Sehan Landjar/Ibrahim Tompo

‘Usut Pemanfaatan Dana Bencana Alam Rp18 M’

Dugaan Penyimpangan Terendus

 

Tutuyan,MS

Aroma tak enak menyeruak tajam dari pemanfaatan dana pasca bencana alam di Bolaang Mongondow Timur (Boltim). Sederet kejanggalan terendus pada program tahun anggaran 2010 itu.

Diduga karena mengalir tidak sesuai dengan peruntukkan, kabupaten ini kecipratan 'bencana'. Selama 7 tahun terakhir, pemerintah Boltim ‘gigit jari’. Bila ada kejadian bencana alam, otomatis tidak lagi dapat bantuan dari pemerintah pusat.

Lantaran adanya permasalahan peruntukkan tersebut sehingga sampai saat ini dana tersebut tidak bisa dipertanggung-jawabkan ke pemerintah pusat.

Persoalan ini memantik geram Laskar Anti Korupsi (LAKI) Cabang Boltim. Desakan kuat menyasar Korps Adhiyaksa dan Korps Bhayangkara Sulawesi Utara.  Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut Didesak untuk dapat mengusut kasus tersebut.

”Kami meminta kiranya Polda, Kejaksaan bahkan KPK dapat mengusut pemanfaatan dana pasca bencana alam 18 miliar rupiah tahun anggaran 2010 yang diduga sarat dengan indikasi permasalahan,” ujar Ketua LAKI Boltim, Ismail Mokodompit kepada Media Sulut belum lama ini.

Diuraikan Mokodompit, yang terasa sampai saat ini adalah kerugian dari dampak persoalan dana bencana alam tersebut, sebab hal itulah yang menyebabkan Pemerintah Daerah Boltim tidak lagi bisa menerima dana pasca bencana alam dari Pemerintah Pusat.

“Yah ini harus segera diusut dan harus ada tindak lanjut dari pertanggungjawaban dana bencana alam. Hal ini perlu ada kejelasan penanganannya, karena sampai kapanpun jika permasalahan ini tidak segera diselesaikan maka Pemerintah Boltim tidak akan lagi menerima yang namanya dana pasca bencana alam dari Pemerintah Pusat,” jelas Mokodompit sembari mengatakan berdasarkan berbagai keterangan yang berhasil dirangkum, dana pasca bencana alam yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat sekitar tahun anggaran 2010 itu bukan masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), melainkan masuk ke rekening Panitia Pelaksana Kegiatan (PPK).

Sementara itu menurut Bupati Boltim, Sehan Landjar bahwa pengelolaan dana tersebut terjadi sebelum dirinya terpilih menjadi Bupati Boltim. Namun dirinya telah memerintahkan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Pasca pelantikan saya, sebagai Bupati pada periode pertama, dengan tegas meminta kepada pihak penegak hukum agar dapat mengusut adanya indikasi permasalahan dalam pemanfaatan dana pasca bencana alam 18 miliar di wilayah Boltim  karena diduga salah dalam proses peruntukkannya,”  ungkapnya sembari menegaskan, keberadaan dana pasca bencana alam di lingkungan Pemkab Boltim sangatlah penting karena wilayah Boltim rawan terjadinya bencana alam, terutama pada saat musim penghujan tiba.

Sementara itu, pihak Kepolisian Daerah (Polda) Sulut ketika dimintai tanggapan memastikan, Korps Bhayangkara tak akan pernah diam terhadap kasus dugaan penyimpangan uang negara.

Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Sulut, Komisaris Besar (Kombes) Polisi Ibrahim Tompo menegaskan bahwa pihaknya akan tetap bertindak tegas terhadap segala bentuk kejahatan korupsi.

Ia pun berharap jika memang ada tindakan penyalahgunaan anggaran negara di wilayah Sulut, secepatnya bisa dilaporkan. "Kami menunggu laporan dari masyarakat. Kalau memang ada data yang valid soal kasus korupsi silahkan laporkan. Asalkan sekali lagi, bukan laporan yang mengada-ngada, semua harus sesuai fakta," tandas Tompo. (pusran beeg/rhendy umar)


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado