Terkait Putusan PTUN, Puluhan ASN Todong Bupati Sangihe

Tahuna, MS

Arus desakan membumbung ke arah John H Palandung. Penjabat Bupati Sangihe ini diminta merespon putusan hukum terkait proses pergantian puluhan Aparat Sipil Negara (ASN) dari kursi jabatan beberapa waktu lalu. Senin (20/3), sebanyak 77 ASN di Pemkab Sangihe berupaya bertemu Penjabat Bupati Sangihe guna menyampaikan hasil persidangan yang telah digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado beberapa waktu lalu.

Sesuai dengan putusan sela, sesuai dengan gugatan ASN Sangihe, dalam perkara nomor : 13/G/2017/PTUN Mdo, salah satu sisi dari penetapan yakni memerintahkan tergugat untuk menunda/menagguhkan daya berlaku pelaksanaan surat keputusan Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe no. 821.2/SK/04/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang pembebasan dan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe sampai adanya putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Salah satu ASN yang melakukan gugatan, Dokta Pangandaheng menjelaskan, SK ketika pengisian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru pada tanggal 11 Januari 2017 lalu dianggap tidak berlaku lagi atau dibatalkan.

"Dengan demikian bagi Penjabat Bupati harus menindaklanjuti pemberlakuan SK tersebut, “ kata Dokta.

"Sehingga maksud kami untuk bertemu dengan Penjabat Bupati adalah untuk berkoordinasi agar apa yang sudah menjadi keputusan dari PTUN dapat ditindaklanjuti dan dijalankan oleh pimpinan yang ada, dalam hal ini Penjabat Bupati, “ terang Dokta.

Para ASN harus menunggu kedatangan Penjabat Bupati sejak pagi namun karena pesawat dari Manado menuju Sangihe harus mengalami penundaan, baru sekitar jam 13.00 Wita Palandung bisa menerima 77 orang ASN tersebut. Dalam pertemuan yang dilaksanakan di rumah dinas jabatan Bupati Sangihe, para ASN yang dikoordinir Dokta Pangandaheng, meminta kepada Palandung untuk memberlakukan SK Keputusan PTUN. Palandung yang saat itu ikut didampingi Asisten 1 Pemkab Sangihe Dirgahayu Mandiangan, Inspektur Tadjudin Sainkadir, Kabag Hukum Jansye Budiman, Kabag Humas Ellinta Kapal, mengakui pada intinya memahami isi dari putusan sela itu. Namun di depan ASN yang melakukan gugatan terhadap SK pengisisian OPD, Palandung mengatakan akan melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan pihak kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). "Nanti kita akan konsultasikan dulu ke Kemendagri di Jakarta. “ kata Palandung. Namun apa yang disampaikan Palandung ditanggapi oleh Jefrry Gaghana. Menurutnya kalau Penjabat Bupati tidak mengindahkan hal ini maka akan beresiko, karena menurutnya tidak perlu lagi melakukan konsultasi. "Yang terpenting bagaimana Penjabat Bupati dapat melaksanakan putusan PTUN tersebut, “ ungkap Gaghana. Sementara Topan Pontoh, serta Danny Mandak juga ikut bicara terkait dengan permintaan kepada Penjabat Bupati untuk melaksanakan putusan PTUN. Pemandangan menarik terlihat dalam pertemuan ASN dengan Penjabat Bupati tersebut. Ada Lurah yang memakai pin Garuda padahal mereka sesuai dengan SK tanggal 11 Januari 2017 lalu sudah tidak lagi menjabat sebagai Lurah. "Hal tersebut dilakukan mengingat perintah PTUN," ujar Dokta. (rindu makikui)

Banner Media Sulut

Komentar