Salah satu kegiatan perlombaan dalam rangka HUT Mitra XI, Tari Tobelo, cukup mengundang antusias pihak satuan kerja, dengan keikutsertaaannya dalam kegiatan tersebut yang dipusatkan di gedung Sport Hall Kantor Bupati Kelurahan Wawali Pasan Ratahan.

TGR Buntuti WTP Mitra

Ratahan, MS

Meskipun mendapatkan hasil positif bahkan meraih hattrick untuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun sejumlah catatan pihak auditor terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Minahasa Tenggara (Mitra) 2017, dibuntuti masalah klasik. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) tampaknya menjadi salah satu catatan penting pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan Mitra tersebut.

Positifnya, catatan-catatan BPK diinformasikan jauh lebih sedikit dibanding tahun-tahun silam apalagi jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Sulawesi Utara. Sedikitnya, 8 poin menjadi catatan BPK atas LHP LKPD Mitra 2018, termasuk TGR didalamnya.

Jumlah TGR mencapai kurang lebih Rp2 miliar meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga pihak ketiga. “Ada beberapa poin yang menjadi catatan penting. Namun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelummnya ataupun daerah lain, kita (Mitra) jauh lebih sedikit. TGR masih menjadi salah satu catatan auditor. Tapi sebelum LHP diserahkan, sebagian dari mereka yang terkena TGR sudah mulai menggantikannya,” ungkap sumber di Pemkab Mitra, kemarin.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Mecky Tumimomor ketika dikonfirmasi, membenarkan adanya catatan-catatan terhadap LHP LKPD tersebut. “Memang benar ada catatan-catatan. Dan disetiap daerah itu ada. Namun kita di Mitra sudah mengalami peningkatan yang signifikan dilihat dari jumlah catatan yang ada. sedikit,” ungkap Tumimomor.

“Untuk tindaklanjutnya, itu diserahkan kepada pihak terkait, seperti apa mekanismenya. Tapi yang pasti kita sudah maksimal dalam peningkatan pelayanan pengelolaan keuangan daerah,” sambungnya.

Terpisah, Inspektur Inspektorat Robert Rogahang ketika dimintai keterangannya pun membenarkan adanya catatan-catatan tersebut. “Ada. Tapi tak sebanding dengan yang lalu-lalu. Minim. Dan dimana-mana, yang namanya pemeriksaan BPK tentu ada catatan-catatan,” ujar Rogahang.

Ditanya mengenai TGR yang menjadi salah satu catatan pihak auditor dengan jumlah kurang dari Rp2 miliar, Rogahang pun mengiyakanannya. “Kalau TGR ada. Namun pihak yang bersangkutan baik ASN maupun pihak ketiga sudah mulai melunasinya sebelum ditetapkan opininya,” tukasnya.

Dia menerangkan, jumlah TGR kali ini menurun jauh termasuk catatan-catatan lainnya yang diberikan BPK. “Hasil pemeriksaan ini sudah jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Peningkatannya signifikan. Soal TGR itu tentu menjadi catatan tersendiri bagi yang bersangkutan untuk dapat memperhatikan prosedur yang ada,” terangnya.

Terkait tindaklanjutnya, Rogahang menjelaskan akan melakukan evaluasi serta akan menerbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM). “Khusus TGR kita akan menerbitkan SKTJM dalam tindaklanjutnya. Dan tentu ini harus menjadi perhatian penting pihak-pihak yang terkait didalamnya,” pungkas Rogahang. (recky korompis)


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.