Asiano Kawatu

Terseret Dana BOS, 7 Sekolah Terancam Pidana

Aroma tak sedap menyeruak dari pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sejumlah Sekolah Menengah Atas (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri di daerah Nyiur Melambai, terseret. Ancaman pidana pun kini menanti. 

 

Kabar tak mengenakan ini diungkap Kepala Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Asiano Gemmy Kawatu (AGK), belum lama ini.  

 

"Ada terjadi 'penyimpangan'. Sehingga kita sudah menyurat untuk ditindaklanjuti, kalau itu (dana BOS, red) mesti dikembalikan sebagai bagian dari kerugian negara. Sesuai data terakhir ada 7 sekolah. Ini harus ditindaklanjuti, kalau bisa harus disetorkan, dikembalikan ke kas negara," tandas Kawatu, kepada Media Sulut, namun enggan menyebut 7 sekolah itu.

 

Terpisah, Ketua Manajamen BOS Sulut Arthur Tompodung mengakui, kesalahan penggunaan dana yang merupakan program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan itu dikarenakan masih banyak Kepala Sekolah (Kepsek) selaku Kepala Satuan Pendidikan, belum paham Petunjuk Teknis (Juknis) BOS.

 

"Setiap ada kesempatan pertemuan seperti MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) sudah dijelaskan Juknis BOS. Masalahnya mereka (Kepsek) tidak baca Juknis BOS. Ini sangat mengganggu. Kepsek harus memahami penggunaan dana tersebut sehingga tidak berujung masalah," ucap Tompodung.

 

"Juknis yang harus dipahami. Permen (Peraturan Menteri) Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Juknis BOS. Serta ada Surat Edaran Mendagri (Menteri Dalam Negeri) Nomor 903 Tahun 2017 terkait dana BOS. Juga ada lagi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2017 mengenai Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa," paparnya. (sonny dinar)

 


Komentar