Rio Lombone

Tujuh Napi Disurati Terkait TGR

Lolak, MS
Sebanyak tujuh mantan Narapidana atau Napi yang pernah mengabdi di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) disurati Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR) Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong). Surat tersebut merupakan tindak lanjut dari temuan yang membuat Bolmong mendapat Opini Disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk LKPD tahun 2017.

Sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD tahun 2017, salah satu temuan adalah adanya Tuntutan Ganti Rugi (TGR) terhadap sejumlah mantan ASN ini.

Berdasarkan informasi, dari tujuh ASN tersebut harus mengembalikan uang Negara sebesar Rp 500 juta.

Menariknya, satu diantaranya Calon Wakil Walikota Kotamobagu yakni, Suhardjo Makalalag, dengan total TGR sebesar Rp 290an juta. Sedangkan mantan napi lainnya sekitar Rp 30an juta.

“Ya, kalau pak Harjo harus mengembalikan sebesar Rp 290 juta. Sedangkan ASN lainnya hanya berkisar Rp 30 jutaan,” kata Kepala Inspektorat Bolmong, Rio Lombone SSTP MH, Rabu (6/6) kemarin.

Rio menjelaskan, berdasarkan LHP, Suhardjo dituntut harus mengembalikan TGR. Sebab, Suhardjo masih menerima Gaji dan TPP mulai dari 2013 April hingga 2017 Desember.

“Angka sebesar itu adalah hak sebagai ASN yang tetap diterima Suhardjo meski sudah diputus bersalah dan menjalani hukuman sejak tahun 2013-2017,” ungkap Rio.

Mantan Kepala BPKD Kotamobagu ini menambahkan, batas pemgembalian TGR tersebut 60 hari terhidung setelah penyerahan LHP.

"Jika lewat dari batas waktu 60 hari tidak dikembalikan, maka akan berurusan langsung dengan Aprat Penegak Hukum (APH). Karena kita telah melaksanakan MoU dengan pihak kepolisian,” tegas Rio.(yadi mokoagow)


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.