THR Honorer, Pemkab Mengaku Tak Punya Payung Hukum

 Ratahan, MS

Kerinduan para honorer, Tenaga Harian Lepas (THL), dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra) untuk penerimaan Tunjangan Hari Raya (THR), gaji 14, tampaknya harus ditahan dulu. Alasannya, pihak pemkab mengaku belum memiliki payung hukum dalam penyalurannya, meskipun ada keluasan dari pemerintah pusat terkait peluang memberikan THR bagi para honorer.

Meski disatu sisi, pernyataan pihak pemerintah pusat untuk pemberian THR bagi para honorer daerah dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah. “Kalau ada tentu kami (honorer), bersyukur. Kalaupun memang tidak, yah tentu kita tak bisa memaksa,” ujar sejumlah honorer di Pemkab Mitra, kemarin.

Sementara, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Mecky Tumimomor melalui Kepala Bidang Anggaran Youldy Winerungan ketika dikonfirmasi menyatakan, pemberian THR kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN), sudah mulai dilakukan. “Kalau pemberian THR kepada para ASN sudah mulai dilakukan,” ungkap Youldy.

Mengenai THR bagi para honorer di Mitra, Youldy mengaku jika belum memiliki payung hukum terkait penyalurannya. “Kita belum ada payung hukum mengenai hal ini. Sebaliknya, jika ada dasar hukum, tentu akan dapat dipertimbangkan melihat kondisi keuangan daerah,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Royke Lumingas ketika dimintai keterangannya pun mengiyakan hal ini. “Tentu kita dapat menyalurkan kepada mereka (honorer) ketika ada landasan hukumnya. Dan tentu juga melihat kondisi keuangan daerah jika memungkinkan,” ucap Lumingas. (recky korompis)


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.