangkan. Siapa yang memenangkan ? Pokja ULP," tutur Mokoginta dihadapan Majelis Hakim yang ketuai Luckman Bachmid bersama hakim anggota Alfi Usup dan Wenny Nanda.

Mokoginta ikut menguak kejanggalan pada tahap pelaksanaan. Sebab pengerjaannya tidak ada di lapangan dan dianggap nol. Sementara penyedia sudah diberikan uang muka.

"Harusnya uang muka disetorkan kembali senilai 200 juta, kemudian harus dicairkan jaminan pelaksanananya senilai 80 juta lebih dan dikenakan denda 80 juta lebih," ungkapnya.

Dalam persidangan itu terdakwa Hendrik sempat mengutarakan pernyataan kalau kontrak kerjanya sudah dilaporkan. Tapi menurut ahli, setiap kontrak harus tertulis, tidak boleh lisan bahkan langsung dirubah.

"Ini uang Negara, jadi kalau mau diubah harus dibuat adendum. Namun saya tidak menemukan kontrak tertulis tersebut," tandas Mokoginta.

Usai mendengar keterangan ahli, Majelis Hakim langsung menunda persidangan hingga pekan depan.

Patut diketahui, terdakwa HT dan BW telah didakwa bersalah Jaksa Penuntut Umum (JPU) Resmen, karena tidak menuntaskan proyek pembangunan dermaga tahap I di Desa Tanjung Sidupa. Padahal, pihak DKP Bolmut sudah mencairkan dana 20 persen dari anggaran berbanderol Rp1,6 miliar.

Dalam surat dakwaan JPU, juga diterangkan bahwa proyek tersebut pada prinsipnya telah dimenangkan CV Wisanggeni. Namun, justru dialihkan ke CV Perdana Nusantara milik terdakwa HT.

Menariknya lagi, dalam proses pengalihan, ternyata ada peran Ketua Pokja ULP, Muhammad Tang Cora. Di mana tanpa melibatkan anggota ULP lainnya, Cora telah menghubungi saksi Daud Senapati dari CV Wisanggeni. Lalu menyarankan agar saksi mengalihkan proses pekerjaan ke perusahaan milik terdakwa HT. Hal itu lantas ditentang saksi Daud.

Tak habis akal, saksi Cora kemudian menggelar pertemuan antara saksi Daud dengan terdakwa HT dan menegaskan kalau saksi Daud tidak mengalihkan pekerjaan, CV Wisanggeni takkan dimenangkan dalam proses pelelangan.

Kedua pihak akhirnya sepakat, dan surat pengalihan tanggung jawab pekerjaan langsung dibuat di hadapan notaris.

Sementara itu, diketahui pula dalam perkara ini, terdakwa HT dan BW telah didakwa bersalah JPU dengan menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto (jo) Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999, jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH-Pidana. (*)


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado