Pemerintah Didesak Tindaklanjuti Perpres Miras Lewat Regulasi Daerah


Manado, MS

Regulasi terkait industri minuman keras (miras) resmi dikeluarkan. Desakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) pun mengencang. Pemerintah daerah (pemda) diminta untuk menindaklanjutinya lewat peraturan daerah (Perda).

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021. Didalamnya memberikan izin penjualan miras di sejumlah daerah. Ini karena pertimbangan kearifan lokal yang ada di daerah tersebut. Salah satu yang masuk didalamnya yakni Provinsi Sulut.

Anggota Komisi I DPRD Sulut, Herol Kaawoan mengatakan, terkait dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 10 tahun 2021, dapat memberikan impact positif terhadap pemulihan di sektor perekonomian. Kalau dilihat dari tujuan dalam rangka pemulihan ekonomi, tentunya kebijakan itu sangat  membuka peluang terhadap para petani pohon aren di Sulut. "Karena legalitas terhadap produksi dan pemasaran minuman beralkohol," ungkap Herol, baru-baru ini, saat dihubungi.

Personil komisi yang membidangi pemerintahan, politik hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) ini mengakui, memang di sisi lain ada dampak negatifnya terhadap produksi minuman beralkohol. Maka dari itu perlu ada pengaturannya. "Tidak usah saya jelaskan lagi dampak negatifnya. Kita sama-sama sudah tahu dampaknya bila dikonsumsi berlebihan. Dalam situasi ini kita harus dapat menimbang antara pertumbuhan ekonomi dan dampak negatif yang ditimbulkan akibat miras," paparnya.

Oleh sebab itu menurutnya, kehadiran Perpres sudah selayaknya dijabarkan oleh masing-masing pimpinan daerah. Baik provinsi dan kabupaten kota. Itu dengan menindaklanjuti lewat pembentukan perda atau peraturan bupati walikota. "Yang tentunya kajian atau materinya disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing dengan memperhatikan  kearifan lokal yang ada," tuturnya.

Dalam pembentukan regulasi itu baginya,  perlu dibuat dengan menghadirkan unsur-unsur yang terkait dalam proses pembentukan payung hukum tersebut. "Misalnya mengundang Forkompinda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) dan tokoh masyarakat untuk menyelaraskan materi dan keadaan atau kondisi masyarakat," kuncinya. (arfin tompodung)


Komentar