BPJS 17 Ribu Warga Dinonaktifkan, Eks Bupati Sitaro Sorot Dinsos


NADA kritis bergema dari ‘rumah rakyat’ bumi Nyiur Melambai. Putusnya 17.000 warga Kabupaten Sitaro sebagai penerima bantuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) ‘dikorek’. Alasan penonaktifan puluhan ribu masyarakat tersebut dipertanyakan.

Hal itu disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Toni Supit. Mantan Bupati Kepulauan Sitaro ini mengungkapkan, khusus untuk masyarakat yang wajib mendapatkan BPJS tersebut sebenarnya, pada tahun pertama berjalan baik. Hanya saja pada tahun kedua sudah tidak lagi. "Pada tahun kedua saya juga mempertanyakan kenapa disetop. Apakah ada kendala data atau yang lain saya juga tidak tahu," tegas Supit.

Bagi dia, masalah itu belum mendapat kejelasan hingga saat ini. Apalagi sekarang mulai ada masyarakat yang juga mengusulkan nama mereka dimasukkan sebagai penerima. "Itu lagi yang belum ada jawaban sampai saat ini. Seiring dengan waktu ada pertambahan masyarakat yang minta lagi supaya mereka dapat BPJS," tandasnya.

Selain itu, karena Covid-19 ada yang tadinya dari BPJS mandiri minta kalau bisa ditanggung pemerintah. "Karena mereka sudah tidak mampu lagi bayar iuran. Sehingga mereka meminta agar pemerintah memberikan subsidi dengan membayar lanjutan iuran BPJS yang tadinya mandiri. Jadi mohon teman-teman tanya ke Dinsos (Dinas Sosial) apakah itu sudah disetop atau apa," lugasnya.(arfin tompodung)


Komentar


Sponsors

Daerah

Sponsors