MMS saat mengikuti Rakor Terbatas DPD Partai Golkar Sulut dengan DPD Kabupaten/Kota di The Sultan Hotel, Jakarta.(Foto.Ist)


Terjerat Hukum, Kehadiran MMS di Jakarta Disoal

 

Manado, MS

Badai enggan beranjak dari Marlina Moha Siahaan (MMS). Mantan Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) dua periode itu kembali didera isu miring. Keikutsertaan MMS dalam Rapat Koordinasi Terbatas Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Sulawesi Utara (Sulut) dengan DPD Kabupaten/Kota di The Sultan Hotel Jakarta, Selasa (26/9), memantik reaksi tanya. Status terdakwa dengan hukuman penahanan sekira 5 tahun terhadap Bunda sapaan akrabnya, ramai dipergunjingkan.

“Sepengetahuan kami, Ibu MMS masih dalam proses hukum bahkan sementara menjalani masa tahanan. Kenapa bisa hadir rapat di Jakarta. Itu harus diklarifikasi sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat,” nilai salah satu kader Golkar yang mengaku melihat foto-foto kehadiran MMS, Rabu (27/9) malam.

Polemik keberadaan MMS di ibukota ini, langsung ditanggapi Kuasa Hukum MMS. Melalui telepon selulernya, Chandra Paputungan saat dikonfirmasi, membenarkan jika kliennya kini di luar tahanan. Ia pun membantah tuduhan kalau hal tersebut tidak sesuai prosedur hukum. Karena menurut dia, pihaknya mempunyai dasar surat penetapan dari PT Manado. "Jadi, kami mempunyai dua surat dari pengadilan tinggi, dimana surat tersebut menjelaskan kalau MMS tidak dapat dilakukan penahanan," beber Chandra, Rabu (27/9).

Ia menjelaskan, pihaknya sudah melakukan prosedur sesuai peraturan. "Prosedur banding kami telah lakukan, sesuai dengan waktu yang diberikan. Jadi kalau MMS saat ini berada di luar, itu tidak salah karena kami punya landasan surat," tandas Chandra.

Diketahui, MMS usai divonis Ketua Majelis Hakim Sugiyanto, Rabu (19/7) lalu, langsung digiring Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) ke Rumah Tahanan (Rutan) Malendeng. Hal itu merujuk Kutipan Putusan Majelis Hakim untuk langsung dilakukan penahanan. Namun, dalam rentang waktu yang diberikan Majelis Hakim, pihak pengacara mengambil sikap melakukan banding. Bahkan, langsung mengurus memori banding di Pengadilan Negeri (PN) Manado sebagai pihak yang akan mengirim berkas tersebut ke Pengadilan Tinggi (PT) Manado. Menariknya, dalam proses pengurusan memori banding, keluar surat penetapan dari Pengadilan Tinggi, untuk tidak dilakukan penahanan. Hal tersebut membuat pihak Rutan Malendeng  langsung membebaskan sementara MMS dengan status hukum yang terus berjalan.

Sementara itu, Ketua PT Manado, Sudiwardono, mengungkapkan alasan dirinya tidak menandatangani Surat Perintah (SP) Penahanan MMS. Hal itu disebabkan keterlambatan berkas banding dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dikirim melalui PN Manado ke PT. "Yang saya tau harus seperti itu. Namun Berkas tersebut terlambat diberikan kepada pihak kami. Hingga permintaan untuk dilakukan penahanan terhadap MMS saya tidak tandatangani, jadi lebih lanjut tanya ke PN Manado," terang Sudiwardono, belum lama.

Terpisah, Ketua PN Manado Djaniko Girsang melalui Bagian Humas, Moh Alfi Usup membantah pernyataan tersebut. Menurutnya, oleh majelis dan PN Manado, tidak lagi ada permintaan penahanan, karena dalam putusan tersebut sudah ada perintah untuk dilakukan penahanan. "Saya tidak tau alasan tersebut, karena dalam amar putusan tidak hanya berisi penghukuman dan juga perintah penahanan, jadi ini sudah menjadi kewenangan PT, jadi lebih lanjut ditanyakan kepada mereka," tandas Usup, Rabu (27/9)

Terkait hal ini, pihak Kejati Sulut angkat bicara. Kepala Seksi (kasi) Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Kejati Sulut, Yonni Malaka mengatakan, hingga saat ini mereka belum menerima penetapan penahanan oleh PT Manado. “Kita kan mengajukan banding ke PT Manado terkait kasus ini, penahanan itu atas keputusan PT Manado. Kalau PT Manado keluarkan surat perintah penahanan, ya ditahan. Tapi sampai sekarang belum keluar perintah penahanannya,” jelas Malaka.

Kepala Rutan Malendeng Kelas Dua Manado, Zainal Fikri melalui stafnya Hendra menjelaskan, proses untuk dilakukan penahanan harus didukung surat dari PT Manado. "Kami sendiri belum menerima surat resmi dari PT Manado. Kalau suratnya ada, baru kami bisa melakukan penahanan," terang Hendra, Rabu.

Terhitung sejak divonis, kubu MMS diberikan waktu 7 hari untuk mengajukan banding. Jadijika lewat dari 7 hari, jika ada pengajuan maka itu tidak sah. Baik pengacara maupun JPU sama-sama telah mengajukan banding. Pengacara mengajukan banding tertanggal 26 Juli 2017, sedangkan JPU tanggal 28 Juli 2017. Posisi MMS dinilai tersudut pasca Ketua Majelis Hakim, Sugiyanto bersama dua Hakim Anggota, yakni Halidja Wally dan Emma Ellyani menvonis bersalah MMS dengan hukuman penjara 5 Tahun. Vonis tersebut lebih tinggi dari tuntutan 4,6 tahun yang diajukan JPU. Tak sampai di situ, Majelis Hakim juga mewajibkan MMS membayar Uang Pengganti (UP) sebesar Rp1,2 Miliar lebih, ditambah denda sebesar Rp200 juta.  

MMS didakwa JPU atas penyalahgunaan dana TPAPD Bolmong sebesar Rp1,2 Miliar lebih dengan menggunakan pasal 2 ayat (1), jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 tahun 1999, jo pasal 55 ayat (1) Ke-1, jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dalam dakwaan primair. Sedangkan dalam dakwaan subsidair, tim JPU bersandar pada pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 tahun 1999, jo pasal 55 ayat (1) Ke-1, jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Selain itu, terdakwa juga dijerat dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf f UU RI No 25 Tahun 2003 tentang Perubahan UU RI No 15 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.(rhendi umar)

Komentar