TGR Pihak Ketiga di Mitra Diproses Hukum

Kesabaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) terkait pelunasan Tunggakan Ganti Rugi (TGR) dari pihak ketiga sudah diambang batas. Langkah tegas siap ditempuh pemerintah menyusul belum adanya itikad baik para penunggak untuk melunasinya. Dalam waktu dekat, TGR senilai Rp 6 miliar itu bakal terseret ke ranah hukum.

Terkatung-katungnya upaya pembayaran dari pihak ketiga membuat pemerintah geram. Direncanakan awal Februari nanti, pihak Inspektorat Pemkab Mitra akan menyerahkan kasus ini ke Aparat Penegak Hukum (APH) untuk diproses lebih lanjut.

"Surat peringatan sudah dilayangkan berulang kali dan telah diterima para penunggak TGR. Namun rupanya ada sebagian yang memang tak ada niat mengembalikannya. Tentu langkah tegas akan kita ambil yaitu dengan menyerahkan kasus ini untuk diproses hukum," tegas Kepala Inspektorat Mitra, Robert Rogahang, Selasa (17/1) kemarin.

Apalagi kata dia, kasus ini sebenarnya sudah lama terjadi yaitu sejak tahun 2008 silam. Temuan tersebut bahkan menjadi catatan serius Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Rekomendasi dari BPK yaitu mengharuskan pihak Inspektorat untuk menuntaskan kasus ini. Makanya setelah bertahun-tahun tak ada niat pihak ketiga mengembalikan kerugian daerah kami berupaya melaporkan kasus ini ke APH," sebut Rogahang.

Pihak ketiga yang terlibat dalam TGR tersebut di antaranya kontraktor, konsultan perencana dan konsultan pengawas. "Mereka ini bermasalah lantaran hasil audit kerugian Pemda mencapai 6 milliar lebih," sambungnya.

Rogahang pun menegaskan, bukan berarti kasus ini sudah lama terjadi maka pemerintah membiarkan kasus ini terpendam. Pihaknya tetap intens mengejar pengembalian kerugian negara tersebut. Apalagi selain kerugian Rp 6 miliar lebih yang ditanggung pihak ketiga, ada pula Rp 39 miliar yang melibatkan para ASN.

"Atas kerugian daerah yang jumlahnya cukup besar, efeknya menjadi beban pemerintah daerah," katanya.

Meski begitu, Rogahang mengungkapkan sudah ada sejumlah ASN mengembalikan kerugian lewat pemotongan TKD PNS bersangkutan. "Respon APH sendiri untuk memproses kasus ini cukup positif. Mereka antusias ingin menyelesaikan lantaran kasusnya sudah cukup lama dan menjadi perbincangan hangat kalangan masyarakat umum," ujarnya. (didi gara)

 

Banner Media Sulut

Komentar