Suasana hearing

Tower Provider Tri di Mapanget-Kalasey Terancam


Izin dan Prosedur Pengoperasian Terendus  ‘Kacau’

 

Manado, MS

Polemik pendirian tower untuk telepon seluler kembali bergelinding dalam hearing di gedung cengkih. Izin dan prosedur tidak beres lagi-lagi disoal. Para wakil rakyat Sulawesi Utara (Sulut) pun meminta supaya menutup pengoperasiannya.

Sesuai aspirasi yang diterima Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut dalam hearing, Selasa (14/3), di ruang rapat 1 kantor dewan Sulut, ada dua tower yang dipermasalahkan masyarakat.  Di Kalasey Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa dan di Mapanget Griya Indah Tiga Minahasa Utara (Minut). Pembangunan tower milik PT Triview Global di Kalasey terendus tidak melalui musyawarah dari masyarakat serta tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sementara di Mapanget, prosedur pendiriannya dinilai kurang layak.  

Sesuai penjelasan dari pihak perusahaan, segala sesuatu telah diupayakan dan ditempuh hingga melahirkan  izin pendirian. Namun diakuinya khusus Kalasey, masih terhalang IMB. “Baik dari  dinas lingkungan hidup, kominfo (dinas komunikasi dan informasi). Tinggal izin IMB saja yang belum ada itu khusus di Kalasey. Saat itu pejabat di dalam yang mengurusnya di instansi kena OTT (operasi tangkap tangan) sehingga prosesnya terhenti,” tukas Hizkia Posumah dari pihak perusahaan.

“Sewaktu juga kita mengumpul warga kecamatan yang terkena radiasi ternyata yang diundang kecamatan, di luar dari yang kena radiasi. Sehingga yang bertanda tangan di luar dari yang terkena radius,” tambahnya.  

Menanggapi persoalan itu, anggota Komisi I DPRD Sulut, Julius Jems Tuuk mengatakan, ketika pihak perusahaan telah menyatakan, di Kalasey tidak memiliki IMB maka ia meminta supaya  tower tersebut ditutup. “Saya menyarankan komisi mengeluarkan rekomendasi untuk menutup tower yang ada di Kalasey dan di Minut sana. Pemerintah lurah /camat bakal dilihat kebesaran hatinya di sini. Sesuai aturan yang tidak memiliki izin harus ditutup,” tukas dia.

Dewan pun menegaskan, jika belum ada izin IMB pemerintahlah yang bisa saja  terseret di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sebab sesuai aturan, yang berhak mencabut izin adalah pemerintah. “Kalau pemerintah punya kewenangan tapi tidak menindak tegas, ada apa dengan pemerintah?” ucap personil komisi I, Denny Sumolang,

 Badan Linkungan Hidup (BLH) Pemerintah Provinsi Sulut menjelaskan, mereka sudah melakukan pertemuan dengan seluruh yang terkait persoalan itu yakni perusahaan, BLH Minahasa dan perwakilan masyarakat. “Sudah ada berita acara perjanjian bahwa nanti sudah ada izin baru diteruskan. Berita acara itu belum dicabut  sampai saat ini,” tutur Kepala Bidang  Penaatan Lingkungan BLH Sulut, Arfan Basuki SH.

Alhasil dalam  rapat dengar pendapat ini, Komisi I DPRD Sulut merekomendasikan, Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk segera menghentikan jalannya tower di Kalasey, sebelum dilengkapi surat-surat sesuai aturan diperuntukkan. “Kemudian bagi tower di Mapanget Griya Indah Tiga, sebelum dilengkapi syarat-syarat tower maka diminta untuk dihentikan pengoperasiannya,” kunci Ketua Komisi I DPRD Sulut, Ferdinand Mewengkang. (arfin tompodung)

Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado