Ketua KPK, Kapolri dan Kejagung

TRIO KORPS HUKUM, KOMPAK SERIUSI KORUPSI DI DAERAH

Jakarta, MS

Gaung pemberantasan korupsi,  kembali menggema lantang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung (Kejagung), komit bergandengan-tangan untuk memberantas tindak penyelewengan uang negara.

Itu menyusul kesepakatan bersama antara tiga pucuk pimpinan di korps lembaga penegak hukum di Indonesia dalam menyempurnakan memorandum of understanding (MoU) tentang penanganan kasus korupsi.

Tak hanya membidik elit penguasa level nasional yang ditengarai melakukan tindak korupsi, tapi juga mengarahkan ‘bedil’ penindakan hukum  terhadap pelaku penyelewengan uang rakyat yang diduga dilakoni ‘raja-raja’ kecil di daerah.

Korps antirasuah telah menyatakan kesiapannya untuk membantu jajaran kepolisian dan kejaksaan di daerah dalam menyediakan bantuan ahli hingga penghitungan kerugian keuangan negara, bila dibutuhkan. Sebab Lembaga Bhayangkara dan Korps Adhyaksa di daerah, acap kali kerepotan dalam menangani kasus korupsi.

Persepsi adanya persaingan kurang sehat antara KPK, Polri, dan Kejagung dalam penanganan kasus korupsi yang sempat melekat di benak sebagian publik, akhirnya semakin tertepis. Pejabat korup serta bermental korup di daerah pun semakin terancam.

"Bantuan-bantuan teknis akan kita berikan jika dibutuhkan. Sering teman-teman di daerah menghadapi kendala pada saat ingin membawa kasus ke persidangan. Menghadapi kendala penghitungan kerugian negara belum tuntas dan ahli belum tersedia. Nah, ini pihak pertama, KPK dalam hal ini bisa membantu itu," ungkap Ketua KPK Agus Rahardjo usai menanda-tangani 15 pasal dalam penyempurnaan MoU tentang penanganan Korupsi bersama Kapolri dan Jaksa Agung di Rupatama Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (29/3) kemarin.

Bahkan, menurut Agus, KPK siap mengirimkan bantuan ke daerah untuk membantu jajaran kepolisian dan kejaksaan. “Yang pasti kita siap membantu dalam penanganan kasus korupsi,” lugasnya lagi.

Pun begitu, KPK  juga meminta bantuan ke Polri untuk bantuan tambahan personil di lembaga super body itu, dan permohonan itu dituangkan dalam surat resmi.  "Jadi proyeksi itu sudah dibuat, nanti kami akan berkirim surat, apa kebutuhan kami untuk mengisi jabatan-jabatan itu, kalau tidak salah surat itu sudah dibuat hari ini, mudah-mudahan nanti Kapolri sudah lihat, kami memang mengharapkan bantuan untuk mengirimkan untuk bantuan banyak orang dari kepolisian," terangnya.

Menurut Agus, penyelidik dan penyidik di KPK itu bisa berasal dari dua sumber yaitu personel yang diangkat oleh KPK sendiri dan bantuan personel dari pihak kepolisian.

"Penuntut itu satu-satunya ya dari kejaksaan. Kalau dari penyelidik dan penyidik bisa diangkat dari dua sumber, dari KPK sendiri dan dari teman-teman Polri," kata Agus. Mengenai kebutuhan tenaga penyidik dan penyelidik, hal itu telah ditentukan oleh KPK. Penentuan itu telah ada sampai berakhirnya tugas dari komisioner KPK.

"Jadi kebutuhan tenaga penyelidik, tenaga penyidik di KPK sampai berakhirnya tugas komisioner ini sudah ditentukan, jadi dari situ permintaan bantuan mau pun merekrut sendiri itu dilakukan," tuturnya.

Selain itu, ketiga lembaga itu akan melakukan pelatihan bersama untuk peningkatakan kapasitas. "Capacity building di sini bisa latihan bersama, mengirimkan orang untuk mendapatkan ilmu yang lebih tinggi itu sifatnya bukan hanya di dalam negeri," timpal Agus.

Terkait penanganan MoU bersama itu, Agus menyebut sebagai bentuk penyempurnaan. Salah satu isi dari MoU yang cukup menonjol yakni, keharusan pemberitahuan bila salah satu lembaga itu ingin melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap anggota dari lembaga lain.

Artinya jika salah satu pihak melakukan penggeledahan atau penyitaan di kantor salah satu lembaga tersebut, maka lembaga yang melakukan penggeledahan harus memberitahukan kepada pimpinan lembaga yang digeledah, kecuali dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). "Ini penyempurnaan dari MoU yang lama. Kita mengikuti sesuai aturan UU," ucap Agus.

Selain itu, Agus menyebut MoU itu akan lebih mengenalkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (e-SPDP). E-SPDP itu dinilai akan memudahkan penanganan penyidikan di 3 institusi itu. "e-SPDP kalau sudah berjalan full, karena kan tidak akan secara langsung berjalan full. Nanti kita mulai di Bareskrim. nanti secara bertahap nanti di Polda, Polres, itu dengan mudah kita mengetahui seluruh kasus tipikor yang ditangani kejati, kejari, polres, polda dan KPK sendiri. Nanti data penanganan penyidikan itu ada. Memudahkan," tandasnya.

KPK BEBER CELAH KORUPSI PROYEK ANGGARAN TAHUN JAMAK

KPK mengungkap potensi 'permainan' yang terjadi dalam proyek yang menggunakan skema anggaran tahun jamak. Celah korupsi itu bisa muncul bila suatu proyek dipecah-pecah menjadi beberapa tahap.

Penerapan anggaran tahun jamak itu juga terkait dengan kasus  korupsi megaproyek e-KTP yang kini sedang bergulir. "Mengapa ini penting (dibahas)? Karena ini yang menjadi bancakan korupsi pemerintah. Yang sekarang kami tangani hingga Rp 400 miliar," ujar Jaksa KPK, dalam diskusi bertajuk 'Kaidah Pemaknaan Kontrak Tahun Jamak dalam Perspektif Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah' di Kantor KPK, Rabu (29/3) kemarin.

Kontrak tahun jamak sendiri merupakan pengadaan barang dan jasa yang membebani APBN lebih dari satu tahun anggaran. Proyek yang termasuk kategori itu berdasarkan nilainya yaitu sampai dengan Rp 10 miliar dan di atas Rp 10 miliar.

Yadyn yang tercatat pernah menyeret Jero Wacik ke penjara ini menjelaskan ada 16 tahapan yang harus dilaksanakan secara berurutan. Dari 16 proses tersebut, pos yang paling rawan dimanipulasi adalah penyusunan dan pengesahan dokumen pemilihan penyedia barang atau jasa. Namun sejatinya hal ini sudah bisa dihindari dengan adanya aturan e-procurement.

"Di aplikasi sistem pengadaan barang dan jasa sudah mengatur di tahun 2012, menteri keuangan, semua pelelangan itu harus diumumkan secara elektronik, e-procurement. Jadi seharusnya seluruh pelelangan proyek bisa diakses oleh siapa pun yang memenuhi kualifikasi," kata Yadyn sembari menambahkan bila kualifikasi tersebut bisa dinilai menggunakan metode baku yang sudah ditentukan.

Meski demikian, menurut Yadyn, potensi penyelewengan tetap terbuka. "Dalam faktanya indikatornya ada, potensi penyimpangan itu ada. Karena sebaik apa pun aturan dibuat, kembali ke manusianya. Akan sulit juga mengendalikan," ucap Yadyn.

Ada pula bentuk penyimpangan lain seperti perusahaan yang tidak punya keahlian, namun memenangkan tender karena sudah punya nama. Perusahaan itu kemudian menjual tender tersebut ke perusahaan lain yang memenuhi kualifikasi penggarapan, namun persyaratan modalnya tidak mencukupi. "Misalnya perusahaan dia hanya sebagai distributor, tapi mendapatkan fulusnya," ujar Yadyn.

Ia pun membeberkan  bentuk-bentuk penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Seperti, pemberian suap, penggelapan, pemalsuan, pemerasan, penyalahgunaan jabatan atau wewenang, pertentangan kepentingan/ memiliki usaha sendiri, pilih kasih, menerima komisi, nepotisme dan kontribusi atau sumbangan illegal.

Untuk melihat siapa yang bertanggung jawab dalam suatu proses harus melihat tahapannya. Ada tiga tahapan umum yang bisa dilihat yaitu perencanaan (konsultan pelaksanaan), pelaksanaan (kontraktor), serta pertanggungjawaban (pengawas). "Tinggal lihat saja prosesnya yang mana. Kita bisa lihat siapa yang bertanggung jawab," tutupnya.

MOU SALING MELENGKAPI DAN JAGA HUBUNGAN

Penandatanganan MoU atau nota kesepahaman antara Polri-KPK-Kejagung dinilai untuk saling melengkapi dalam penanganan kasus korupsi. Kesepahaman bersama itu merupakan upaya ketiga lembaga tersebut untuk berbagi kewenangan dan saling mengisi kekurangan.

"Ini semua tentunya menjadi harapan kita semua, dengan adanya MoU ini akan saling melengkapi, saling berbagi dalam kewenangan dan saling mengisi dalam kekurangan," ujar Jaksa Agung, HM Prasetyo di Rupatama Mabes Polri, Rabu kemarin.

Prasetyo pun menggambarkan mengenai kelebihan dan kekurangan yang dipunyai oleh ketiga lembaga tersebut. Kejaksaan dan kepolisian mempunyai jaringan di daerah sedangkan KPK hanya ada di pusat saja.

"Kejaksaan dan kepolisian punya jaringan di daerah, kejaksaan punya Kejati, Polri punya Polda, Kejari dan Polres sementara KPK hanya di pusat," kata Prasetyo.

"Sementara KPK punya kelebihan dalam sisi kewenangan, tidak tersandera oleh perizinan, KPK bisa suatu saat lakukan penggeledahan, pemanggilan bahkan penyadapan. Sedangkan Polri dan kejaksaan selalu meminta izin dari pihak yang memiliki kewenangan," tuturnya.

Dengan adanya MoU ini pun, Prasetyo berharap penanganan korupsi dapat dilakukan secara intensif. Hal ini mengingat korupsi yang terjadi saat ini begitu masif dan sistematis.

"Penanganan korupsi akan dilaksanakan secara intensif, korupsi itu kejahatan luar biasa dan harus ditangani dengan luar biasa. Begitu masifnya mereka, begitu intensif dan atraktif serta sistematis menjalankan korupsi," terangnya lagi.

Efek korupsi dinilai tidak bisa dirasakan langsung, namun bisa membunuh peradaban. "(Korupsi) tidak dirasakan langsung akibatnya pada masyarakat, tapi korbannya luar biasa dan bisa membunuh peradaban dan membunuh bangsa ini, dan bisa menghambat pelaksanaan pembangunan," ulas Prasetyo.

Penandatanganan Mou itupun diharapkan dapat mencegah dan memberantas korupsi dengan lebih optimal sekaligus melawan 'serangan balik' dari para koruptor kepada para penegak hukum. Sebab para koruptor bisa melawan balik karena mereka memiliki kekuasaan, pengaruh, dan kedudukan.

"Banyak hal kita hadapi, baik oleh KPK, kepolisian, maupun Kejaksaan. Perlawanan balik dari para koruptor yang selalu kita hadapi sekarang ini baik melalui jalur hukum maupun jalur lain," ujarnya.

"Karena mereka punya pengaruh, punya kewenangan, punya kedudukan, dan punya uang hasil korupsinya, jadi bisa dibagi ke mana-mana," tandasnya.

Ungkapan hampir serupa disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.  Penekenan MoU untuk penanganan tindak pidana korupsi antara Polri, Kejagung dan KPK untuk menghindari konflik yang terjadi antar ketiga lembaga tersebut. "Prinsip utamanya kami dari Polri tentu sangat ingin menjaga hubungan baik dengan KPK yang sudah bagus saat ini. Kita tidak ingin ada konflik," kata Tito di Rupatama Mabes Polri, Rabu kemarin.

Tito menekankan, komunikasi adalah cara yang terbaik jika ada masalah yang melibatkan ketiga lembaga penegak hukum ini. Mantan Kepala Densus 88 Antiteror ini juga menegaskan konflik seperti 'Cicak VS Buaya' antara KPK dan Polri tidak akan terulang.

"Komunikasi kunci yang terbaik. Kami selalu berkomunikasi dengan para pimpinan. Jadi ketika ada masalah-masalah yang melibatkan dua instansi kita carikan jalan keluar yang terbaik melalui komunikasi," timpalnya.

Polri pun menepis anggapan sejumlah pihak, termasuk Wakil Ketua DPR  Fadli Zon , yang menilai salah satu MoU Polri-KPK dan Kejagung tentang penggeledahan yang harus melalui pemberitahuan dinilai rawan dijadikan peluang bagi institusi penegak hukum untuk melindungi masing-masing anggota dari ketiga institusi penegak hukum yang terlibat kasus pelanggaran hukum.

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar, menegaskan salah satu poin MoU itu tidak akan membatasi gerak dalam pemberantasan korupsi, misalnya seperti penghilangan alat bukti sebelum penggeledahan. Menurutnya, tiga lembaga ini sudah bertekad untuk bekerja sama dalam menekan tindak pidana korupsi. "Tidaklah, Kan tekadnya sudah sama memberantas korupsi. Kalau kita berpikir seperti itu kita negative thinking. Ini lebih ke masalah komunikasi agar lancar dan tidak terjadi salah pengertian," pungkasnya.(dtc)

 

 

 

 

 

 


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado