VAP TERPOJOK

Manado, MS

 

Posisi Bupati Minahasa Utara (Minut), Vonnie Anneke Panambunan (VAP), dalam kasus dugaan korupsi proyek pemecah ombak di Likupang, semakin terancam. Indikasi keterlibatan orang nomor satu di ‘Bumi Klabat’ dalam perkara yang ditengarai merugikan uang negara sekitar Rp8,8 triliun, kian menguat.

Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu kembali disebut memiliki peran besar dalam pengaturan proyek berbandrol Rp15 triliun tersebut. Proyek itu disebut diatur VAP tanpa proses tender. Malah pihak kontraktor yang ditunjuk sebagai pelaksana proyek, tak dilibatkan dalam proses pengerjaan.

Fakta baru yang makin menyudutkan VAP itu terkuak dalam persidangan atas terdakwa Robby Moukar di  Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Manado, Rabu (23/5) kemarin.

Salah satu terdakwa kasus dugaan korupsi proyek pemecah ombak itu secara gamblang memaparkan peran VAP dalam perkara yang cukup menyedot perhatian publik Nyiur Melambai itu. "Saya ditunjuk Ibu bupati (VAP) untuk mengerjakan proyek  itu (Pemecah Ombak, red), tanpa tender," ungkap Robby dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Vincentius Banar.

Penanda-tanganan kontrak proyek disebut terdakwa dilakukan bersama terdakwa lainnya, Rosa Tindajoh (Eks Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Minut, dan Steven Solang (Eks Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),  di ruangan kerja Bupati Minut.

"Saat itu saya langsung menerima cek senilai Rp 7 Miliar. Dan keesokan harinya Ibu Bupati, sampaikan kepada saya kalau uangnya sudah ada di rekening perusahaan. Tapi uangnya tinggal tersisa Rp5 miliar lebih, karena dipotong pajak,” paparnya.

Pun begitu, terdakwa mengaku uang tersebut hanya bertahan beberapa hari di rekening perusahaannya. "Karena waktu saya cek beberapa hari kemudian, uang itu sudah tidak ada. Tapi dari bukti koran rekening memang ada biaya masuk sebesar Rp 5 Miliar lebih direkening perusahaan," ujarnya.

Ia juga sempat kaget, sewaktu turun lapangan mendapati proyek tersebut telah berjalan sekitar 60 persen.  "Saat di lokasi proyek, saya bertemu dengan Dicky Lengkey. Beliau yang mengerjakan proyek itu. Beliau (Dicky, red) bilang, itu perintah dari Pak Rio Permana," terang Robby lagi.

Saat ditanyakan kepada Bupati Minut terkait hal itu, terdakwa justru mendapat jawaban yang mengejutkan. "Ibu Bupati (VAP) bilang tidak usah khawatir. Kata bupati, yang kerja bukan saya (terdakwa, red). Hanya perusahaan saya saja yang dipinjam,” kuaknya.

Tak hanya itu, terdakwa mengaku Bupati VAP juga menjanjikan untuk memberikan proyek jembatan baginya. Itu diduga sebagai imbalan jasa telah menggunakan perusahaannya dalam proyek pemecah ombak tersebut.

kepada salah satu terdakwa kasus pemecah ombak, Robby Moukar. Itu menyusul sang terdakwa, tidak mengerjakan proyek, meski berstatus sebagai pelaksana proyek. “Saya tidak mengerjakan proyek pemecah ombak Likupang. Tapi saya dijanjikan Ibu Bupati (VAP, red), akan mendapat proyek jembatan,” katanya.

Pun begitu, terdakwa Robby mengaku menerima uang senilai Rp 300 juta dari anggaran proyek pemecah ombak tersebut. Namun, terdakwa mengklaim, uang itu sebagai pengganti utang VAP kepada dirinya, yang digunakan untuk membayar pekerja proyek pemecah ombak.

 “Di proyek proyek pemecah saya hanya memperoleh Rp300 juta.  Tapi itu juga utang ibu Bupati kepada saya yang dipakai untuk bayar pekerja di proyek pemecah ombak," sambungnya.

Ia mengaku tidak mendapat keuntungan sama sekali dalam proyek pemecah ombak Likupang. "Saya tidak ada untung pak hakim. Justru saya yang tekor," timpalnya.

Robby Maukar sendiri telah ditetapkan sebagai terdakwa kasus dugaan korupsi proyek pemecah ombak, meski yang bersangkutan telah mengembalikan uang sebesar Rp225 juta. Robby ditetapkan sebagai terdakwa bersama  Rosa Tindajoh, dan Steven Solang.

 

Usai mendengarkan keterangan terdakwa majelis hakim menutup sidang. Karena sejumlah saksi yang diagendakan untuk dimintai keterangan dalam persidangan, kembali mangkir. VAP termasuk salah satu saksi yang tak menghadiri sidang. Proses persidangan akan kembali dilanjutkan, Kamis (24/5) hari ini.

Diketahui, sebelumnya dugaan keterlibatan serta peran VAP dalam kasus dugaan korupsi proyek pemecah ombak tersebut, juga telah terungkap dalam persidangan, sebagaimana kesaksian dari eks Sekretaris BPBD Minut, Petrus Macarauw, mantan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Minut, Erwin Salangka, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Minut, Laidy Giroth, dan Kepala Cabang BRI Airmadidi, Ardhanny Bagus Pinuntun

VAP CS KANS DIJEMPUT PAKSA

Surat permohonan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut, terkait penetapan panggilan patuh bagi saksi yang sering mangkir dalam sidang kasus dugaan korupsi proyek pemecah ombak likupang Minut, dikabulkan Majelis Hakim.

Lima saksi,  masing-masing, Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan (VAP), Alexander Panambunan, Kombes Pol Rio Permana, Dicky Lengkey, dan Mario Rompis, pun terancam dipanggil paksa.

Itu menyusul kelima saksi tersebut telah lebih dari tiga kali tidak memenuhi panggilan JPU untuk bersaksi di persidangan. Terutama,  untuk Rio, Alexander, Dicky dan Mario. Sebab keempat saksi itu, selalu mangkir di persidangan tanpa keterangan.

Berbeda dengan VAP yang sering mengirimkan surat untuk tidak menghadiri sidang dengan alasan melakukan dinas sebagai Bupati di luar daerah.

“Kita sudah ajukan permohonan kepada majelis hakim untuk menetapkan panggilan patuh kepada lima saksi tersebut. Sebab kelimanya sudah tiga kali absen di persidangan. Itu sangat menghambat persidangan. Dan permohonan kami sudah dikabulkan oleh majelis hakim,” beber JPU Bobby Ruswin, Rabu (23/5) kemarin.

Lanjut Bobby, jika para saksi tak mengindahkan panggilan patuh yang ditetapkan majelis hakim, maka bisa dikeluarkan panggilan paksa.  "Kalau tidak hadir lagi di persidangan, kami akan ajukan panggilan paksa. Itu aturannya," terang jaksa sarat prestasi ini.

Penetapan panggilan patuh itu mulai berlaku 30 Mei 2018.  "Kami harap semua saksi yang dipanggil untuk pro aktif memenuhi panggilan,” tandasnya.

VAP sendiri disebut-sebut sudah 4 kali tidak memenuhi panggilan sebagai di persidangan dengan alasan mengikuti kegiatan kedinasan di luar daerah. Sedangkan 4 saksi lainnya, Rio, Alexander, Dicky dan Mario dikabarkan telah lebih 4 kali mengabaikan panggilan JPU, tanpa pernah melayangkan surat berhalangan hadir.

Diketahui, dugaan korupsi pemecah ombak Desa Likupang Minahasa Utara itu mulai diusut Kejati Sulut sejak tahun 2016. Kasus ini dilaporkan oleh LSM yang menemukan dugaan kejanggalan dalam  proyek berbandrol Rp 15 Miliar tersebut. Proyek itu ditengarai tanpa melalui proses tender atau hanya melalui penunjukkan langsung.

Terbukti, Kejati Sulut kemudian menyeret tiga terdakwa ke meja hijau. Masing-masing, mantan kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Minut, Rosa Tindajoh, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Steven Solang dan Kontraktor, Robby Moukar.

Ketiganya diduga terlibat dalam tindak korupsi yang mencapai angka Rp 8,8 miliar. Selanjutnya, Kejati Sulut menetapkan tersangka baru, yakni JT alias Junjungan, Direktur BNPB. Mengingat, dana proyek pemecah ombak itu berasal dari BNPB yang dikelola oleh BPBD Minut.

JT dijerat pasal 2 ayat 1 jo pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.(kharisma kurama)

 

 


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.