Bawaslu Sulut : Politik Uang, SARA dan Mobilisasi ASN-TNI/Polri Adalah Ancaman Demokrasi

Manado, MS

Dugaan praktek intimidasi dalam hajatan pesta demokrasi di Sulawesi Utara (Sulut), terus menuai reaksi tajam dari berbagai elemen masyarakat.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) didesak untuk bersikap. Aspirasi itu pun langsung direspon Komisioner Bawaslu Sulut Donny Rumagit.

Koordinator Divisi dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sulut ini menyebut ada 4 bentuk kejahatan demokrasi. Yakni politik uang, politisasi SARA, dan mobilisasi ASN dan TNI Polri.

"Itu adalah ancaman demokrasi," lugas Rumagit kala menjadi Narasumber pada sosialisasi tahapan Pilkada yang digelar KPU Sulut di Hotel Four Point Manado Sabtu (9/11/2024).

Ia pun mengajak media untuk melawan kejahatan demokrasi tersebut. Agar Pilkada di Sulut bisa berjalan demokratis.

"Ketika kita sadar bahwa demokrasi saat ini sedang tidak baik baik mari kita lawan. Posisi media sangat strategis sebagai pemberita damai sejahtera," tuturnya.

Tugas pengawasan disebut bukan hanya dari Bawaslu tetapi juga media sebagai pengawal demokrasi.

"Mari bersama Bawaslu kita tegakan keadilan mewujudkan Pilkada yang benar benar demokrasi," tandas mantan aktivis GMNI itu.(AR/*)