Manado, MS

Roda pembangunan di Sulawesi Utara (Sulut) dikritisi wakil rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut meminta untuk pemerintah menunjukkan grand design atau gambaran besar pembangunan di bumi Nyiur Melambai.

Penegasan itu disampaikan Anggota Komisi 3 DPRD Sulut, Netty Pantouw. Ia mengungkapkan, aspirasi tersebut sudah sempat dituangkan dalam pandangan umum Fraksi Partai Demokrat terkait dengan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019. "Dalam pandangan umum itu ada catatan mempertanyakan grand design," tegas Pantouw, baru-baru ini, di tempat kerjanya.

Ini pula menurutnya, berkaitan dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. Paling tidak ada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mesti dilibatkan. "Ada 3 SKPD yang wajib. Ada 4 justru. Dinas Kehutanan juga termasuk. Karena memang berbicara grand design berbicara secara menyeluruh," ungkap anggota dewan provinsi (Deprov) daerah pemilihan Minahasa Utara dan Kota Bitung ini.

Ia menegaskan, sebenarnya adalah suatu kewajiban grand design diberikan kepada DPRD Sulut. Ini agar semua wakil rakyat yang ada di Gedung Cengkih mengetahuinya. "Wajib kalau grand design disodorkan ke DPRD Sulut dan banyak anggota dewan yang belum tahu. Posisi grand designnya jadi seperti apa sih," tuturnya. (arfin tompodung)