Christivan Galileo Riung

TERORIS ITU BERAGAMA

Oleh: Christivan Galileo Riung (Pemerhati Masyarakat, Politik dan Agama)

 

Sudahi ketidakmampuan kita untuk jujur kalau para teroris biadab itu adalah orang-orang beragama.

Betapa hancur hati kita atas peristiwa ledakan bom di Gereja Kristen Indonesia Jalan Diponegoro, Gereja Santa Maria Ngagel, dan Gereja Pantekosta di Jalan Arjuno. Tiga gereja di Surabaya ini dieksekusi oleh para teroris dengan bom bunuh diri pada Minggu, 13 Mei 2018. Belasan korban meninggal dunia termasuk anak-anak.

Para eksekutor di tiga gereja ini, menurut Kapolri, adalah satu keluarga. Seorang suami dan isteri beserta empat orang anaknya. Keempat anak ini berusia di bawah 20 tahun. Si bungsu bahkan masih 9 tahun. Menelusuri jejak keluarga ini, tak usah ragu bahwa kegilaan mereka itu demi upah agamis sebagaimana yang diyakini oleh mereka.

Mereka sepertinya memiliki pemahaman religius tertentu, yang menyimpang dan justru memungkiri nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga harus tegas juga bahwa mereka bukan dari golongan Islam yang damai.

Namun, para teroris itu harus tetap diakui beragama. Beragama di sini bersoal intimasi relasional dengan “Tuhan” atau “Yang Ilahi” serta segala konsekuensinya.

Nirguna untuk membela dalil bahwa terorisme itu teramputasi dari kultur religius. Kombinasi keduanya dalam jamuan politis begitu mematikan. Titah-titah agamis memotivasi laku teroristik dalam skala luas, menjustifikasi kekerasan dari para eksekutor, mempromosikan kebencian terhadap yang lain seraya mendelegitimasi kesetaraan politis yang lain tersebut sebagai sesama subjek politik di ruang publik.

Bruce Hoffman mengatakan bahwa dimensi agama dalam lingkup terorisme merupakan karakteristik terorisme yang sangat penting untuk ditilik hari ini. Teroris religius (religious terorist) lebih berbahaya dari teroris sekuler (secular terorist) manakala mengintervensi ruang publik.

Faktornya, pertama, adalah perbedaan asumsi. Para teroris religius mendasarkan esensi dan eksistensi mereka pada asumsi-asumsi transendental. Mereka menilai kreasi teror sebagai suatu tindakan sakral atau kewajiban ilahi dalam menjawab tuntutan-tuntutan teologis. Akibatnya, mereka sebenarnya tidak terlalu peduli dengan konsekuensi politis, moralistis, ataupun praktis. Konsentrasi mereka adalah klimaks emosional dengan keilahian. Berbeda dengan para teroris sekuler yang mengusung asumsi-asumsi material yang memuaskan diri dengan keuntungan-keuntungan material seperti ketakutan massa dan sebagainya.

Kedua, perbedaan konsep diri. Para teroris religius meyakini diri mereka sebagai the outsiders atau “yang berada di luar”. Mereka menganggap diri bukan bagian dari suatu sistem yang tersaji, tetapi sebagai orang-orang pilihan yang memangku mandat ilahi untuk mendirikan sebuah sistem yang sesuai dengan imaji teologis mereka. Mereka cenderung memandang orang-orang di luar kelompok mereka sebagai yang bukan terpilih, musuh, atau makhluk yang rendah. Ini berbeda dengan para teroris sekuler yang cenderung melihat diri mereka sebagai bagian dari sebuah sistem yang tersaji. Mereka bergerak untuk menginvestigasi dan menginisiasi transformasi dari sebuah sistem yang profan.

Di Indonesia, sentimen-sentimen terorisme religius sebenarnya dimanfaatkan secara terang benderang di ruang publik demi kepentingan material. Dakwah tendensius, klasifikasi kafir dan non-kafir dalam praksis politik, stigmatisasi tajam antara mayoritas dan minoritas, dominasi hukum agama atas peraturan-peraturan sipil, gerakan-gerakan religius di ruang publik yang berbasis kuantitas agamis demi memuluskan konsekuensi politik praktis, seharusnya sudah dibaca dan disikapi lebih jauh oleh negara. Jangan biarkan sentimen-sentimen tersebut memupuk sel-sel teroris yang bersembunyi.

Menghadapi peristiwa di Surabaya, menurut hemat saya ada yang lebih penting dari mempercepat legalisasi revisi UU Anti-Terorisme yaitu pemerintah berhenti gamang di hadapan kelompok-kelompok keagamaan yang memanifestasikan sentimen-sentimen terorisme religius. Selebihnya, berantas habis simpul teroris.

Selama negara bias, maka revisi UU Anti-Terorisme sekalipun tak ada gunanya.

Tidak kalah pentingnya yaitu pembangunan civil society melalui aktivasi daya dan karya kritis. Maksudnya, masyarakat harus dididik agar bernalar kritis khususnya di ruang publik.

Asumsi-asumsi dan praktik-praktik agamis yang kontraproduktif bahkan destruktif bagi kesejahteraan bersama para warga negara harus berani dikritik. Sehingga yang digunakan di ruang publik adalah asumsi-asumsi dan praktik-praktik yang mengkreasi dan menyuburkan kemaslahatan bersama.(**)


Komentar