Kedua saksi saat menghadiri persidangan.(foto: rhandy)

Terungkap Mark Up Perkara Audiens Bolmong

Manado, MS 

Sidang perkara korupsi dana audiens, Bolaang Mongondow (Bolmong), mengungkap fakta baru. Ternyata, ada mark up harga barang pada proyek pengadaan dari pihak ketiga. Fakta ini terungkap saat sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kota Manado, Senin (8/5) kemarin.

Saat sidang perkara korupsi yang menyeret tiga terdakwa, yakni, Ismar alias ID, Uki alias UP, Eka alias EK, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pingkan Gerungan, menghadirkan dua orang saksi selaku pihak ketiga proyek audiens. Keduanya yaitu Demsi Sumolang penyedia jasa ATK dan Wenny Rom Siu selaku penyedia jasa perbengkelan.

Dalam keterangan saksi di persidangan, terungkap jika keduanya ditunjuk langsung oleh terdakwa Ismar untuk memegang proyek tersebut. Hanya saja, mekanisme penunjukan dilakukan secara lisan, tanpa melewati proses awal penyeleksian. "Penunjukan kepada kami hanya secara lisan. Itu ditunjuk oleh pak Ismar," jelas saksi di hadapan Majelis Hakim Vincentsius Banar, Wenny Nanda, Arkanu.

Lebih lanjut dijelaskan kedua saksi, seluruh pengerjaan proyek telah dilaksanakan dengan baik. Bahkan pencarian dana dari pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong, selalu dibayarkan secara tepat waktu. "Ya pembayarannya tepat waktu. Mekanisme yang kami lakukan, yaitu dengan menunjukan bukti kwitansi dan kami serahkan pada terdakwa Ismar, selanjutnya tinggal menunggu SP2D untuk dicairkan," terang saksi.

 

Menariknya dalam fakta persidangan, terungkap ada Mark Up anggaran dari pihak ketiga. Hal itu terungkap ketika Hakim Wenny Nanda menanyakan pada saksi Demsi Sumolang, soal harga barang bengkel yang dimasukkan ke pihak Pemkab, apakah sesuai dengan harga asli yang dijualnya. "Apakah anda menjualnya dengan harga asli atau tidak?" tanya hakim. "Tidak pak," jawab saksi.

 

Mendengar hal tersebut, hakim langsung menutup persidangan dan akan melanjutkan pada pekan depan.

 

Diketahui, ketiga terdakwa dikenakan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) oleh pihak Sud Dit Tipikor Kepolisian Daerah Sulawesi Sulawesi Utara dengan, ancaman pidana penjara paling singkat empat tahun, dan denda paling sedikit Rp200 juta.

 

Modus operandi yang dilakukan para tersangka yaitu, program peningkatan kedinasan pelayanan Bupati dan Wakil Bupati Bolmong, pada tingkat audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan organisisasi sosial dan kemasyarakatan Kabupaten Bolmong, Tahun 2012-2013.

 

Anggaran ini dikelola oleh bagian umum Setda Bolmong. Modus operandinya, Kabag Umum memerintahkan pejabat pelaksanan teknis kegiatan untuk meminjam atau memerintahkan PPTK dan mencairkan uang daro rekening rekanan.

 

Untuk SPJ, telah dibuat atau disiapkan lebih dulu oleh PPTK, seolah-olah kegiatan dilaksanakan, padahal fiktif. Kemudian dana dicairkan melalui rekening rekanan, dan ditarik oleh PPTK berbentuk tunai dan diserahkan langsung oleh pejabat yang di atasnya.

 

Karena perbuatan para tersangka, kerugiaan yang dialami oleh Negara mencapai Rp2.128.898,35 dari pagu anggaran Rp8 Miliar. (rhendi umar)

Banner Media Sulut

Komentar