Manado, MS

Sinergitas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Utara (Sulut) dan Kepolisian Daerah (Polda) Sulut, terus diasah. Sejumlah potensi persoalan di pemilihan kepala daerah (pilkada) jadi incaran. Salah satunya terkait politik uang (money politic).

Gerak itu kian diseriusi ketika Kepala Polda (Kapolda) Sulut, Irjen Pol Drs Royke Lumowa MM, mendatangi kantor Bawaslu Sulut, Kamis (23/7) kemarin. Pertemuan Kapolda dan para komisioner Bawaslu Sulut ini untuk menjalin komunikasi ke depan menghadapi pilkada. Ada beberapa hal terkait dengan kerja sama keduanya menangani potensi masalah di pilkada. "Pertama, mengecek kesiapan baik itu pilkada dan kemudian dalam rangka proses penanganan pelanggaran," ungkap pimpinan Bawaslu Sulut, Mustarin Humagi selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran.

Tujuan berikutnya terkait dengan menyamakan persepsi mengenai alur penanganan. Hal itu karena memang ada aturan terbaru yang diakui juga tidak jauh berbeda dengan regulasi sebelumnya. Termasuk pula soal memastikan ke Bawaslu Sulut bahwa para personil sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) betul-betul terfasilitasi. "Kalau kita lihat IKP (Indeks Kerawanan Pilkada) secara nasional, Sulut urutan pertama terkait indeks kerawanan kriminal.  Selanjutnya mengenai adanya potensi money politic," ungkapnya.

Pilkada di tengah pandemi ini juga agak menghawatirkan. Pihak Bawaslu harus fokus menguatkan seluruh jajaran sampai tingkat kabupaten kota. Perlu untuk menjalin hubungan dengan setiap tingkatan pemilu. "Kita akan melakukan himbauan apakah ke internal penyelanggara atau ke masyarakat untuk bersama-sama mengawasi. Terutama melihat di tahapan-tahapan yang rawan. Baik di tahapan kampanye dan masa tenang yang rentan terjadi pelanggaran," kuncinya. (arfin tompodung)