Musda Golkar Manado Disebut Tidak Fair


Kisruh di ruang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Manado Ke-10, Kamis (27/8) lalu, menyisakan polemik. Kritik keras berhembus kencang, utamanya dari peserta yang dikeluarkan saat pelaksanaan Musda. Momentum pemilihan pengurus Beringin di Kota Tinutuan dituding tidak sehat.  Bola panas salah satunya menyasar Ruby Rumpesak SH selaku pelaksana tugas (plt) Ketua Partai Golkar Manado.

Sorotan tajam salah satunya dilayangkan Lily Binti SE, sosok yang awalnya masuk bursa calon Ketua Partai Golkar Manado. Dia menilai ada persaingan tidak sehat yang terjadi, khususnya saat pemimpin sidang secara mendadak mengganti lima pengurus kecamatan yaitu Wanea, Bunaken Darat, Paal Dua, Sario dan Tuminting.

Rumpesak selaku Plt Ketua Partai Golkar Manado saat itu dituding punya andil besar dibalik munculnya keputusan tersebut. Imbasnya, menurut Binti, Musda akhirnya hanya memunculkan calon tunggal yakni Maykel Damapolii SE yang kemudian terpilih secara aklamasi.

“Plt ketua saat itu tidak fair, seharusnya bersaing dengan sehat saja, toh kalah atau menang itu biasa dalam forum musda," sorot Binti dengan nada kesal.

Pelaksanaan Musda memang berlangsung panas dan sempat diwarnai kericuhan. Ada sejumlah kader Golkar yang tidak menerima undangan musda dan harus dikeluarkan dari ruang sidang. Binti menyebut keputusan itu bermuatan politik tidak sehat. Sebab menurut dia, rekan-rekannya yang dikeluarkan paksa saat pelaksanaan Musda berhak sebagai peserta.

“Jadi alasan yang disampaikan itu tidak benar. Mereka yang dipaksa keluar itu berhak sebagai peserta musda hanya saja entah kenapa tidak diundang,” ketusnya.

Binti menjabarkan saat pemilihan legislatif 2019, para pengurus kecamatan yang dikeluarkan saat pelaksanaan Musda adalah mereka yang namanya terdaftar dalam sistem informasi politik atau sipol. “Kita tentu tahu nama-nama yang tertera dalam sipol itu resmi karena telah ada rekomendasi dari DPP dan telah diteliti kemudian ditandatangani oleh Wakil Sekjen DPP Partai Golkar. Jadi jelas ada intimidasi yang dilakukan di luar lobi-lobi politik,” sorot Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Manado itu.

Binti sendiri diketahui terdaftar sebagai peserta Musda berdasarkan Surat Keputusan (SK). Namun dia menyayangkan para pengurus kecamatan yang memilih mendukung dirinya sebagai calon ketua tidak masuk dalam daftar peserta.

“Saya heran aturan pelaksanaan musda seharusnya sudah jelas, namun itu sama sekali tidak diterapkan,” imbuhnya.

Terkait ketua baru yang terpilih secara aklamasi, Binti menyoroti soal deskripsi partai. Dia menyebut seharusnya ada syarat yang mengatur bahwa calon yang maju bertarung harus mengikuti kaderisasi minimal lima tahun.

“Di sisi lain ada juga yang namanya hak istimewa atau hak kesulungan untuk pengurus partai, itu sebagaimana permintaan Ketua DPP Golkar, Pak Airlangga Hartarto. Namun itu semua rupanya tidak berlaku saat musda,” paparnya.

"Jadi apa yang terjadi saat musda itu merupakan bentuk solidaritas kawan-kawan kepada saya. Karena mereka itu tidak mencari keuntungan sepihak dan benar-benar telah lama berjuang untuk partai Golkar," tegasnya.

Pernyataan sikap Binti ini diketahui dipicu adanya keputusan penggantian para pengurus kecamatan yang mendukungnya jelang pelaksanaan Musda Kamis pekan lalu. Sempat terjadi kericuhan di ruangan Musda yang dipimpin Ketua Harian DPD I Partai Golkar Sulut James A Kojongian, dan Sekretaris DPD I Raski Mokodompit, Plt Ketua DPD Golkar Manado Ruby Rumpesak, serta pimpinan sidang, Vian Walintukan. Ada dua pengurus kecamatan yang baru diganti melayangkan protes dan kemudian dikeluarkan dari ruangan. Binti pun ikut terlibat cekcok dengan sejumlah pimpinan Beringin.

Sekretaris Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Sulut, Sultan Zulkarnain mengaku prihatin dengan kondisi yang terjadi saat Musda. Dirinya juga bernasib sama. Saat hendak masuk ke ruang musda, Sultan mengaku dihadang plt Ketua Partai Golkar Manado Ruby Rumpesak yang memintanya memperlihatkan mandat dari organisasi sayap yang didirikan Golkar itu.

“Saya sudah menunjukkan mandat namun tetap disebut tidak sah dengan alasan terjadi dualisme di tubuh SOKSI Sulut. Saya prihatin, kalau ini dibiarkan berlarut larut dan terus berkembang maka dikhawatirkan berimbas dalam pilkada nanti, karena kegaduhan yang timbul saat ini," ujarnya.

Di sisi lain, Rumpesak memberikan klarifikasi bahwa tak ada preman saat musda berlangsung. Pun dia juga menepis soal politik transaksional seperti isu berkembang. ” Itu Satgas partai Golkar, bukan preman, yang ditugaskan untuk mengeluarkan yang tidak berkepentingan," pungkasnya. (devy kumaat)


Komentar