Tim Kampanye JS Ok : Panwas Harus Tegas

Ratahan, MS

Tim Kampanye James Sumendap dan Jocke Legi (JS Ok) di pentas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Minahasa Tenggara, memintakan pihak Panitia Pengawas (Panwas) harus tegas menyikapi adanya aksi kampanye diluar aturan. Bahkan pihak panwas disebut tak paham aturan ketika hal ini terus berlangsung terjadi.

Mereka menilai, gerakan kolom kosong (koko) yang masih saja liar terkesan tak disikapi dengan tegas pihak panwas. “Peraturan KPU (Komisi Pemilihan Umum, red) Nomor 4 Tahun 2017, sangat jelas mengatur tentang kampanye pasangan calon yang didalamnya terbagi dalam beberapa poin kampanye termasuk salah satunya Alat Peraga Kampanye (APK). Disini sangat jelas yang diatur oleh PKPU yaitu kampanye Calon Kepala Daerah, yang tentunya juga diakui oleh KPU. Ketika dalam kontestasi Pilkada hanya ada satu pasangan calon, maka mekanisme pilkada sah diikuti oleh pasangan calon tunggal,” urai Hendra Paat salah satu tim pemenangan JS Ok, kemarin.

“Sehingga untuk koko otomatis tidak boleh berkampanye karena tidak diatur dalam PKPU. Apabila koko berkampanye, termasuk memasang baliho ajakan itu tidak dibolehkan. Sehingga seharusnya Panwas sigap dalam mengambil sikap. Yang terjadi malah Panwas lebih membiarkan APK koko terpasang,” sambungnya.

Menurut dia, sebelumnya pihak Panwas bersama pemerintah dan aparat berwajib sudah menertibkan atribut koko berupa baliho yang terpasang, melalui proses temuan oleh panwas dan berdasarkan laporan tim kampanye. “Namun setelahnya, tim koko memasang lagi APK dan mengganti yang sudah ditertibakan. Itu terjadi terus menerus dan bahkan saat ini Panwas hanya membiarkan dengan alasan baliho tersebut dipasang dihalaman rumah pribadi warga dan itu dibolehkan. Menurut saya, ini semacam pembodohan juga ke masyarakat berkaitan aturan,” tukas Hendra.

Menurut dia, sudah beberapa kali ditegaskan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia (RI) dan KPU dalam beberapa agenda rapat koordinasi soal pengawasan, jika yang berhak memasang baliho (APK) yaitu pasangan calon. “Koko dilarang. Kenapa? Karena mereka hanya bisa melakukan dan sebatas sosialisasi dan bukan bersifat ajakan maupun memaparkan visi dan misinya. Herannya kenapa Panwas Mitra masih membiarkan, cara kerja panwas sebetulnya seperti apa?” ketus Hendra mempertanyakan aturan seperti apa yang digunakan. (recky korompis)


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.