Olly Dondokambey

‘WASPADAI MUSUH DALAM SELIMUT’

OLLY DI KASUS E-KTP

 

Manado, MS

Kasus dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), yang menyeret Olly Dondokambey sebagai saksi, bergulir liar. Persoalan yang dihadapi mantan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) itu, ditengarai mulai dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan.

Sederet kedudukan strategis yang dipegang salah satu putra terbaik Sulawesi Utara (Sulut) itu, disebut-sebut jadi sasaran utama. Maklum, kini Olly menyandang tiga jabatan penting, baik di level partai maupun di posisi penyelenggara negara.

Yakni sebagai Bendahara Umum (Bendum) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ketua DPD PDIP Sulawesi Utara (Sulut) serta Gubernur Sulut. Beredar isu, kasus indikasi korupsi e-KTP yang menyerempet Olly, mulai disusupi muatan politis.

Ironinya lagi, manuver untuk mendorong Olly agar tersandung kasus hukum disinyalir tak lagi dari unsur eksternal, tapi diduga mulai menguat di internal partai sendiri. Ujung-ujungnya ditengarai untuk membidik jabatan Olly.

Sinyalemen itu ikut terendus Taufik Tumbelaka, salah satu pemerhati politik dan pemerintahan Sulut. Masalah yang dihadapi Olly di kasus e-KTP, dinilai berpotensi ditunggangi oleh oknum-oknum di internal partai, demi mengincar kursi politisi PDIP tersebut.

“Indikasi itu memungkinkan terjadi. Sebab Olly itu orang daerah yang sukses berkiprah di politik level nasional. Di Partai (PDIP, red), beliau masih tetap dipercayakan sebagai bendum. Itu jabatan yang sangat strategis. Apalagi, sekarang ini PDIP itu partai penguasa,” papar jebolan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta kepada harian ini, Kamis (27/4) kemarin.

“Waktu masih di DPR juga, Olly pernah menjadi Wakil Ketua Banggar, Ketua Fraksi serta pimpinan komisi. Itu jabatan-jabatan penting yang dipercayakan partai di legislatif. Jadi tak menutup kemungkinan ada oknum-oknum sesama pengurus partai yang iri. Bisa saja momentum kasus e-KTP ini dijadikan pintu masuk untuk melengserkan Olly,” sambung Bang Taufik, sapaan akrabnya.

Tapi bagi Taufik, itu masih sulit terjadi. Dari amatannya, Olly dianggap sebagai salah satu sosok kader partai yang sangat dipercaya oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. “Biasanya kader yang menyandang jabatan-jabatan strategis di partai maupun diutus partai, itu merupakan orang kepercayaan Ketum,” tanggapnya.

“Kan Olly bukan tipikal politikus yang suka menonjolkan diri. Tidak suka ribut dan sangat loyal kepada partai, khususnya terhadap Ketum. Ditawarkan Menteri saja ditolak, dan memilih untuk maju Pilgub Sulut. Olly kelihatan tidak neko-neko, jadi dipercaya oleh Mega,” timpalnya lagi.

Kecuali, Olly terbukti tersandung kasus hukum dalam  dugaan korupsi e-KTP. “Dulu kan Olly juga sempat disebut-sebut terserempet kasus dugaan korupsi Hambalang. Tapi ternyata tidak terbukti,” sergah Taufik.

Pun begitu, Taufik tetap mengingatkan Olly untuk tetap berhati-hati dengan manuver politik di internal. “Kalau menghadapi kelompok dari luar, biasanya akan lebih mudah dilawan. Tapi kalau musuh didalam itu yang lebih berbahaya,” tandasnya.

INTERNAL PDIP SULUT DIDUGA MULAI TERBELAH

Persoalan kasus e-KTP yang menyerempet Olly Dondokambey, berimbas di Bumi Nyiur Melambai.  Isu munculnya kubu Olly dan kubu Steven Kandouw ikut memanas.

Internal partai pun disebut-sebut mulai terbelah. Rumor panas itu diduga sengaja digelontorkan oknum-oknum tertentu untuk mengeruk keuntungan dari masalah yang dihadapi Olly.

“Memang kelihatannya ada (oknum,red) yang coba-coba memancing di air keruh. Ingin membuat Olly dan Steven  bersiteru. Itu ulah cecenguk-cecunguk yang ingin mencari keuntungan,” beber Taufik Tumbelaka.

Takutnya, rumor itu akan berkembang liar dan termakan oleh orang-orang dekat dari Olly dan Steven. “Itu efeknya akan tidak baik. Apalagi kalau sudah mulai muncul rasa curiga yang berlebihan. Karena tidak menutup kemungkinan, akan ada oknum yang coba-coba main api dalam persoalan ini,” umbarnya lagi.

Ia pun tak menepis aroma mulai adanya riak-riak antara ring 1 Olly dan Steven. “Tapi kelihatannya masih batas wajar. Kalau sampai sudah saling mengompori itu yang bahaya. Apalagi kalau  ada yang tambah memprovokasi,” katanya.

“Karena bukan tidak mungkin ada oknum atau kelompok-kelompok tertentu di internal atau non partai yang akan menawarkan diri untuk ikut mendorong Olly agar tersandung perkara hukum di kasus e-KTP, dengan deal-deal tertentu,” sambung Taufik.

Olly, lebih khusus Steven dinilai harus segera mengantisipasi isu yang rawan menyulut potensi konflik tersebut. “Isu ini tak bisa dianggap enteng. Karena rumor, Steven berpotensi gantikan Olly sebagai Gubernur sudah jadi buah bibir masyarakat. Kalau tidak cepat diantisipasi, bisa timbul opini berbeda. Efeknya bisa kena ke Steven,”bebernya.

“Sementara disatu sisi, masyarakat masih mendambakan Olly tak tersandung kasus hukum dan tetap memimpin Sulut. Itu menyusul berbagai program diawal kepemerintahan Olly-Steven yang dinilai sukses. Seperti disektor pariwisata dan pembangunan infrastruktur publik. Mereka berdua itu asset daerah dan dwi tunggal Sulut,” sambung Steven.

Ia pun optimis, Steven tidak akan menghianati Olly. “Steven itu sangat loyal ke Olly. Tidak mungkin ia (Steven, red), akan bermanuver,” lugasnya.

“Yang perlu mereka waspadai, oknum-oknum provokator serta oknum-oknum yang ingin mencari keuntungan. Ujung-ujungnya mengejar proyek. Jangan sampailah ada musuh dalam selimut,” tandas Putra Gubernur Pertama Sulut itu.

BANTENG SULUT KLAIM SOLID

PDIP Sulut angkat suara. Indikasi adanya oknum yang sengaja menyeret nama Olly Dondokambey dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, diamini sederet kader Moncong Putih Sulut.

Namun, elit banteng Sulut menepis pembentukan opini itu ditunggangi oknum-oknum kader di internal PDIP, baik di level pusat maupun daerah. “Kalau di luar partai kemungkinan ada oknum yang memainkan isu-isu yang mengaitkan Pak Olly di kasus e KTP. Tapi kalau di internal tidak mungkin. Apalagi PDIP Sulut. Kita (PDIP, red) itu solid,” lugas Rocky Wowor, salah satu anggota Fraksi PDIP di DPRD Sulut, Kamis (27/4) kemarin.

Ia mendukung Olly menjadi saksi dalam sidang kasus e-KTP. Dengan begitu akan terlihat jelas kebenarannya. “Ini juga untuk pemulihan nama baik dari Pak Ketua (Olly, red). Di pengadilan nanti akan dilihat mana betul mana tidak,” lugasnya.

 

“Saya lihat fotonya  Pak Ketua di pengadilan santai-santai saja. Malah senyum-senyum. Itu karena ketua memang tidak melakukan apa yang selama ini dituduhkan kepada beliau. Kapasitas ketua kan untuk memberi keterangan sebagai saksi untuk membantu proses persidangan,” tutupnya.

Sementara, politisi PDIP lainnya, Adriana Dondokambey saat dimintai tanggapan terkait persoalan tersebut enggan untuk berkomentar lebih. “Nanti dia (Olly, red) yang mengurus yah,” singkat kakak kandung gubernur Sulut ini. 

Sebelumnya, anggota Komisi I DPRD Sulut, Julius Jems Tuuk  juga menduga ada lawan politik yang ingin menjatuhkan Olly dengan cara-cara tidak elegan. “Bisa saja ada oknum-oknum tertentu yang sengaja memainkan lakonnya, dan menyeret orang lain terlibat. Apalagi Pak Olly adalah salah satu tokoh kunci di PDIP,” bebernya.

Secara pribadi ia mengaku menghargai kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengusutan kasus dugaan korupsi e-KTP. “Saya senang lembaga anti rasuah ini melakukan penyidikan terhadap proyek e-KTP. Oleh karena itu, biarkan KPK bekerja untuk membuktikan siapa-siapa pihak yang benar-benar terlibat,” ucap Putra Totabuan ini.

Namun demikian Tuuk memaklumi, sebagai manusia KPK bisa saja salah. “Contohnya kasus Hambalang, sampai meja diangkat atau disita KPK, tapi toh dikembalikan. Kenapa? karena tidak ada bukti yang menyatakan Pak Olly terlibat,” kuncinya.

Diketahui, dalam kasus dugaan korupsi e-KTP, Olly dituduh menerima aliran dana USD 1,2 juta.

OLLY TAMPIK TERIMA UANG E-KTP

Olly Dondokambey, Kamis (27/4) kemarin, pro aktif memenuhi panggilan pengadilan untuk bersaksi di kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Politisi PDIP yang hadir dalam kapasitas sebagai  Mantan Wakil Ketua Banggar DPR-RI itu, secara lugas memberikan penjelasan  terkait proyek e-KTP.

Termasuk mengklarifikasi sejumlah  tudingan yang tertuang dalam surat dakwaan tersangka Irman dan Sugiharto. Olly mengaku proyek e-KTP tak pernah dibahas di Banggar. Banggar hanya bertugas mengesahkan anggaran yang diajukan pemerintah. "Ada pembahasan proyek e-KTP?" kata jaksa Abdul Basir dalam persidangan di PN Tipikor, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis kemarin. "Tidak ada. Tidak pernah sama sekali," jawab Olly.

Politikus PDIP tersebut menjelaskan saat itu Banggar memiliki 4 pimpinan. Mereka adalah Melchias Marcus Mekeng selaku ketua, serta Mirwan Amir, Tamsil Linrung, dan Olly selaku wakil ketua.

Menurut Olly, Banggar hanya bertugas mengesahkan dan tak diperbolehkan mengajukan pengadaan sendiri. Termasuk tidak boleh mencoret apa yang diajukan pemerintah.

"Berapa besar belanja pemerintah, berapa yang ditransfer ke daerah, berapa yang dipakai belanja pusat, karena usulan pemerintah tidak boleh kita coret," tutur Olly.

"Kalau ada kelebihan anggaran, baru kita tambah, tidak pernah kami mengusulkan program kerja di Banggar, itu dibahas di komisi terkait," timpalnya.

Ketika disinggung soal istilah 'ngawal anggaran' dan 'extra money' di DPR  untuk proyek e-KTP,  Olly mengaku tak tahu-menahu mengenai hal tersebut. istilah 'ngawal anggaran' untuk proyek e-KTP tersebut.

"Kalau orang bicara itu di mana-mana Pak, pengalaman saya di DPR dan pimpinan Banggar, karena saya hadir di ruangan saksi ini sudah banyak kasus karena akibat saya tanda tangan UU APBN," ucap Olly.

Menurutnya, masalah percaloan dipastikan selalu ada. Dalam setiap sidang yang dia hadiri sebagai saksi, kerap ada pihak yang berperan sebagai calo.  "Persoalannya, percaloan itu pasti ada. Karena saya hadir di situ, ada kasus, banyak calo berjalan. Tapi kita mana mau tahu itu," tuturnya.

Dalam persidangan Olly juga mengaku tidak mengenal pengusaha sekaligus tersangka dugaan korupsi e-KTP Andi Agustinus alias Andi Narogong. “Tidak kenal, sama sekali," jawab Olly ketika ditanya jaksa tentang Andi Agustinus.

Olly juga membantah menerima uang dari Andi.  Ia mengaku baru tahu Andi saat ditahan KPK. Selain uang dari Andi, Olly juga menampik menerima uang dari Nazaruddin, sebagaimana yang dikicaukan mantan Bendum Demokrat tersebut.

Olly sebelumnya sempat ditanya mengenai pengambilan keputusan di Banggar saat pengesahan anggaran. Olly menyebut Banggar melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan.

Olly Dondokambey dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto disebut menerima duit e-KTP sebesar USD 1,2 juta. Olly sebelumnya dalam berbagai keterangan di di media sudah memberikan bantahan terkait tudingan tersebut.(tim ms/dtc)

  

 

 

Banner Media Sulut

Komentar