Warga menyuarakan aspirasinya dalam aksi demo

Warga Duduki PLTP Tompaso

Tagih Janji PT PGE Lehendong

 

Tompaso, MS

Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Kecamatan Tompaso yang dikelola PT Pertamina Gheotemal Energy (PGE) Lahendong, 'digoyang'. Protes keras kali ini datang dari warga sekitar. Mereka menuntut pihak perusahaan merealisasikan janji untuk merekrut tenaga kerja lokal.

Aksi aspiratif warga ini dituangkan dalam bentuk demo damai di lokasi pengeboran, Jumat (10/2). Massa yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Tompaso Raya Bersatu itu datang untuk menuntut janji pihak perusahaan.

Ada enam poin yang disuarakan warga dalam aksi demo tersebut. Mereka mempertanyakan sikap PT PGE Lahendong yang dinilai tidak adil dan ingkar janji terhadap masyarakat sekitar lokasi pengeboran. Diantaranya soal moratorium penerimaan tenaga kerja di PLTP 5 dan 6.

"Kami meminta segera dibentuk tim investigasi antara pihak perusahaan (PT PGE), pemerintah dan wakil masyarakat dalam proses rekrutmen. Kami juga menolak perekrutan tenaga kerja tanpa memprioritaskan masyarakat lingkar tambang. Itu harga mati," seru seorang orator saat menyampaikan aspirasinya.

Masa juga menuntut dan menagih janji PT PGE tentang penataan sumber mata air, perbaikan jalan, pembuatan irigasi serta hak adat atas tanah khususnya jalan desa dan kebun.

Sekretaris Aliansi Tompaso Raya Bersatu, Dony Muaja mengatakan, ada beberapa kesepakatan awal yang belum terealisasi antara pihak warga dan perusahaan. Seperti soal kesepakatan dengan masyarakat lewat TIM 7 tahun 2008 antara lain penerangan jalan umum desa, beasiswa perguruan tinggi geothermal, perbaikan balai pertemuan desa dan penempatan tenaga kerja skill dan non skill.

"Pihak perusahaan harus melibatkan masyarakat lingkar tambang baik kelompok atau perorangan dalam usaha PT PGE di tanah Minahasa," tandasnya.

Selain itu, warga meminta agar dibuat kesepakatan bersama terhadap pemberdayaan masyarakat sesuai dengan amanat tentang community development berupa corporate social responsibility (CSR/kepedulian sosial perusahaan) dan dana bagi hasil (DBH).

"Jika tuntutan kami ini diacuhkan, kami akan kembali demo dengan mobilisasi masyarakat yang lebih banyak. Kami disini menuntut apa yang pernah dijanjikan pihak perusahaan saat masih eksploitasi," kata dia.

Sementara aspirasi warga itu diterima oleh Humas PGE, Dimas, dan akan diteruskan kepada pimpinan perusahaan. "Semua usulan sudah diterima dan akan dijadikan bahan untuk didiskusikan dan dibicarakan bersama dengan pimpinan PGE," terang Dimas.

"Kalau soal perekrutan tenaga kerja lokal, perlu diketahui kami baru saja membuka penerimaan tenaga kerja dengan jumlah pendaftar sekitar 1.400 orang," sambungnya.

Pihak PGE sendiri akan berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan meminta upaya mediasi dengan warga untuk menyelesaikan persoalan ini. "Nanti kita akan jadwalkan rapat bersama dengan Pemda," tandasnya. (jackson kewas)

 


Komentar

Populer hari ini

Sponsors

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado