Jakarta, MS

Episode demo menentang Rencangan Undang-Undang (RUU) kontroversial kembali berlanjut. Aksi meletup di berbagai kota di Indonesia. Tekanan terhadap pemerintah kian kencang.

Senin (30/9), ribuan massa menumpuk di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI). Aksi ini diikuti beberapa pihak, termasuk mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI), kelompok buruh dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan.

Gerakan tersebut merupakan kelanjutan dari demo mahasiswa yang berlangsung pada tanggal 23-24 September lalu.

Dalam demo kali ini, massa masih mengusung tujuh tuntutan yang sebelumnya mereka gaungkan. Tapi ada satu poin baru yang ditambahkan yaitu terkait dengan rekan-rekan mereka yang terluka maupun meninggal dunia saat aksi demonstrasi.

"Jadi kayak tuntutan RUU Pertanahan, untuk RKUHP sebenarnya juga kita melihat penundaan sudah cukup tapi idealnya di situ ada pencabutan draf dan dikaji ulang. Terus juga tuntutan terkait RUU lain juga nggak berubah," kata Kepala Departemen Kajian Strategis BEM Universitas Indonesia (UI), Elang, Senin (30/9).

"Sekarang mungkin nambah adanya kawan-kawan kita yang berjatuhan kan. Nah terkait RUU P-KS sih beberapa media highlightnya nolak, sebenarnya dari kita UI dukung RUU P-KS untuk disahkan. KPK juga belum hilang (tuntutannya) karena perppunya belum diterbitkan," jelas Elang.

Guna menghadapi aksi demonstrasi ini, polisi telah melakukan sejumlah bentuk pengamanan mulai dari kawat berduri hingga kendaraan taktis.

Di depan gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta terlihat kawat berduri dipasang melintang di jalan tersebut. Akibatnya lalu lintas di depan gedung DPR tidak dapat dilewati kendaraan.

Selain itu, ribuan personel kepolisian dan kendaraan taktis seperti barracuda dan water cannon milik polisi juga disiagakan di area depan gedung DPR. Polda Metro Jaya sendiri mengerahkan puluhan ribu personel gabungan untuk mengamankan demo tersebut.

"Kita siapkan 20.500 personel gabungan amankan demo hari ini di depan gedung DPR," ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, Senin, (30/9).

Aksi demonstrasi di Jakarta ini berpusat di depan gedung DPR. Namun beberapa kelompok memutuskan untuk berkumpul di beberapa titik sebelum kemudian bergerak ke arah gedung DPR.

Di Jalan Gatot Subroto sebelum Halte JCC Senayan, massa yang terdiri dari mahasiswa dari berbagai kampus terlihat bergerak secara bergelombang menuju gedung DPR. Lalu lintas di Jalan Gatot Subroto menuju Slipi pun menjadi tersendat.

Selain itu, mahasiswa dari Universitas Nasional (Unas) bergabung dengan massa petani dan pemuda berdemo di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Setelah menyalurkan aspirasinya, mereka bergerak menuju gedung DPR.

Demo di depan gedung DPR  berakhir ricuh setelah massa melempari polisi dengan benda-benda berbahaya. Kericuhan ini terjadi di beberapa titik yaitu Jalan Tentara Pelajar, Senayan (belakang gedung DPR), Jalan Gatot Subroto arah Slipi (depan gedung DPR), dekat kantor TVRI dan di belakang BPK.

Untuk membubarkan massa, polisi menembakkan gas air mata.

Demo yang meletup di berbagai daerah di Indonesia ini langsung direspon Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, tak masalah mahasiswa kembali menggelar aksi unjuk rasa menolak UU KPK baru dan sejumlah tuntutan lainnya. Jokowi meminta peserta aksi tidak bertindak rusuh.

"Nggak apa, konstitusi kita kan memberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Yang paling penting jangan rusuh, jangan anarkis, sehingga menimbulkan kerugian," pinta Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (30/9).

Dia berharap tak ada kericuhan yang terjadi hingga membuat kerusakan fasilitas umum. Jokowi mengatakan pihaknya sangat mendengar aspirasi yang disampaikan mahasiswa.

"Jangan sampai ada yang merusak fasilitas-fasilitas umum. Yang penting itu," harap Jokowi.

"Kita mendengar kok, sangat mendengar. Bukan mendengar, tapi sangat mendengar," sambungnya.

Data yang berhasil dihimpun, selain di Ibukota Jakarta, demonstrasi juga digelar di berbagai kota besar seperti Kendari, Malang, Makassar, Bali, Mataram hingga Banjarmasin.

RIBUAN MASSA DI SULSEL TEKAN DPR RI

Ribuan massa mahasiswa, petani, nelayan sampai aktivis yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil untuk Keadilan, kembali menduduki Gedung DPRD Sulsel, Senin (30/9) September. Mereka masih menyerukan penolakan terhadap sejumlah RUU kontroversial.

Dalam aksinya, mereka menilai kebijakan pemerintah pusat dan DPR membahas revisi sejumlah RUU yang tak pro rakyat. Selain itu penolakan terhadap UU KPK.

"Kami dari mahasiswa bersama masyarakat sipil melakukan pendudukan gedung DPRD Sulsel untuk memberikan tekanan ke DPR RI terkait penolakan sejumlah revisi yang dinilai tidak pro rakyat," teriak Firman, koordinator aksi.

Meski pengesahan RUU KUHP ditunda, mereka menilai sejumlah RUU lainnya patut dikaji ulang pemerintahan dan DPR.

"Revisi UU Pertanahan dinilai pro investasi dan kaum pemodal dan sangat tidak berpihak kepada kaum tani dan nelayan. Untuk itu, kami minta DPR dan pemerintah untuk mengkaji ulang rencana revisi sejumlah UU tersebut," ujarnya.

Hingga pukul 18.00 Wita, ribuan mahasiswa dan masyarakat sipil masih menduduki kantor DPRD Sulsel sebagai bentuk perlawanan kepada kebijakan pemerintah dan DPR yang dinilai tidak pro rakyat.

Selain itu, sejumlah massa dari Univeritas Muhammadiyah Makassar juga menggelar aksi di Gedung DPRD Sulsel. Mereka menuntut penyelesaian kasus yang menimpa 2 rekannya di Kendari untuk segera diusut tuntas.

"Kasus penembakan yang mengakibatkan meninggal 2 mahasiswa di Kendari. Kami meminta Polri segera usut tuntas kasus ini segera, sebagai bentuk efek jera terhadap pelaku," tegas mahasiswa Universitas Muhammadiyah dalam orasinya.

RIBUAN MAHASISWA KALBAR DESAK PRESIDEN TERBITKAN PERPPU KPK

Teriakan protes di Kalimantan Barat tak kalah kencang. Ribuan mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi, Senin (30/). Mereka meminta Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK dan menolak revisi sejumlah undang-undang.

"Kami minta RUU KPK dan RKUHP yang telah disahkan oleh DPR RI dan Presiden RI dicabut dan kami minta Rresiden RI menerbitkan Perppu," tegas satu pengunjuk rasa.

Pantauan di lapangan, setelah menyampaikan orasi di depan ribuan mahasiswa, sekitar pukul 13.30 WIB mereka membubarkan diri dengan dikawal ketat aparat keamanan.

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, tampak juga puluhan siswa sekolah menengah atas (SMA) ikut berunjuk rasa. Padahal Dinas Pendidikan melarang mereka untuk mengikuti unjuk rasa.

Sebelumnya, ribuan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di tengah jalan sehingga akses Jalan Ahmad Yani menuju ke Kubu Raya lumpuh. Selain itu, akibat demo, taman di Jalan Ahmad Yani depan kantor DPRD Provinsi Kalbar rusak terinjak-injak massa.

Mereka sempat tak bisa masuk ke gedung DPRD. Namun, sekitar pukul 11.30 massa mahasiswa akhirnya berhasil masuk ke halaman kantor DPRD Provinsi Kalbar setelah salah satu anggota DPRD yang baru dilantik mempersilakan masuk dan hanya diperbolehkan menggelar aksi di halaman kantor DPRD Provinsi Kalbar.

MAHASISWA MATARAM TOLAK PELEMAHAN KPK

Demo ikut meletup di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas kembali menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Udayana, Senin (30/9).

Selain tuntutan utama menolak pelemahan KPK, massa juga menolak rancangan undang-undang yang dinilai bermasalah

Ribuan orang itu menamakan aksi mereka sebagai Gerakan 30 September di DPR atau G30S-DPR. Dengan mengenakan jaket almamater dan membawa spanduk, massa berorasi di depan pagar DPRD.

Aksi itu mendapatkan pengawalan polisi. Bahkan, area depan kantor dipagari kawat berduri agar massa tidak menerobos ke dalam kantor.

"Kami menolak segala upaya pelemahan terhadap KPK. Kami minta undang-undang KPK, agar dicabut. Kami tidak ingin koruptor merajalela," ucap seorang mahasiswa dalam orasi.

Berbeda dengan aksi sebelumnya, kali ini aksi berjalan kondusif. Tidak terjadi bentrokan antara mahasiswa.

Bahkan, mahasiswa selektif terhadap massa yang ingin mengikuti aksi. Jika tidak membawa tanda pengenal kemahasiswaan, tidak diberikan ruang untuk bergabung dalam aksi. Hal itu untuk meredam keributan akibat ulah provokator.

BALI TIDAK DIAM

Di Bali, ratusan massa aksi yang mengusung hastag #BaliTidakDiam kembali turun ke jalan. Aksi ini diikuti sejumlah elemen, mulai aktivis mahasiswa di kampus-kampus, jurnalis, dan aktivis pemuda. Yang menarik pemandangan, ada beberapa siswa SMA di Bali, yang ikut dalam aksi demonstrasi tersebut.

Tidak diketahui mereka berasal dari sekolah mana. Selain tak mengenakan atribut sekolah yang biasanya tertera di bahu baju sekolah, mereka juga enggan mengungkap identitas mereka.

Beberapa dari mereka berhasil dihalau aparat Kepolisian yang berada di lokasi untuk pulang ke rumah. Hal itu terjadi sebelum aksi demonstrasi dimulai.

Aksi kali ini dilakukan untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa Bali juga memiliki keresahan yang sama dengan persoalan Indonesia belakangan ini. Tuntutannya sama, yakni menyelesaikan krisis Papua secara manusiawi, dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Perppu terhadap revisi UU KPK.

Mereka juga mendorong pemerintah dan DPR RI mengkaji ulang pasal-pasal kontroversial dalam RKUHP, dan bertentangan dengan ide bangsa Indonesia, serta menuntut pemerintah menindak tegas pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di Riau dan Kalimantan.

Selain itu, mereka juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk menganulir Ketua KPK terpilih karena dianggap tak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi.

“Aksi ini untuk menegaskan bahwa Bali tidak diam. Kami adalah bagian masyarakat Bali yang memiliki keresahan yang sama. Kami di Bali, bergerak seperti daerah lainnya,” tandas Made Aristia Kerta Setiawan, Humas aksi #BaliTidakDiam. (viva/detik/merdeka)