UNJUK GIGI, YASTI TUTUP PT CONCH

Lolak, MS

Baru saja menduduki singgahsana pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongongow (Bolmong), sederet gebrakan langsung diperagakan Yasti Soepredjo Mokoagow. Teranyar, PT Conch North Sulawesi Cement (CNSC) ditutup. Aktivitas perusahaan semen dengan ‘sejuta’ polemik itu dihentikan. Sejumlah tenaga kerja asing  (TKA) didesak untuk dipulangkan.

Bupati Bolmong, Yasti Mokoagow, bersama instansi teknis, Senin (5/6) kemarin, resmi menutup aktivitas perusahaan PT CNSC yang berpusat di Desa Solog, Kecamatan Lolak. Perdebatan dengan manajemen PT Conch mewarnai drama penghentian kegiatan perusahaan tersebut. Namun, Bupati Yasti yang didampingi Wakil Ketua DPRD Bolmong Kamran Mochtar beserta sejumlah personil wakil rakyat lain, seperti Ketua Komisi I Yusra Alhabsy, tetap tegas mengambil sikap.

Perwakilan manajemen perusahaan bersikukuh telah mengantongi perizinan yang ditangani langsung PT Sulenco Bohusami Semen. Humas PT Conch, Gunawan Mokoagow, mengaku pihaknya sudah mengajukan perpanjangan rekomendasi pengurusan izin. “Rekomendasi perizinan sudah kita ajukan sejak lama, tinggal menunggu Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dari provinsi,” kata Gunawan.

Mendengar jawaban tersebut, nada bicara Bupati Yasti sontak meninggi. “Bapak jangan main-main, tidak pernah ada perpanjangan rekomendasi izin karena yang lama telah berakhir tahun 2016 lalu. Saat ini kalau tidak ada WIUP,  IUP Ekplorasi, dan IUP Ekploitasi, saya tutup. Seluruh aktivitas dihentikan dan bangunan yang tidak berizin serta tidak sesuai peruntukan saya bongkar,” tegas Yasti.

 

MESS TKA DIHANCURKAN
Kawasan PT Conch disisir Yasti Soepredjo dan rombongan. Pantauan Media Sulut di lapangan, Bupati terlihat mengelilingi satu per satu mess para tenaga kerja asing (TKA) di lokasi perusahaan tersebut. Didapati masih ada beberapa alat berat dan penghacur batu yang masih beraktivitas. Melihat itu, Yasti pun langsung meminta agar aktivitas dihentikan.

“Saat ini PT Sulenco dan Conch belum melengkapi beberapa proses perizinan. Saya minta agar aktivitas ini dihentikan. Dan Pol-PP tolong digembok pintu eskavator ini,” perintahnya.

Setelah itu, Yasti bergerak ke mess TKA milik salah satu sub-kontraktor PT CNSC. Bupati, menyempatkan diri melihat dapur yang menyediakan makanan bagi TKA. Di mess TKA itu, sempat terjadi adu mulut antara Yasti dan jubir PT Conch, Sugi. Rupanya, Sugi tak menerima adanya kunjungan dari Pemkab Bolmong. “Kenapa pemerintah berkunjung ke lokasi ini tak memberi tahu kami terlebihi dahulu,” ketus Sugi.

Pernyataan Sugi sempat memancing amarah sejumlah warga yang ikut dalam sidak tersebut. Ia bahkan sempat dihadiahi bogem mentah oleh warga yang terlihat kecewa dengan aksi Sugi. “Ini torang pe Bupati (Ini Bupati kami). Jadi kamu (Sugi,red) harus sopan dalam berbicara,” teriak warga.

Tensi Yasti juga terlihat ikut meninggi. Ia pun naik pitam mendengar pernyataan dari Sugi tersebut. “Kalian yang harusnya tahu diri. Ini daerah kami, kenapa kalian mempekerjakan warga kami seperti budak? Suruh pulang TKA asal Cina dan prioritaskan masyarakat setempat,” tandasnya.

Ia pun memerintahkan kepada Pol-PP untuk memecahkan kaca mess tersebut. “Pecahkan kaca bangunan mess ini. Karena  bangunan ini tidak ada IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Kalau ada apa-apa itu tanggungjawab saya. Begitu juga dengan dapurnya harus dibongkar karena tidak ada IMB,” tegasnya.

Setelah itu, Yasti bersama rombongan menyambangi pelabuhan Jeti Khaiya. Sesampainya di pelabuhan itu, ia mempertanyakan izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). “Mana Kepala DLH (Dinas Lingkungan Hidup), apakah pembangunan pelabuhan ini ada izin Amdal-nya?,” tanya Yasti. 

Kepala DLH Bolmong, Yudha Rantung menerangkan, pembangunan ini tidak ada izin Amdal-nya. “Tidak ada izin Amdal. Untuk proses perizinannya langsung ditangani oleh DLH Provinsi Sulut,” ungkap Yudha.

Ia juga mengaku, proses pembangunan pelabuhan itu tidak ada izin dari Dirjen Perhubungan Laut. “Pembangunan pelabuhan ini tidak ada izin dari Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub,” bebernya.

Usai melihat pelabuhan, Yasti bergerak ke lokasi mess sub-kontraktor yang bekerja pada pelabuhan Jeti Khaiya. Ia pun mengingatkan kepada perusahaan sub-kontraktor tersebut, untuk membongkar mess itu. “Karena tidak ada IMB-nya, saya minta gedung ini agar dibongkar,” ucapnya.

Namun, dari pihak perusahaan berharap agar Bupati memberi kelonggaran waktu terkait dengan pembongkaran tersebut. “Saya berharap Ibu Bupati dapat memberi waktu untuk proses pembongkaran ini,” kata salah satu karyawan perusahaan yang bekerja di Pelabuhan Jeti Khaiya.   

Yasti pun memberi waktu tiga hari kepada perusahaan sub-kotraktor itu untuk melakukan pembongkaran. “Saya kasih kesempatan sampai Rabu (esok, red). Kalau tidak dibongkar, mohon maaf saya akan bongkar gedung ini menggunakan eskavator,” warning Yasti.

Menurut Bupati, dirinya akan menyurat ke Presiden Joko Widodo, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM). “Dalam waktu dekat, saya akan menyurat terkait dengan kelakuan dari PT CNSC ini, dari berbagai pelanggaran di lapangan,” janji Yasti.

Setelah mengelilingi lokasi perusahaan. Bupati Yasti memerintahkan untuk membongkar rumah makan tradisional Chinese Food dan Indomaret di sekitar lokasi perusahaan. “Pol-PP bongkar rumah makan dan Indomaret karena tidak ada izin,” perintah Yasti.

Diketahui, penutupan aktivitas PT CNSC tersebut dikarenakan perusahaan itu belum mengantongi sejumlah perizinan. Di antaranya, WIUP, IUP Ekplorasi dan IUP Ekploitasi. Bahkan, perusahaan asal Cina itu belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Oleh sebab itu, seluruh bangunan yang telah didirikan namun tidak memiliki IMB, diperintahkan untuk dibongkar.

Terendus Simpan Ratusan TKA Ilegal

Sikap Bupati Yasti Mokoagow terlihat sama dengan ekspresi yang diperagakan para wakil rakyat Sulut. Sebelumnya, Komisi IV DPRD Sulut telah melayangkan nada tegas terhadap PT Conch. Banyaknya TKA ilegal yang didapati di perusahaan tersebut, jadi titik sasar.

Penghuni gedung putih telah didesak mengambil langkah tegas terhadap perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bolmong itu. Persoalan ini terungkap saat komisi bidang kesejahteraan rakyat ini melakukan sidak di kantor perusahaan tersebut, dua pekan lalu.

Langkah ini dilakukan untuk menindaklanjuti laporan yang masuk ke telinga para wakil rakyat tentang adanya ratusan TKA ilegal yang bekerja di perusahaan semen itu. Sayangnya rencana kedatangan DPRD Sulut terlanjur diketahui pihak perusahaan sehingga para pekerja asing yang menggunakan visa turis sudah bersembunyi sebelum kedatangan mereka.

“Saat kami tanyakan pada pekerja lokal yang masih tetap bekerja, menurut mereka para pekerja asal Cina lari ke arah pantai naik boat. Ada juga yang lari ke arah hutan,” ujar Ketua Komisi IV, James Karinda.

Atas permasalahan yang ditemui itu, Karinda menghimbau agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut bertindak tegas. “Gubernur harus tegas menindak perusahaan ini. Belum memiliki izin tapi mempekerjakan tenaga asing sangat banyak. Itu melanggar aturan,” tegasnya.

Sikap PT Conch dianggap sangat melecehkan aturan di Indonesia. Ia pun menyayangkan belum ada action dari Pemprov Sulut. “Sehingga terkesan membiarkan kondisi ini berlangsung terus,” kuncinya.

Sesuai informasi yang didapat, ada ratusan pekerja TKA asal Cina di perusahaan tersebut.

Sorotan tajam ikut dilontarkan para aktivis terkait masalah ini. PT Conch dinilai sangat tidak konsisten atas penyampaian sebelumnya yang akan memprioritaskan pekerja lokal. Selain itu, izin pun belum dimiliki perusahaan semen ini.

“Ini namanya penyerobotan. Belum lengkap izin tapi sudah beraktivitas. Pemprov seharusnya lebih waspada terhadap masalah ini, jangan aturan dipermainkan. Apalagi pemerintah sekarang sudah menyatakan diri tidak akan fokus di sektor pertambangan karena pesoalan lingkungan,” sorot aktivis lingkungan dan pemuda adat, Andrey Tandiapa, Minggu (21/5).

 

PT CONCH KANGKANGI PEMERINTAH

Eksistensi PT Conch di Bolaang Mongondow terus ‘digoyang’ DPRD Provinsi Sulut beberapa waktu belakangan. Banyak aturan yang dilanggar jadi pemicu. Tindakan perusahaan dari negeri Tiongkok ini dinilai ‘pandang enteng’.

Fakta tersebut sempat dibeberkan Sekretaris Komisi IV DPRD Sulut, Fanny Legoh.  Ia menjelaskan, ketika komisinya mengunjungi kantor PT Conch, mereka menemui ada banyak penyelewengan dan penyimpangan terjadi di sana, terutama mengenai tenaga kerja. “Ternyata di sana kurang lebih ada 600  tenaga kerja yang belum ada visa tenaga kerja. Jangan-jangan kedatangan mereka hanya memakai visa turis,” ucap Legoh, baru-baru ini, di ruang kerjanya.

Menurutnya, alat-alat berat yang dibawa PT Conch harus diverifikasi. Pemerintah daerah harus melakukan sidak karena masalah ini terselip harga diri bangsa. “Jadi kalau mau dilihat, mereka pandang enteng ini ceritanya. Kita saja anggota DPRD hadir di sana, mereka tidak bisa terima bagus,” ketus politisi PDIP itu.

“Saya tanya kepada transleter mereka, kamu orang mana? Kemudian dia bilang mohon maaf yah, saya bahasanya belum terlalu lancar, saya orang Cina. Saya bilang kalau begitu kamu harus berhenti. Sesuai undang-undang tidak boleh pendampingnya dari luar, harus orang Indonesia,” tambah anggota Deprov Sulut daerah pemilihan Minahasa-Tomohon ini.

Persoalan gaji juga jadi sebuah temuan saat para personil komisi bidang kesejahteraan rakyat ini berkunjung ke sana. “Saat wawancara kepada ibu-ibu di sana, mereka mengatakan, kebanyakan gajinya di bawa UMP (upah minimum provinsi). Cuma satu juta atau satu juta setengah. Kalau macam-macam, katanya mereka (perusahaan, red) pecat,” terang Legoh.

Ia menegaskan, tidaklah guna kalau pemerintah membuka ruang investasi luas-luas tetapi berjalan di luar koridor yang berlaku. Apalagi PT Conch izinnya masih banyak yang belum tuntas. “Semen Conch yang sudah beredar di Sulut perlu dilihat lagi karena mereka belum ada izin. Karena saya melihat semen PT CNSC sudah ada di toko-toko,” imbuhnya. (endar yahya/arfin tompodung)

Banner Media Sulut

Komentar