Manado, MS

Nada sesal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) kembali meletup. Adanya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tak kooperatif dengan wakil rakyat jadi penyebab.

Sorotan itu datang dari Anggota Komisi IV DPRD Sulut, Melky Pangemanan. Awalnya ia menyampaikan, pencapaian yang didapati Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut melalui kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (OD-SK) luar biasa. Hanya saja baginya, terdapat instansi yang tidak mampu bekerja sama selaku mitra di lembaga legislatif.

"Pak gubernur sudah berlari sangat kencang dan menggunakan energi yang luar biasa. Melakukan lobi di pemerintah pusat dan berdampak positif bagi daerah Sulut. Namun yang sangat disayangkan ada SKPD yang kurang kooperatif," tegas Melky di selah Rapat Paripurna terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2020, di hadapan Gubernur Olly Dondokambey, baru-baru ini.

Salah satu instansi yang dikritisinya adalah Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulut. Saling bersinergi dengan mitra kerja dianggapnya sangat penting untuk merespon persoalan terkait kesehatan sekarang ini. "Pak gubernur sudah capek bolak-balik ke Jakarta agar Sulut bisa pulih dan perekonomian kembali normal. Sinergitas DPRD dan gubernur dapat terbangun dengan baik tapi SKPD tidak bisa menerjemahkan itu dengan komisi terkait dalam hal ini komisi 4 DPRD Sulut," ucap anggota dewan provinsi (Deprov) daerah pemilihan Minahasa Utara dan Kota Bitung itu.

Masalah tersebut baginya perlu diperhatikan. Supaya apa yang selama ini diperjuangkan gubernur, pelaksanaan teknisnya di lapangan bisa berjalan dengan baik. "Kalau masih seperti ini mubazir itu pelaksanaan teknisnya. Ini jadi persoalan yang krusial bagi kita," kunci Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia Sulut itu. (arfin tompodung)