SAH, PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN DISANKSI


Jakarta, MS

Pemerintah bersikap tegas. Jerat sanksi kini menyasar pelanggar protokol kesehatan. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020, resmi jadi pijakan.

Inpres terkait Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 4 Agustus 2020. Regulasi itu mengatur soal sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Selanjutnya, ketentuan sosialisasi informasi atau edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 dengan melibatkan partisipasi masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat serta unsur masyarakat lainnya. 

Untuk penegakan disiplin terhadap protokol kesehatan, diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur, bupati, atau walikota dengan menyesuaikan kearifan lokal dari masing-masing daerah.

Secara spesifik, poin 5 dalam Inpres mengatur sanksi bagi pelanggaran penerapan protokol kesehatan. "Sanksi sebagaimana dimaksud berupa: teguran lisan atau tertulis, kerja sosial, denda administratif, penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha," seperti dikutip dari salinan Inpres, Rabu (5/8).

Selanjutnya, protokol kesehatan yang harus dipatuhi meliputi penggunaan masker yang menutup hidung dan mulut hingga dagu jika harus keluar rumah atau interaksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya, membersihkan tangan secara teratur, pembatasan interaksi fisik (physical distancing), dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Inpres juga menjelaskan bahwa sanksi berlaku bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Tempat dan fasilitas umum yang dimaksud adalah perkantoran, usaha, dan industri, sekolah, tempat ibadah, stasiun, terminal, pelabuhan, bandar udara, transportasi umum, kendaraan pribadi, toko, pasar modern dan tradisional, apotek dan toko obat, warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran, pedagang kaki lima, perhotelan, tempat wisata, dan fasilitas layanan kesehatan. Ketentuan ini juga berlaku di area publik yang dapat menimbulkan kerumunan massa dan tempat dan fasilitas umum dalam protokol kesehatan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sikap tegas pemerintah yang tersaji dalam Inpres, mendapat tanggapan positif dari berbagai kalangan. Penerapan sanksi diprediksi mampu membuat pelanggar protokol kesehatan jera. "Ini momentum yang tepat untuk mulai menegakkan sanksi bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan," terang pakar kebijakan publik, Erwan Agus Purwanto, dikutip dari detikcom, Minggu (19/7).

Profesor dari Universitas Gadjah Mada (UGM) ini menilai kebaikan bagi seluruh masyarakat (common good) perlu dijunjung tinggi. Common good itu berupa kesehatan masyarakat, bebas dari Covid-19. Bila ada yang mencoba melanggar common good, perlu ada sanksi supaya pelanggaran tidak diulangi.

Menurutnya, sanksi denda berupa uang sudah terbukti efektif. Buktinya, pengguna lalu lintas relatif tertib mengenakan helm. Strategi denda untuk menimbulkan efek jera ini bisa diterapkan untuk mendisiplinkan masyarakat supaya mematuhi protokol pencegahan Covid-19, yakni mengenakan masker, jaga jarak, hingga menghindari kerumunan. "Dimulai dari imbauan, sosialisasi, fasilitasi penyediaan masker gratis di tempat-tempat strategis, kemudian sanksi dengan denda," jelas Erwan.

Namun, pemerintah juga perlu menyediakan masker gratis supaya masyarakat bisa memakai masker. Pengenaan denda bagi pelanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19 perlu diterapkan secara bertahap, tidak boleh mendadak. "Sosialisasi dan fasilitasi digencarkan, baru setelah itu dilakukan denda bagi yang melanggar. Artinya, yang melanggar ini dianggap benar-benar tidak mengindahkan common good," ucap dia.

Besaran denda bisa disesuaikan dengan kasus yang dihadapi di lapangan. "Intinya, efek jera perlu karena ini terkait dengan keselamatan publik," imbuh Erwan.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, sanksi yang diberikan untuk pelanggar protokol kesehatan bisa berupa denda maupun pidana ringan. Rencana pemberian sanksi didasari masih adanya masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. "Jadi kita siapkan baru pada posisi regulasi yang bisa memberikan sanksi. Masih kita bicarakan, dalam bentuk denda, mungkin dalam bentuk kerja sosial atau dalam bentuk tipiring. Masih dalam pembahasan saya kira itu akan berbeda," tutur Jokowi kepada wartawan, Senin (13/7).

Diketahui, Presiden Jokowi sudah mengumpulkan para gubernur di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/7) lalu. Berdasarkan keterangan kepala daerah yang ikut rapat, Jokowi memberikan arahan soal sanksi bagi protokol kesehatan. Jokowi sedang menyiapkan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

SANKSI SOSIAL DINILAI LEBIH EFEKTIF

Pandemi Covid-19 tidak boleh diremehkan. Memberangus wabah ini, pemerintah pusat dan daerah ‘all out’ melakukan penanganan. Di era new normal, pemerintah tidak mau gegabah. Penerapan protokol kesehatan ditegaskan. Saat ini, disiplin masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan ketat menjadi tumpuan.

Guna mewujudkan itu, Presiden Jokowi telah menerbitkan Inpres yang memuat aturan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Salah satunya penerapan denda. Namun, di sisi lain, pakar menilai denda justru kurang manjur untuk mengatasi para pembandel.

Demikian Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah. Dia menilai sanksi sosial justru lebih efektif membuat jera para pelanggar protokol Covid-19. "Denda hanya efektif bila kondisi normal, tapi sekarang ini adalah kondisi force majeur, Bapak Presiden bilang ini extraordinary," jelas Trubus, belum lama ini.

Dia memprediksi, praktik pengenaan denda di lapangan hanya akan berujung pada ‘main mata’ alias ‘cincay’ antara petugas dan pelanggar protokol Covid-19, membayar denda sekenanya sesuai kesepakatan personal. Soalnya, masyarakat sedang terpuruk ekonominya gara-gara COVID-19. Kondisi seperti ini bakal membuat masyarakat-oknum aparat mencari ‘jalan tengah’ supaya bisa keluar dari polemik di lapangan. "Ada pula aspek resistensi yang bakal muncul, apalagi bila terjadi resesi ekonomi," sebut Trubus.

Sanksi sosial perlu dipilih sebagai jalan pendisiplinan masyarakat di masa pandemi COVID-19. Sanksi sosial dapat berupa bersih-bersih lingkungan, menyapu jalanan, membersihkan got-got, membersihkan tempat pembuangan sampah. "Justru sanksi yang paling efektif adalah sanksi sosial. Tetapi pemerintah harus bertanggung jawab, yakni terlebih dahulu mensosialisasikan bahaya Corona, mengedukasi masyarakat sebelum menerapkan sanksi itu," kata Trubus.

Sanksi sosial berupa bersih-bersih lingkungan dapat menyentuh sisi psikologis pelanggar aturan, yakni rasa malu orang yang bersangkutan. Bila orang tersebut malu, maka pelanggaran tak akan diulangi lagi. "Wujud sanksi sosial adalah disuruh membersihkan jalanan, membersihkan got-got, membersihkan tempat pembuangan sampah. Dengan demikian, si pelanggar otomatis akan malu," tandasnya.

"Kalau masih membandel, nanti harus diterapkan sanksi kurungan. Maka ini perlu dirundingkan untuk sanksi kurungan. Masalahnya pelanggar protokol kesehatan itu bukan pelaku kriminal. Ini perlu dipikirkan," sambung Trubus.

Dia memahami Inpres tidak bisa langsung berlaku sebagai landasan penerapan sanksi. Bila nanti Inpres terbit dari tangan Jokowi, maka para kepala daerah masih perlu membuat Peraturan Daerah (Perda) untuk merinci lagi sanksi di masing-masing daerah. Sejumlah daerah kini sudah mencoba menerapkan sanksi denda bagi pelanggar protokol COVID-19. "Sanksi yang paling efektif bukan denda, karena ekonomi masyarakat sedang terpuruk," kunci Trubus.

INDONESIA URUTAN 97 NEGARA TERAMAN PANDEMI,

Kondisi tanah air masih ‘genting’. Belenggu Covid-19, masih kuat. Di tengah upaya bangsa ‘membangun’ kembali perekonomian karena diserempet pandemi, penerapan protokol kesehatan jadi syarat. Meski dilain sisi, disiplin masyarakat menerapkan protokol kesehatan masih lemah.

Langkah pemerintah menerbitkan Inpres terkait sanksi pelanggar protokol kesehatan menjadi senjata ampuh meredam penyebaran Covid-19. Terobosan ini diharapkan mampu ‘mengangkat’ posisi Indonesia menjadi negara teraman pandemi.

Merujuk rilis daftar terbaru 100 negara yang dianggap aman dari pandemi Covid-19 dari konsorsium perusahaan investasi internasional, Deep Knowledge Group, Indonesia berada di urutan ke-97 dari 100 negara yang dianggap aman dari pandemi. Indonesia hanya berada tiga peringkat di atas Kamboja, Laos, dan Bahamas dalam daftar 100 negara teraman. Sementara itu, Swiss berada di urutan pertama negara yang paling aman dari pandemi. Jerman dan Israel berada di peringkat kedua dan ketiga.

Sementara negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia masing-masing berada di peringkat 20 dan 30. Peringkat terakhir, 200 ditempati oleh Sudan Selatan.

Vietnam dan Kepulauan Karibia jatuh dari peringkat meski dalam laporan resmi mencatat jumlah kasus Covid-19 sedikit. Deep Knowledge Group mengungkap alasannya karena dianggap tidak memiliki kemampuan mendeteksi dan sistem kesehatan yang baik.

"Swiss dan Jerman berhasil menempati posisi nomor satu dan dua dalam studi ini karena ekonomi mereka tangguh dan bisa berhati-hati dalam melonggarkan upaya lockdown saat ekonomi berhenti, tanpa mengorbankan kesehatan serta keamanan publik," tulis studi tersebut.

Daftar ini dirancang untuk mengklasifikasikan, menganalisis, dan memberi peringkat stabilitas ekonomi, sosial, dan kesehatan yang dicapai oleh 200 negara ketika menghadapi pandemi Covid-19.

Semula peringkat yang dibuat oleh Deep Knowledge Group menempatkan negara yang mampu bergerak cepat merespons krisis di posisi teratas. Namun konsorsium mengubah adanya pergeseran negara yang ekonominya bisa bertahan di tengah krisis berada di peringkat lebih baik. Analisis ini disusun menggunakan 130 parameter kualitatif dan kuantitatif yang dikelompokkan mulai dari efisiensi karantina, kemampuan pengawaswan serta deteksi, kesiapan sistem kesehatan, hingga efisiensi kerja pemerintah.

TOTAL KASUS POSITIF 116.871, PASIEN SEMBUH 73.889

Pemerintah kembali mengupdate perkembangan Covid-19 di tanah air. Hingga Rabu (5/8) sekira pukul 15.13 Wita (situs kemkes.go.id), total jumlah kasus positif virus corona di Indonesia mencapai 116.871 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 73.889 orang dinyatakan sembuh, dan 5.452 orang meninggal dunia. Total jumlah suspek 94.593.

Angka kumulatif kasus Covid-19 di Indonesia, Rabu kemarin, bertambah dari laporan sehari sebelumnya. Per selasa (4/8) kasus positif virus Corona di Indonesia mencapai 115056 kasus.Sebanyak 72.050 orang di antaranya dinyatakan sembuh dan 5.388 orang lainnya meninggal dunia.

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan covid-19 menyatakan 225 kabupaten/kota tidak memiliki kematian akibat covid-19 sampai saat ini. "43,77 persen daerah yang ada di Indonesia dari total 514 ini tidak ada angka kematian karena covid-19," ujar anggota Tim Pakar Satgas Penanganan covid-19 Dewi Nur Aisyah dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta.

Rinciannya, 35 kabupaten/kota tidak memiliki kasus Covid-19, sementara 190 kabupaten/kota memiliki pasien positif Covid-19 tapi tidak terdapat kematian yang disebabkan penyakit yang disebabkan virus Corona baru itu.

Sementara itu terdapat 64 kabupaten/kota yang mencatat kematian lebih dari 10 orang, 147 kabupaten/kota dengan angka kematian 2-10 orang dan 78 kabupaten/kota dengan kematian satu orang.

Satgas juga mencatat 10 kabupaten/kota dengan akumulasi kematian terbanyak adalah Surabaya dengan 790 kematian, Semarang 328 kematian, Makassar 22 kematian, Jakarta Pusat 207 kematian, Jakarta Timur 177 kematian, Jakarta Barat 162 kematian, Jakarta Selatan 156 kematian, Kabupaten Sidoarjo 140 kematian, Jakarta Utara 127 kematian dan Banjarmasin 125 kematian. "Catatannya apa, ini adalah alert bagi kita semua, pemerintah pusat dan daerah, untuk melihat daerah-daerah mana yang perlu ada penanganan dan pengendalian dari kasus covid-19 dengan lebih bagus lagi agar mengurangi angka kematian yang ada di sana," kata Dewi.

Dia mengingatkan, meski terdapat daerah yang tidak memiliki angka kematian bukan berarti kewaspadaan boleh ditinggalkan karena pandemi masih berlangsung hingga sekarang.(cnn/detik)


Komentar