PERUSAHAAN-IKM ‘KOMA’, RIBUAN NAKER TAK BERDAYA

Dampak Covid-19, Pemprov Sulut Action


Manado, MS

Pandemi Covid-19 cetus sederet masalah di bumi Nyiur Melambai. Sektor ekonomi paling parah. Digerogoti ‘virus China’, ratusan perusahaan dan industri kecil ‘koma’. Efeknya, ada ribuan tenaga kerja (Naker) harus dirumahkan bahkan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Problematika itu tak bisa dihindari. Energi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) terlalu kuat. Bukan hanya stabilitas perekonomian Sulawesi Utara (Sulut) yang terusik, tanah air bahkan dunia secara global ikut hanyut dalam pusaran ‘krisis’. Gelombang PHK dan kebijakan merumahkan karyawan atau tenaga kerja akhirnya bermunculan. Itu karena kondisi operasional perusahaan mandeg sehingga tak dapat melakukan aktifitasnya.

Merujuk data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Daerah Provinsi Sulut, terdapat 681 perusahaan yang terdampak dengan jumlah tenaga kerja 8.416 pekerja. Itu merupakan hasil verifikasi hingga 26 Mei 2020. Dari jumlah tersebut, perusahaan dan industri yang merumahkan pekerja sebanyak 609, dengan jumlah tenaga kerja 6.952 orang. Selanjutnya, jumlah perusahaan atau industri yang melakukan PHK pekerjanya sekira 72 perusahaan/industri dengan jumlah tenaga kerja 1.464 orang. Jumlah pekerja informal yang terdampak Covid-19 yang mengakibatkan usahanya menurun atau berhenti sebanyak 17.008 orang.

Masih dari data tersebut, sektor terdampak yang harus merumahkan pekerjanya dengan prosentase tertinggi secara berurut adalah sektor akomodasi atau restoran dengan jumlah 34,2 persen. Selanjutnya, hiburan atau rekreasi 26,30 persen, perdagangan 17,54 persen dan lainnya 9,4 persen, property atau kontraktor 5,82 persen, industri 2,5 persen dan keuangan 0,17 persen. Sedangkan, karyawan yang terkena PHK yang paling banyak adalah sektor akomodasi/restoran 39,02 persen, hiburan/rekreasi 35,72 persen, industri 9,97 persen dan perdagangan 5,9 persen, transportasi/travel 4,57 persen, keuangan 3,34 persen lainnya 0,4 persen dan pertambangan 0,27 persen.

Kepala Disnakertrans Sulut Ir Erny Tumundo MSi mengakui data tersebut. Makanya, menurut dia, Gubernur Olly Dondokambey SE bersama Wakil Gubernur (Wagub) Drs Steven Kandouw (OD-SK) langsung bergerak. OD-SK intens mengaktifkan serta mengeksplorasi berbagai peluang dan potensi sumber daya manusia yang ada. Antara lain, menggulir program yang menyentuh terhadap kebutuhan tenaga kerja. “Tujuannya, agar tenaga kerja tetap dapat memenuhi kebutuhannya selama pandemi. Sekaligus juga memiliki keahlian yang semakin terasah,” terang Tumundo.

Bagi dia, langkah pemerintah itu mempertimbangkan pandemi Covid-19 yang tidak diketahui kapan akan berakhir. Sementara itu, pemerintah berkimitmen untuk membuat pekerja tetap survive dimasa pandemi. “Ada beberapa kebijakan yang diambil oleh Pemprov, tak muluk-muluk, tapi langsung pada program yang menyentuh dan membawa hasil yang patut dibanggakan,” ungkapnya.

Sejauh ini, kata Tumundo, berbagai program yang direalisasikan merupakan hasil koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat maupun sejumlah pihak terkait.

RIBUAN USAHA KECIL KRITIS

‘Badai’ Corona masih eksis. Meski penerapan ‘New Normal Life’ telah bergulir, namun keterpurukan perusahaan dan industri, patut diseriusi. Misalnya untuk Industri Kecil Menengah (IKM). Terdampak bencana non alam Covid-19, pelaku IKM semakin tersudut.

Terkait kondisi ini, Gubernur Olly Dondokambey menginstruksikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Sulut untuk bergerak cepat memberikan bantuan bagi mereka yang terdampak.

“Memang cukup sulit mendata 20 ribuan pelaku usaha yang hari ini ada, besok sudah tak lagi menekuni usahanya karena gulung tikar. Untuk proses ini, Disperindag memberikan perhatian kepada usaha kecil namun yang tetap konsisten menjalankan usahanya,” ungkap Kepala Disperindag Sulut, Edwin Kindangen.

Dia mengakui hasil pendataan pihaknya, ada sekira 1500 usaha kecil yang perlu dibantu dan disupport, sehingga tetap eksis dan kembali menghasilkan pendapatan. Itu pada sektor pangan dan kuliner.

"Bantuan yang diberikan dalam bentuk natura seperti tepung terigu, gula, mentega, telur, minyak goreng dan lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembuatan pangan. Bantuan dilihat dari jenis usaha supaya produksi, sampai pemasaran dibantu oleh Pemprov Sulut," terang Kindangen.

Sejauh ini, Kindangen mengakui, sektor IKM yang terdampak adalah sektor pariwisata. Misalnya para pengrajin. Kemudian usaha kuliner yang masuk di pasar modern. "Ketika produksi macet karena tidak ada pasar, kita bantu produksinya. Bahkan untuk pemasaran juga dibantu dengan memanfaatkan aplikasi gojek grab," tandas dia.

“Selama pandemi sudah terjadi 20 ribu transaksi yang dibantu dengan alokasi biaya sebesar 10 ribu sampai 15 ribu rupiah per transaksi,” sambungnya.

Tak berhenti sampai di situ, usaha yang mengalami dampak karena tak lagi dapat berusaha akibat kehabisan dana, Pemprov memfasilitasi untuk mendapatkan pinjaman lunak dari perbankan. "Kita buka akses untuk ke bank supaya dapat bantuan. Karena mereka ada fasilitas seperti KUR," tutur dia.

Disperindag juga melakukan operasi pasar murah yang menyasar masyarakat yang terdampak di 80 titik yang tersebar di kabupaten/kota. “Pak Gubernur selalu dan selalu mendorong bahkan memantau setiap program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah termasuk pasar murah yang sangat membantu masyarakat yang telah dan akan dilaksanakan di bulan Mei, Juni dan Juli. Ada berbagai produk seperti beras, gula minyak goreng dan lainnya dengan minimal harga distributor di 80 titik yang disebar di kabupaten dan kota,” katanya.

“Intinya, di masa pandemi ini ada solusi dari Gubernur dan Wakil Gubernur lewat Perangkat Daerah termasuk Disnaker dan Disperindag. Kami berupaya membantu para pekerja yang terdampak dalam memberi pelatihan-pelatihan, memberi uang tunai bahkan ada pasar murah juga membantu usaha masyarakat agar tetap terdongkrak ekonominya,” tukasnya.

DPRD INGATKAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Kondisi ribuan Naker di Sulut tak berdaya. Kebijakan ‘dirumahkan’ atau PHK, terpaksa diterima. Wabah Corona jadi pemantik.

Terkait situasi ini, Ketua Komisi IV DPRD Sulut, Braien Waworuntu angkat suara. Dia berharap agar hak dari pekerja yang sudah lama bekerja di perusahaan dapat dipenuhi. "Seperti pesangon. Memang masa pandemi ini bukan cuma perusahaan di Sulut saja yang terkena imbasnya tapi semua. Namun apa yang menjadi hak mereka wajib diberikan perusahaan," tegas Braien.

Dia pun mengakui, Komisi IV berencana melakukan pertemuan dengan pihak Disnakertrans Provinsi Sulut. "Kita memang akan memanggil hearing pihak Disnaker. Harapannya nanti akan ada pembahasan lebih mendalam atau solusi," ujar politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini.

Demikian pula disampaikan anggota Komisi IV DPRD Sulut, Melky Pangemanan. Meskipun di tengah kondisi pandemi Covid, perusahaan sudah bisa beroperasi kembali dengan memperhatikan protokoler kesehatan dan menerapkan itu ke semua pekerja. "Nasib tenaga kerja sangat bergantung kepada perusahaan," tandas Pangemanan.

Oleh karena itu, menurutnya, perlu adanya perhatian serius pihak perusahaan untuk berkoordinasi dengan pemerintah. Ini demi kebaikan para pekerja terlebih pekerja lokal Sulut. "Kita semua berharap semoga keadaan segera kembali seperti semula," ungkap Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia Sulut.

AKSI NYATA OD-SK

Roda ekonomi jazirah utara Pulau Selebes yang mulai lamban, dipacu. Untuk menangkal potensi penambahan pengangguran akibat efek Covid-19, Pemprov Sulut luncurkan program populis yang bersentuhan dengan tenaga kerja.

Terkini, pemerintah telah menggalang tenaga kerja dalam pembuatan wastafel portabel yang kemudian didistribusikan sebagai bantuan."BLK Bitung membuat wastafel yang memanfaatkan tong air plastik, membuat masker, face shield, APD, handsanitizer dan desinfektan. Semuanya merupakan bantuan Covid-19. Para pekerja yang terlibat adalah mereka yang kena PHK dan dirumahkan. Mereka mendapatkan upah dari hasil pekerjaan tersebut. Sekaligus juga ketrampilannya terasah," tutur Kepala Disnakertrans Sulut, Ir Erny Tumundo MSi, Selasa (28/7).

Bukan itu saja, pekerja juga dilibatkan dalam penyediaan makanan kotak atau cooking yang kemudian dibagikan di berbagai tempat mulai panti asuhan, panti werda hingga sopir dan tukang ojek. Data yang didapat ada 2 ribu kotak makanan didistribusikan. “Itu dikerjakan oleh mereka yang terkena PHK dan dirumahkan,” aku Tumundo.

Selanjutnya, tenaga kerja yang menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan, yang jumlahnya mencapai 272 orang juga diberikan pelatihan maupun kegiatan yang sangat membantu. “Ternyata dana 610 juta rupiah yang sudah terealisasi untuk pendapatan tenaga kerja selama pelatihan. Tidak sampai di situ saja, mereka juga dapat mengembangkan pelatihan dimaksud,” terangnya.

OD-SK juga merealisasikan program Pelatihan Bantuan Vokasi Indonesia Bekerja tahap pertama sebanyak 250 orang. Mereka mengikuti kegiatan cooking sebanyak 2 kelas, yang hasilnya juga didonasikan untuk panti asuhan dan panti werda. Kemudian office komputer 2 kelas, design grafis 2 kelas dan operator alat berat 1 kelas.

"Gubernur Olly tak henti-hentinya mengingatkan untuk mereka yang kena PHK memberikan pelatihan, sehingga secara mandiri mendapat income untuk diri sendiri. Saat ini ada pelatihan mengikuti kelas, yang tersebar di 7 kelas dengan jumlah 61 orang. Nantinya, pada bulan Agustus 2020 akan kita buka tahap 2. Pelatihan ini merupakan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, nantinya juga akan di buka kuota 250. Silahkan mendaftar tapi harus memenuhi syarat, yakni tercatat di BPJS Ketenagakerjaan," kata dia.

Inovasi lain dari Disnakertrans, memberikan kesempatan pemagangan dalam negeri. “Mereka ikut magang di perusahaan yang masih beroperasi, seperti perbankan, retail dan sejumlah hotel pariwisata diving. Kegiatan ini diikuti 230 orang. Gubernur mengatakan beberapa program Pemprov yang sudah dilaksanakan sangatlah membantu dan bermafaat bagi pekerja di masa pandemi yang tiada tahu kapan berakhir,” ungkapnya.

Lanjut Tumundo, ada juga program yang bermanfaat di masa pandemi yaitu Kartu Pra Kerja.  Program ini dari pemerintah untuk pekerja yang kena PHK. Sudah sekira 6.059 orang yang terdaftar. Melalui program ini, mereka mendapat uang tunai setiap bulannya sebesar Rp600 ribu selama 4 bulan. Nominalnya Rp3,550 juta per orang. “Rinciannnya, 1 juta rupiah untuk pelatihan sisanya insentif 600 ribu rupiah per bulan selama 4 bulan. Sementara 150 ribu rupiah untuk survei mendapatkan pekerjaan,” bebernya.

Sejauh ini sudah Rp21 miliar lebih dana kartu pra kerja yang sudah beredar di Sulut. Untuk gelombang IV, masih dengan program yang sama, dan saat ini sedang disiapkan.

“Kini dengan penerapan Pergub (Peraturan Gubernur) yang mengacu pada Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Provinsi Sulut, yang diikuti dengan geliat aktivitas kerja, dipastikan akan menggairahkan perekonomian. Pusat perbelanjaan sudah mulai dibuka kendati dengan persentase terbatas. Namun ini cukup membantu, mereka yang sebelumnya di rumahkan,” kuncinya.(sonny dinar)


Komentar