Laporan: Arfin Tompodung

Nyanyian rintih masyarakat Nusa Utara meletup. Jalan provinsi di Kabupaten Sangihe yang belum pernah tersentuh pengerjaan picu polemik. Nada sesal ikut didendangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Alasannya, usulan anggaran di tahun 2020 khusus jalur tersebut begitu minim.

Padahal jalan di tanah leluhur Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut, Edwin Silangen itu, dikabarkan telah diusul dalam 3 kali Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulut. Hanya saja, progress realisasinya dinilai belum nampak sampai saat ini. Anggota Komisi I DPRD Sulut, Winsulangi Salindeho menyampaikan, ketika dirinya membaca penjabaran buku APBD 2020 Provinsi Sulut, ternyata jalan provinsi di Kabupaten Sangihe itu, hanya dialokasikan Rp79 juta di tahun 2020.

"Saya tidak tahu untuk apa anggaran seperti itu. Padahal ruas jalan provinsi yang ada di Sanger Bagian Selatan, 18 kilometer yang baru aspal halua dari desa Pintareng sampai ke desa Aha Patung, sudah rusak parah. Ini berada di Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara," tegas politisi Golkar senior ini dari daerah pemilihan Nusa Utara.

"Kemudian dari Desa Aha Patung lewat Darokaweng, Sampakang, Mawira sampai ke Ngalipaeng, kurang lebih 50 kilometer, belum pernah tersentuh. Belum ada hotmix, baru dibuka rintisan jalan. Alas batu juga belum ada," sambungnya.

Ia mengungkapkan, hal ini sudah sempat disinggung Gubernur Olly Dondokambey sebelumnya saat meresmikan Graha GMIST Imanuel Tahuna, belum lama. Saat itu gubernur berjanji akan memperhatikan jalan tersebut.

"Yang saya iri, waktu acara silahturahmi dengan DPR-RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) dapil Sulut. Saat itu sempat dipresentasikan, di Talaud akan dibangun jembatan dari Melonguane sampai di Lirung. Apa itu? Sedangkan di Sangihe jalan provinsi belum diperhatikan," tuturnya.

Teranyar, pada periode sebelumnya masalah jalan ini juga sudah sempat disinggung. Hal itu dibeber istrinya Meiva Lintang kepadanya. Eks Anggota DPRD Sulut itu sebelumnya sempat mendorong pengerjaan jalan provinsi ini karena telah berulang kali diusulkan dalam APBD. Sekprov Edwin Silangen pun diketahui, sudah sempat memberikan respon terkait hal itu. "Kalau cuma Rp79 juta mungkin cuma dana pemeliharaan potong rumput. Saya tidak tahu apakah Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) sudah pernah turun ke lapangan," kunci Winsulangi. (*)