CITRA GOLKAR SULUT ‘MEMUDAR’


Manado, MS

‘Cahaya’ Partai Golongan Karya (Golkar) Sulawesi Utara (Sulut) meredup. Gempuran beragam persoalan ciderai pamor Partai Pohon Beringin di bumi Nyiur Melambai. Kepercayaan konstituen terancam lebur.

Potret buram terus mewarnai perjalanan Partai Golkar Sulut, belakangan ini. Usai menelan kekalahan pada semua pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Sulut, Desember 2020 lalu, dugaan skandal James Arthur Kojongian (JAK) kini perlahan menyeret wibawa Partai Golkar. Terlebih lagi, putusan pengaktifan kembali JAK sebagai ketua harian Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar, belum lama ini, menuai sorotan para aktifis perempuan. Serangan kekecewaan pun terus dilancarkan Gerakan Perempuan Sulut (GPS) ke armada Beringin di bawah komando Christiany Eugenia Paruntu (CEP).

Reaksi kritis GPS Lawan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak kembali meletup, Kamis (18/3) kemarin. Keputusan rapat pleno Golkar yang mengaktifkan JAK sebagai ketua harian jadi pemantik. Langkah tersebut dinilai menodai citra Partai Golkar Sulut. “Sungguh ironis bagi sebuah partai besar dan nasionalis yang memiliki komitmen yang kuat bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan tapi dilanggar oleh DPD I Sulut demi menjaga kepentingan politik sesaat dari kelompok oligarki atau kekerabatan tertentu. Tindakan yang inskonstitusional dan pelanggaran HAM (hak asasi manusia) sudah pasti akan menurunkan elektabilitas partai yang bersangkutan. Rakyat sudah cerdas dan kritis, tak bisa lagi dikelabui dan dibodohi,” tegas Koordinator GPS Lawan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Pendeta Ruth Ketsia Wangkai.

Dirinya menegaskan, jangan sampai pengaktifan kembali JAK sebagai ketua harian hanya dalam rangka mempertahankan kekuasaan keluarga di Partai Golkar Sulut. Hal itu karena JAK merupakan ‘ipar’ dari CEP selaku Ketua DPD I Partai Golkar Sulut. Apalagi posisi CEP sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Kontestasi Pilkada serentak 2020 di Sulut lalu, Golkar tidak ada satu pun yang meraih kemenangan. “Kita tahu, CEP ini gagal sebagai Ketua DPD I karena semua kader Partai Golkar tidak ada yang jadi di Pilkada. Jadi jangan kemudian terjadi, pengaktifan JAK justru untuk memperkuat posisinya sebagai Ketua DPD I yang sedang terancam. Kalau benar seperti itu berarti hanya mementingkan kekuasaan kekerabatan. Kalau gagal (Pilkada, red) berarti perlu dipertanyakan visi kepemimpinannya. Apalagi kita tahu di Golkar Sulut sedang terbelah. Ini berarti ketidakmampuan ketua,” ucap Wangkai.

Seharusnya bagi dia, CEP memberikan perhatian terhadap adiknya yang menjadi korban. Namun justru bukannya melindungi adik tapi pelaku. “Pengaktifan ini bisa jadi untuk menyelamatkan JAK dan mendapatkan kembali jabatannya di dewan. Kalau diaktifkan kembali maka bisa diusulkan untuk diaktifkan juga di DPRD Sulut. Tapi itu mustahil karena sudah diputuskan di paripurna DPRD Sulut,” kuncinya.

Juru bicara GPS, Vivi George menegaskan, barangkali diaktifkan kembali JAK sebagai Ketua Harian, karena DPD I Golkar Sulut berharap akan merehabilitasi kembali partai sambil melupakan kasus yang viral. Namun menurutnya, publik sudah memiliki catatan khusus terkait persoalan terebut. “Bahwa yang bersangkutan tidak bisa dijadikan panutan sebagai publik figur karena terlanjur menyakiti perempuan dan masyarakat Sulawesi Utara. Itu pasti jadi preseden buruk bagi konstituen bahkan masyarakat yang menyaksikan langsung,” tegas aktifis Swara Parangpuan Sulut ini.

Apalagi menurutnya, partai Golkar ini termasuk besar. Figur JAK yang bermasalah ini ketika ditunjuk lagi sebagai ketua harian, tentu masyarakat bisa menilai tidak baik ke Partai Golkar. “Karena kita ini eksternal partai. Kita tidak bisa menerima beliau yang secara terang-terangan menyakiti hati perempuan. Kalau seperti ini, dalam pemilihan umum (Pemilu) dan Pilkada ke depan masyarakat akan menilai. Mereka akan menilai partai ini, apalagi seperti kita orang-orang eksternal partai,” tegasnya.

Personil GPS lainnya, Jull Takaliuang menjelaskan, keputusan Golkar Sulut mengatifkan JAK adalah pertaruhan besar. Ini akan sangat berdampak kepada partai. Langkah CEP selaku Ketua DPD I Partai Golkar dinilai tidak peka. “Ini taruhannya sangat besar karena nantinya akan ada kampanye tidak baik terhadap partai. Kita menginginkan orang-orang yang kapabel sebagai wakil rakyat. Kalau kemudian orang-orang yang melakukan kejahatan tidak diberi sanksi berarti akan berpengaruh dari segi kepercayaan lembaga dewan dan partai,” ucap Takaliuang yang juga juru bicara GPS.  

Hanya saja ia menilai, ini hanya keputusan DPD I Partai Golkar Sulut. Finalnya nanti ada pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. “Terkait keputusan itu (mengaktifkan JAK, red), apakah ini kebijakan partai secara keseluruhan, atau cuma Sulut. Jangan-jangan cuma karena keluarga mereka di pengurus DPD I. Kalau itu ternyata secara keseluruhan Partai Golkar maka ke depan pasti GPS akan menyatakan untuk jangan memilih partai yang mendukung pelaku kekerasan perempuan dan anak. Ini sangat melukai perjuangan kesetaraan gender,” ujarnya.

 

KETUA DEPROV SEBUT ACUANNYA HARUS DPP

Polemik terbaru seputar kasus JAK juga memantik tanggap pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut. Aksi pleno DPD I Partai Golkar Sulut mengaktifkannya sebagai ketua harian disebut belum kuat. Putusan DPP Partai Golkar dinilainya harus menjadi acuan.

Penegasan itu disampaikan Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Andi Silangen. Ia mengakui, pihak Golkar memiliki haknya sendiri untuk memberikan tanggapan. Hanya saja, DPRD Sulut sudah memiliki keputusan yang mengikat semuanya. “Kita (DPRD Sulut, red) secara kelembagaan memberikan keputusan yang mengikat ke dalam,” tegas Silangen, kemarin.

Dirinya menegaskan, memang di tubuh Golkar Sulut telah memutuskan pengaktifan JAK sebagai ketua harian. Hanya saja, ada yang memiliki kewenangan lebih tinggi yaitu DPP Partai Golkar. Kabar berhembus menurut dia, DPP sudah merekomendasi untuk pengunduran diri JAK dari DPRD Sulut. “Ada istilah, ‘lex superior derogat legi inferior’. Artinya keputusan yang di atas itu menganulir keputusan yang di bawah. Sekarang kan kalau kita lihat bahwa pleno di Partai Golkar yang tingkat di sini (Sulut, red), kan tingkat pusat merekomendasi untuk mengundurkan diri,” tuturnya.

Maka dari itu dirinya mengungkapkan, untuk melihat nanti ke depannya seperti apa keputusan di Golkar. Pastinya bagi dia, khusus DPRD Sulut keputusannya sudah diberikan dan mengikat semua yang di dalamnya. “Jadi di dalam itu kita lihat saja (Mekanisme Golkar, red). Tapi kalau di dewan itu suatu keputusan yang mengikat. Golkar punya hak untuk memberikan tanggapan, silahkan,” kuncinya.

Sebelumnya, dalam Paripurna DPRD Sulut telah diberikan rekomendasi untuk pemberhentian JAK sebagai Wakil Ketua DPRD Sulut dan Anggota DPRD Sulut. Pemberhentian sebagai Anggota DPRD Sulut diserahkan ke Partai Golkar.

 

GOLKAR SULUT: BIARLAH BERPROSES

Pengaktifan kembali status JAK sebagai ketua harian dibenarkan pengurus DPD I Partai Golkar Sulut. Arah ke depan kasus JAK pun ditanggap. Elit Beringin tegaskan agar publik menunggu saja mekanisme di tubuh partai.

Hasil rapat pleno Partai Golkar Sulut, di Kantor DPD I Golkar Sulut, Selasa (16/3) malam, status JAK sebagai ketua harian kembali diaktifkan. Pelaksanaannya dipimpin langsung Ketua DPD I Partai Golkar Sulut, Christiany Eugenia Paruntu (CEP). "Itu sudah mekanisme dalam partai. Sesuai rapat kita DPD tadi malam (Selasa malam, red), kita mengaktifkan dirinya (JAK, red) sebagai ketua harian. Jadi biarlah ini berproses," ucap Juru Bicara DPD I Partai Golkar Sulut, Feryando Lamaluta, baru-baru ini.

Ketika ditanyakan terkait proses pergantian antar waktu (PAW) terhadap JAK, dirinya belum memberikan kepastian. Seraya meminta agar menunggu saja proses di tubuh Partai Golkar. "Jadi biarlah ini berproses. Kalau soal PAW kita tunggu saja mekanisme partai Golkar," jelasnya.

Menurutnya, baik DPRD maupun Partai Golkar, keduanya memiliki mekanisme masing-masing. Dirinya pula mengaku, menghormati apa yang selama ini telah berproses di DPRD. "Di DPRD ada mekanisme, di partai Golkar juga ada mekanismenya. Jadi kalau DPRD sudah memutuskan seperti itu kita hormati mekanismenya. Tapi kita ada mekanisme juga dalam partai Golkar," ucapnya.

Hal yang sama pula dia sampaikan untuk proses masalah JAK di DPP Golkar. Lamaluta meminta agar mengikuti saja proses yang ada di partai Golkar. "Kalau proses untuk DPP, sama, kita tunggu saja seperti apa," tutupnya.

Terkait persoalan ini, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sulut Raski Mokodompit pun enggan berkomentar banyak. Ia justru mengajak agar masyarakat bersabar. “Masih sementara berproses di internal partai. Mohon bersabar," ungkap Sekretaris DPD I Partai Golkar Sulut ini.

Diketahui sebelumnya, terkait kasus JAK telah viral di media sosial. Itu lewat video yang beredar dengan memperlihatkan adanya konflik rumah tangga antara JAK dan istrinya Michaela Elsiana Paruntu (MEP). JAK terseret dugaan kekerasan terhadap istrinya dan adanya aroma perselingkuhan dengan wanita lain. (arfin tompodung)

 


Komentar