Jokowi-JK

WACANA DENSUS TIPIKOR JOKOWI-JK TERBELAH


Jakarta, MS

 

Embrio pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Anti korupsi (Tipikor) di bawah Kepolisian Republik Indonesia (Polri), kian menguat. Kebutuhan korps antikorupsi baru itu mulai dipersiapkan. Termasuk dari sisi anggaran yang mencapai angka Rp 2,6 triliun.

Tim Densus sedianya akan bertugas menyisir kasus yang tak tersentuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Korps itu akan akan dipimpin seorang jenderal polisi bintang dua. Kapolri Jenderal Tito Karnavian pun sudah menyiapkan sistem dan metode kerja Densus Tipikor.

Opsi pertama, Densus Tipikor dibuat satu atap dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan sistem tersebut, Densus Tipikor akan dijalankan oleh 3 lembaga, melalui prinsip kolektif kolegial agar sulit diintervensi.

Sementara opsi kedua yakni Densus Tipikor tidak perlu satu atap. Namun tetap dipimpin oleh Perwira Tinggi Polri bintang dua seperti Detasemen Khusus 88 Anti-teror. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  pun telah membuka pintu seluas-luasnya untuk pembentukan Densus Antikorupsi.

Namun ditingkat elit eksekutif, masih terjadi silang pendapat. Tak tanggung-tanggung, beda pandangan terkait pembentukan Densus Antikorupsi, datang dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK).

Orang nomor dua di Indonesia secara lugas menolak pembentukan Densus Antikorupsi. JK menyarankan agar Kepolisian membantu KPK dalam memberantas korupsi. "Difokuskan dulu lah di KPK itu, dan KPK dibantu, sambil bekerja secara baik," ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (17/10).

Wapres tidak melihat ada hal mendesak yang membutuhkan kehadiran lembaga baru Densus Antikorupsi. Apalagi selama ini KPK masih bisa menjalankan tugasnya dengan baik. "Tim yang ada sekarang (di KPK) juga bisa," ucapnya.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini khawatir jika Densus Antikorupsi dibentuk justru menimbulkan ketakutan bagi kepala daerah. Akibatnya, kinerja kepala daerah terhambat dan mempengaruhi situasi nasional.

"Kalau nanti di seluruh Indonesia sampai Kapolres, Kapolsek (ada Densus Antikorupsi) bisa menimbulkan ketakutan. Bahaya juga kalau semua pejabat takut ya sulitnya walaupun dia tidak korup, takut juga dia mengambil keputusan," kata Wapres JK.

Penolakan itu kembali dipertegas JK usai menghadiri acara World Plantation Conferences di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Rabu (18/10) kemarin.  "Pemerintah, birokrasi, itu sudah diawasi 6 institusi. 6 institusi mengawasi ini semua. Ada inspektorat diawasi BPKP, diawasi BPK, polisi aktif juga mengawasi. Kejaksaan juga memeriksa, KPK juga periksa. Jadi jangan berlebihan juga, karena (bila) berlebihan nanti, pemerintah kerjanya hanya membuat laporan saja," semburnya.

“Ada 6 institusi yang memeriksa birokrasi. Mungkin dari seluruh negara, ini Indonesia yang terbanyak. Kalau tambah lagi 1, akhirnya apapun geraknya, bisa salah juga," tegasnya.

JK sebelumnya meminta penindakan korupsi tetap dipegang KPK. Tugas ini menurutnya juga dipegang Polri dan Kejaksaan.  "Jadi cukup biar KPK dulu, toh sebenarnya polisi, kejaksaan juga masih bisa menjalankan tugas dan itu bisa. Tidak berarti perlu ada tim baru untuk melakukan itu. Tim yang ada sekarang juga bisa," kata JK.

Namun pemberantasan korupsi sambung dia tidak boleh membuat pejabat khawatir berlebihan sehingga ragu mengambil kebijakan. "Itu juga penting karena salah satu yang melambatkan semua proses itu, disamping birokrasi yang panjang juga ketakutan pengambilan keputusan," timpalnya.

Presiden Joko Widodo justru punya pandangan berbeda. Melalui Juru Bicara Johan Budi, Presiden tidak mempermasalahkan pembentukan Densus Antikorupsi. Asalkan bisa bersinergi dengan KPK dan Kejaksaan.

"Konsen presiden adalah bahwa Densus Antikorupsi ini nantinya harus bisa mempercepat upaya pemberantasan korupsi, yang kedua juga harus ada sinergitas antara Polri, KPK dan Kejaksaan," ungkap Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi Sapto Prabowo di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (17/10).

Dia menegaskan, pembentukan Densus Antikorupsi adalah kewenangan Polri. Densus tersebut sebetulnya bukan lembaga baru, sebab sebelumnya sudah ada Direktorat Tindak Pidana Korupsi di Bareskrim Polri. "Tidak hanya Polri loh, Kejaksaan juga punya tim seperti itu meskipun namanya bukan densus," ujarnya.

Johan melanjutkan, pihak istana tidak khawatir keberadaan Densus Antikorupsi mengeliminasi peran KPK dalam pemberantasan korupsi. Dia percaya dengan pernyataan Kapolri bahwa keberadaan Densus bukan untuk melemahkan KPK. "Kalau menurut penjelasan pak Kapolri kan tidak (untuk melemahkan KPK), malah dalam rangka untuk memperkuat," ucap mantan Juru Bicara KPK ini.

Johan mendengar KPK telah menyetujui usulan Polri membentuk Densus Antikorupsi. "KPK setuju kalau enggak salah, juga tidak menolak kan," ujar dia. "Yang penting buat presiden adalah upaya pemberantasan korupsi bisa lebih masif dilakukan, bisa lebih efektif dan tercapai tujuan," tambahnya.

Pun begitu, Johan menegaskan belum ada  keputusan resmi dari Presiden. Karena rencana pembentukan Densus Tipikor belum dibahas dalam rapat kabinet. "Membentuk detasemen itu tentu ada kewenangan di Kapolri, kalau untuk membentuk itu yang kemudian ada anggaran segala, tentu akan dibicarakan di rapat kabinet, dalam rapat kabinet itu lah nanti diputuskan apakah disetujui atau tidak usulan Densus Anti Korupsi itu. Sampai hari ini belum ada rapat kabinet terbatas yang membahas soal itu," ujar Johan di gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (18/10) kemarin.

"Jadi belum ada keputusan apapun dari Presiden berkaitan dengan usulan Densus Anti Korupsi itu. Tapi sekali lagi membentuk detasemen itu kan kewenangan di Polri, tapi karena pembentukan ini usulannya katanya juga melibatkan yang lain, kejaksaan dan KPK, kalau nggak salah, maka itu kemudian harusnya dibawa ke rapat kabinet," kuncinya.

JAKSA AGUNG TOLAK SEATAP

Opsi yang ditawarkan Kapolri agar Densus Tipikor dibuat satu atap dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terhadang. Jaksa Agung M Prasetyo, bersitegas menolak Kejagung bergabung satu atap dengan Densus Tipikor.

Alasan Prasetyo, Kejaksaan telah memiliki satuan tugas khusus menangani kasus korupsi.  "Rasanya enggak perlu, sementara saya katakan itu. Yang pasti, kita sudah punya satgasus sendiri dan sudah lama," kata Prasetyo.

Prasetyo memastikan proses pelimpahan berkas perkara korupsi dari Polri tak akan berjalan lama karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak bergabung ke Densus Tipikor. Menurut dia, wajar jika Polri harus bolak-balik melengkapi berkas perkara jika syarat formil dan materil belum lengkap.

"Sekarang gini, hasil kerja penyidik kan dinilai oleh JPU, jangan khawatir ada kesan bolak-balik. Karena nantinya hasil kerja penyidik itu yang mempertanggung-jawabkan JPU," terangnya.

Dikembalikannya berkas perkara yang belum lengkap, kata Prasetyo, merupakan bentuk pertanggung jawaban JPU di persidangan. "Jadi yang dihadapi bukan hanya terdakwa dan pengacara, tapi juga hakim. Hakim, terdakwa dan pengacaranya. Makannya berkas perkara harus betul-betul sempurna," ujarnya.

Dia berharap, kehadiran Densus Tipikor tidak membuat kewenangan pemberantasan korupsi penegak hukum lain, seperti KPK dan Kejaksaan menjadi tumpang tindih. Hanya saja, Prasetyo mengingatkan agar Densus tidak hanya melakukan penindakan tapi juga preventif.

"Kita ingin justru kalau pun ada densus, apapun sebutannya, semakin meningkatkan intensitas pemberantasan korupsi dan pencegahan korupsi. Kejaksaan punya konsep juga," tegas dia.

Ditambahkannya, perlu ada batasan-batasan kinerja dari Densus Tipikor agar tidak terkesan mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari KPK dan Kejaksaan.  "Tenang nanti ada batasan-batasan. Kalau sesuai undang-undang KPK itu menangani kasus yang 1 miliar ke atas seperti itu. Nanti kita akan rumuskan lagi," tukasnya.

KAPOLRI LEGOWO DAN JAMIN TAK GANGGU KPK

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengaku tak mempersoalkan jika Kejaksaan Agung tidak bersedia bergabung dalam Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor). Polri telah menyiapkan dua opsi terkait metode kerja Densus Tipikor.  "Dari kejaksaan tadi sudah sampaikan, mungkin tidak sependapat dilakukan satu atap. Enggak apa-apa. Ada opsi lain kan," kata Tito.

Opsi pertama, yakni sistem penanganan korupsi satu atap antara Polri, Kejaksaan dan BPK. Tito menjelaskan, mekanisme kepemimpinan sistem satu atap bersifat kolektif kolegial. Dengan mekanisme ini, pengambilan keputusan tidak akan mengalami jalan buntu.

"Jadi kalau satu atap ada polisinya, ada jaksanya eselon I, satu lagi mungkin dari BPK, sehingga ganjil. Jadi kalau ngambil kebijakan enggak deadlock," terangnya.

Jika opsi pertama ditolak, Polri menyiapkan opsi kedua di mana Kejaksaan tidak perlu bergabung. Akan tetapi, Densus akan tetap bekerjasama dengan Satgas khusus penanganan korupsi di Kejaksaan.  "Nanti bermitra dengan Densus Tipikor. Sama dengan Densus 88 Antiteror. Di Jaksa ada satgas penuntutan terorisme. Sehingga sejak awal penyidikan sudah dikonsultasikan. Kita harapkan dengan mekanisme ini tidak ada bolak balik perkara," tukasnya.

Tito juga menjamin Densus Tipikor tidak akan berujung pada pembubaran KPK  atau mengurangi kewenangan Kejaksaan Agung. Kejaksaan dan KPK disebut tetap akan menjadi lembaga mitra Densus Tipikor dalam memberantas korupsi.

"Enggak. Tadi kan pertama kami sudah sampaikan, ini bukan bertujuan untuk membubarkan KPK. Tidak juga mengurangi kewenangan Kejaksaan. Kejaksaan di luar tim yang sudah disiapkan untuk mendukung densus ini, paralel, bermitra," ungkapnya.

Tito berujar, Densus Tipikor akan membagi tugas memberantas korupsi dengan KPK dan Kejaksaan Agus. Dia mengklaim KPK tidak mempersoalkan keberadaan Densus Tipikor. Hal ini mengingat masih banyaknya kasus korupsi di Indonesia sejak 15 tahun KPK berdiri.

"Hutan permasalahan korupsi ini kan luas. Lihat saja 15 tahun sudah berapa ribu orang ditangkap. Rapi juga belum selesai. KPK enggak masalah cuma mungkin yang penting pembagian tugasnya," klaimnya.

Pembagian tugas yang dimaksud yakni KPK bisa menangani kasus-kasus besar dengan intervensi politik yang tinggi. Sementara Densus Tipikor bisa mengambil kasus-kasus yang kecil hingga tingkat desa.  "Sementara Densus ini bisa dari yang di pusat sampai tingkat desa-desa. KPK kan enggak mungkin menangani sampai ke desa-kecil, kecil sekali," terangnya.

Lebih lanjut, Densus Tipikor nantinya juga akan menangani kasus-kasus korupsi yang dilakukan anggota Polri. Meski demikian, Tito menyebut belum ada nota kesepahaman (MoU) antara Polri, Kejaksaan Agung dan KPK soal pembagian tugas tersebut. Tito menambahkan, pembahasan soal penanganan kasus korupsi antara 3 lembaga akan dilanjutkan dalam waktu dekat.  "Belum. Kami sudah punya MoU tapi tidak dibahas. Akan dilanjutkan lagi secepatnya," tukasnya

KPK SUPPORT DAN BERHARAP

KPK tak mempersoalkan pembentukan densus tipikor. Korps anti rasuah itu hanya berharap bisa melakukan koordinasi dengan baik jika nanti densus tipikor telah terbentuk. "Mudah-mudahan kita bisa melakukan koordinasi nanti," kata Ketua KPK, Agus Rahardjo.

Agus mengatakan, akan melakukan koordinasi untuk menghindari adanya ketumpang tindihan ketika Densus tipikor terbentuk. "Ya nanti kita koordinasi," singkat Agus.

Agus mengaku siap untuk dilakukan evaluasi pada lembaga yang ia pimpin. Menurutnya, selama ini KPK telah melakukan pemberantasan korupsi dengan baik. "Ya nanti kita tunjukkanlah sebetulnya pemberantasan korupsi kita enggak jelek-jelek amat ya, jadi kalau kita lihat raker hasilnya dia asean aja ya yang dulu kita bawah, sekarang kan enggak juga," kata Agus.

Selama ini, kata Agus, pemberantasan korupsi Indonesia telah mengalami peningkatan. Terutama sejak zaman orde baru hingga reformasi.  "Kan dulu kalau kita melihat tahun 1999 kalau saya mengambil poin di situ peninggalannya orde baru itu kan kita di bawah Vietnam di bawah Thailand, di bawah Filipina," ungkapnya.

Senada diungkap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Baginya yang terpenting adalah bagaimana antar lembaga penegak hukum bisa bekerjasama memberantas korupsi.  "Ya modelnya apapun terserah. Yang penting kalau kita ikuti format-format di luar, bagaimana polisi, bagaimana jaksa dan badan antikorupsinya. Mereka kan kerja sama," kata Saut.

Saut mengingatkan agar lembaga penegak hukum yang berwenang memberantas korupsi untuk saling melengkapi. Hal ini diperlukan agar tidak ada koruptor yang memanfaatkan keretakan lembaga penegak hukum untuk melakukan korupsi.  "Itu yang mungkin harus kita pahami, ini complementary satu sama lain, musuhnya keenakan kalau kita semua berantem, iya dong," tegasnya.

Hingga tahun 2023, kata Saut, KPK akan terus membangun integritas untuk memberantas korupsi-korupsi berskala besar. Selain itu, dia mengklaim sebagian besar anggaran tidak hanya dalam fungsi penindakan saja tetapi juga pencegahan.  "Uang kita itu justru lebih banyak di pencegahan, dan orang-orangnya juga, tetapi lagi-lagi ini kan jalan panjang," tukasnya. (tmp/mrd/dtc)

Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado