Bangkitkan Sektor Pariwisata, Komisi IV Minta Stake Holder Berinovasi


DUNIA pariwisata Nyiur Melambai terpukul. Belenggu Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) jadi pemicu. Membangkitkan kembali ‘leading sector’ itu, gerak inovasi dari setiap stake holder pariwisata dipecut. Campur tangan pemerintah ikut digedor.

Itu disampaikan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, setelah melakukan kunjungan ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Republik Indonesia (RI), pekan lalu.

Kunjungan kerja Komisi IV DPRD Provinsi Sulut ke Kemenparekraf RI dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait Kebijakan Pemerintah Dalam Memasuki Fase New Normal. Mereka disambut Direktur Bidang Kebijakan Strategis Kemenparkraf Hasan Abud, di Gedung Wisma Antara Lt. 18 Kemenparekraf, Jakarta Pusat.

Berdasarkan hasil konsultasi didapatkan, Kemenparekraf RI telah melakukan langkah-langkah dan kebijakan sesuai instruksi presiden dalam rangka menampung aspirasi dengan mengundang pihak legislatif, Komisi X DPR RI. Ini untuk mengetahui keinginan masyarakat, sehingga dalam membuat kebijakan penanganan bisa berjalan bersama antara legislatif dan eksekutif. "Terkait dengan kondisi pandemi Kemenparekraf membuat beberapa Program yakni Program Strakiman (Bantuan Sembako untuk Pelaku Ekonomi Kreatif), Program Balasa (Bantuan Lauk Pauk Siap Saji) dan Program BISA (Bersih, Indah, Sehat, Aman) program yang sementara on progress dalam bentuk padat karya. Program ini bermitra dengan Komisi X DPR RI," jelas Anggota Komisi IV DPRD Sulut, Melky Pangemanan, menjelaskan hasil kunjungan tersebut.

Dalam program BISA terdapat rancangan terpadu pariwisata dengan tujuan menggaet wisatawan asing. Ada dua macam program BISA yakni kemitraan dengan legislatif dan reguler daerah destinasi wisata. Kemenparekraf telah menyusun program Cleanliness, Health and Safety (CHS) sebagai tatanan new normal di destinasi wisata. Program ini dengan melibatkan para pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang nantinya diharapkan pariwisata dapat produktif dan aman. "Pelaksanaan tahapan-tahapan tersebut harus diawasi dengan ketat dan disiplin serta mempertimbangkan kesiapan daerah," jelas Melky.

Para pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif diharapkan dapat berinovasi secara digital untuk memasarkan usaha yang mereka geluti. Dengan demikian dapat bersaing secara global dan bangkit dari keterpurukan akibat pandemi. "Diharapkan juga untuk anggota DPRD agar bisa mengedukasi publik dan turut mensosialisasikan pariwisata daerah guna mengembalikan tingkat kepercayaan wisatawan serta meningkatkan antusias masyarakat untuk traveling kembali ke sejumlah destinasi di Indonesia dengan protokol kesehatan, kebersihan, dan keamanan yang diterapkan sesuai standar operasional prosedur," ungkap Melky.

Komisi IV DPRD Provinsi Sulut menyambut baik langkah pemerintah dan kebijakan yang diambil. Dalam rangka mendorong industri pariwisata tetap bergerak dengan memperhatikan protokoler kesehatan. "Komisi IV akan mendorong Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara agar cepat bergerak mengikuti kebijakan pemerintah pusat untuk kembali melakukan langkah kreatif dan inovatif agar industri pariwisata dapat kembali normal dan bisa membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat daerah," desak Melky.

Pemerintah juga diharapkan tetap memberi perhatian yang lebih di daerah Likupang, Minahasa Utara (Minut) yang masuk daerah destinasi pariwisata super prioritas, meski di tengah kondisi pandemi. Dirinya berharap, bantuan pemerintah pusat kepada masyarakat pelaku wisata yang terdampak di Sulut. "Tercatat kurang lebih ada 8.700-an sementara baru sekitar sudah 1.700-an yang telah menerima," tuturnya.

Anggota DPRD MJP memberi apresiasi khusus kepada Kemenparekraf yang akan memberi bantuan dalam bentuk Program BISA ke Kabupaten Minut dan Kota Bitung. Program ini memberikan insentif bagi pelaku desa wisata, dalam bentuk kegiatan padat karya. Program BISA Desa Wisata merupakan gerakan padat karya yang bertujuan untuk mengoptimalkan pelaku usaha parekraf dalam menangani dan meningkatkan kebersihan, keindahan, kesehatan dan keamanan masyarakat di Desa Wisata untuk menghadapi kondisi new normal. "Di Provinsi Sulawesi Utara hanya Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung yang akan mendapatkan bantuan tersebut dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Komisi IV berharap semua kabupaten kota di Sulawesi Utara bisa mendapatkan bantuan tersebut untuk membantu masyarakat di daerah di tengah kondisi pandemi Covid," kuncinya.(arfin tompodung)


Komentar