Tensi politik di panggung Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mulai panas. Bursa calon presiden (capres) ramai diincar. Teranyar, nama-nama di lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) muncul dalam persaingan. Sebut saja Airlangga Hartarto, Prabowo Subianto, Surya Paloh hingga Muhaimin Iskandar. Potensi pecah kongsi di tubuh koalisi pemerintahan Jokowi menguat.

Jalan menuju pilpres 2024 terbilang masih panjang. Namun manuver yang dimainkan petinggi partai politik (parpol) di kubu koalisi pendukung Jokowi ramai dipergunjingkan publik akhir-akhir ini. Terlebih setelah Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto melakukan safari politik ke sejumlah pimpinan parpol baru-baru ini. Langkah itu memperkuat sinyal keinginan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu untuk maju bertarung di Pilpres 2024.

Di sisi lain, Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto juga kerap disebut sebagai salah satu kandidat capres. Terlebih setelah Ketua Umum Partai Gerindra itu dijagokan sejumlah lembaga survei yang mengukur elektabilitas sejumlah figur di Pilpres 2024 mendatang. Prabowo mendulang persentase tertinggi.

Nama Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar juga kerap dikaitkan dengan Pilpres 2024. Tak heran banyak pihak memprediksi Pilpres 2024 akan menyajikan warna baru dalam peta persaingan.

Sejumlah pengamat mengingatkan potensi pecah kongsi di tubuh partai koalisi. Direktur Eksekutif Political Review, Ujang Komaruddin meyakini akan muncul sejumlah nama di antara menteri Jokowi yang akan maju di Pilpres 2024.

"Apalagi tadi, katakanlah surveinya, elektabilitas dianggap ada. Dianggap bagus," kata dia.

Menurut Ujang, beberapa nama itu bahkan telah bergerak jauh-jauh hari untuk mewujudkan manuver politiknya. Mereka berjalan dengan tempo kecepatan yang berbeda. Tapi tak terbantahkan sambil memetakan basis dukungan partai.

Ujang turut memperkirakan nama lain yang berpotensi bakal ikut bersaing. Salah satunya, Menteri BUMN Erick Thohir.

"Mereka sudah bergerak. Hanya memang sambil jalan. Artinya nanti memetakan partai politik yang mendukung. Persiapan logistiknya," katanya.

Menurut Ujang, perpecahan di tubuh koalisi adalah keniscayaan. Dia berujar, koalisi partai dalam politik demokrasi Indonesia saat ini memang dibentuk sesuai kepentingan pragmatis, alih-alih ideologis. Maka, katanya, semua koalisi partai, termasuk oposisi, akan bersifat temporer atau sementara.

"Pertama bukan koalisi ideologis, sifatnya temporer dan tidak permanen. Artinya 2024 itu akan main mata masing-masing. Partai koalisi saat ini itu," kata dia.

Pengamat politik dari Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, Idil Akbar juga memaparkan analisanya. "Saya pikir memang akan lebih dinamis soal peta politik pilpres untuk 2024 nanti, ketika memang banyak calon-calon yang potensial masuk ke dalam kabinet dan saya pikir itu akan memberikan nuansa yang cukup berwarna buat masyarakat,” katanya.

"Bagaimanapun juga kita harus sadar betul bahwa yang akan nanti mencalonkan dari parpol, dinamikanya masih cair, proses politik masih berlangsung dan peta politik terhadap Pilpres 2024 masih akan berkembang," ujarnya.

Sementara pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai terlalu dini pecah kongsi dalam waktu sekitar empat tahun menjelang pilpres. Hendri justru berkeyakinan, sejumlah nama menteri yang memiliki angka elektabilitas pasti ingin bertahan untuk meraih modal politik.

"Jadi makanya agak konyol ketika mereka berpikir untuk pecah koalisi," kata dia.

MANUVER GOLKAR

Di tubuh koalisi Jokowi, Partai Golkar salah satu yang paling gencar bermanuver di Pilpres 2024. Airlangga Hartarto sendiri telah menemui hampir semua pimpinan parpol. Pertemuan pertama terjadi saat elit Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyambangi Kantor DPP Golkar di kawasan Slipi, Jakarta Barat, akhir Februari lalu. Kemudian saat Airlangga menyambangi kediaman Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Bogor, awal Maret.

Tak sampai di situ, Airlangga juga melakukan pertemuan dengan Ketum NasDem Surya Paloh, dan baru-baru ini bertemu Ketua Gerindra Prabowo Subianto.

Kubu Golkar sendiri telah menyatakan penunjukan resmi Ketua Umum Airlangga Hartarto untuk maju menjadi calon presiden 2024. Pernyataan itu menyembul usai Rakernas dan Rapimnas Partai Golkar yang berakhir, Sabtu (6/3).

"Rapimnas yang baru saja berakhir menegaskan kuatnya aspirasi dari arus bawah yang menginginkan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto untuk dicalonkan sebagai Calon Presiden," kata Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia.

Doli menyebut seluruh DPD dan Ormas telah menyampaikan dukungan pada Airlangga secara resmi. "Bila selama ini kita menerima aspirasi tersebut secara informal, mendengarkan suara-suara lepas dari bawah, sekarang kami DPP sudah mendapatkan pernyataan aspirasi secara langsung dari seluruh 34 DPD Provinsi, 10 Ormas yang ada di lingkungan Partai Golkar, dan senior-senior yang berada di Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, dan Dewan Etik," bebernya.

Sementara Airlangga sendiri, kata Doli, menyampaikan terima kasih atas dukungan DPD dan siap mempertimbangkan untuk maju pada Pilpres 2024. "Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh Keluarga Besar Partai Golkar. Aspirasi itu akan menjadi pertimbangan beliau dan pada waktunya akan menjawab aspirasi itu. Beliau menyampaikan bahwa saat ini Golkar sedang fokus membantu pemerintah dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi," ujarnya.

Adanya dukungan untuk bertarung di Pilpres 2024, kata Doli, membuat Golkar memiliki semangat baru untuk menyusun strategi kemenangan pada 2024. "Aspirasi tersebut buat kami di Korbid Pemenangan Pemilu DPP menambah energi dan semangat baru, sekaligus menjadi dorongan untuk lebih serius lagi menyusun langkah dan strategi, serta bekerja lebih keras lagi dalam pemenangannya," tandasnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, mengatakan langkah kader-kader Partai Golkar yang mulai mengajukan Airlangga Hartarto sebagai Capres 2024 sudah tepat. Ini dinilai bisa membuat kader Golkar solid menuju Pemilu 2024.

“Sudah tepat. Artinya Golkar jauh-jauh hari sudah mengajukan Airlangga sebagai Capres 2024 yang akan datang,” kata Ujang.

Ujang berpendapat meskipun Pilpres 2024 masih lama, namun pengajuan Airlangga sebagai Capres merupakan hal yang baik dan juga bagus untuk masyarakat agar bisa menilai. Selain itu, menurutnya hal tersebut bisa membuat kader Partai Golkar solid menuju Pemilu 2024.

“Ini hal baik, karena rakyat akan terus menilai Airlangga sejak saat ini dan ke depan. Rakyat bisa menilai kinerja dan mempelajari track record-nya dengan baik, agar tak memilih kucing dalam karung. Dan mungkin juga agar kader Golkar solid mensukseskan Airlangga sebagai Capres,” kata Ujang.

Terkait peluang Airlangga di 2024, Dosen Politik Universitas Al-Azhar ini menilai dia memiliki peluang yang bagus sebagai Capres di 2024, karena tidak ada calon incumbent pada Pilpres 2024. “Soal kans, semuanya punya kans, termasuk Airlangga. Karena kita tahu di 2024 tak ada incumbent. Jadi, pertarungan bebas,” jelas Ujang.

TAHAPAN PEMILU 2024 BERGULIR TAHUN DEPAN

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar menyebut persiapan Pemilu 2024 akan dimulai pada tahun 2022. Bahtiar mengatakan, dalam UU Pemilu menyebutkan perlu 20 bulan untuk menyiapkan tahapan. Maka jika Pemilu digelar sekitar bulan Maret 2024, tahapan akan digelar sekitar bulan Juli atau Agustus 2022.

"Pemilu 2024 misal bulan 4 bulan 3 kita laksanakan, kalau kita tarik praktis sebenarnya tahun depan bulan Juli bulan Agustus, itu sebenarnya tahapan Pemilu sudah kita mulai," ujar Bahtiar dalam diskusi baru-baru ini.

Bahtiar mengatakan, pemerintah sudah harus menyiapkan anggaran untuk Pemilu 2024 di tahun depan. Sementara itu, ia menilai KPU harus menyiapkan berbagai hal untuk 2024. Menurutnya, ini momentum positif untuk menyiapkan segalanya. Jangan sampai terjadi pengalaman sebelumnya ketika KPU menyiapkan sistem baru yang belum diuji. Seperti Silon dan e-Rekap misalnya yang justru bikin masalah yang tidak perlu.

Ditambah, Pemilu ini disarankan lebih disederhanakan. Bahtiar mengatakan, Pemilu di Indonesia terlalu banyak formulir. Seharusnya bisa dipangkas agar tidak terlalu memakan waktu. "Kenapa hal seperti ini tidak disederhanakan sehingga tak sita waktu terlalu banyak yang tidak substantif," ujarnya.(cnn/mdk)