Jakarta, MS

Kebijakan penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Tanah Air, berlanjut. Pemerintah memastikan akan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM. Bagi wilayah di luar Jawa dan Bali termasuk Sulawesi Utara (Sulut), pembatasan aktifitas masyarakat ini akan berlangsung hingga 8 November 2021.

Perpanjangan PPKM sekira 3 minggu merujuk kepada asesmen atau penilaian situasi. Selanjutnya, pemerintah mengevaluasi setiap sepekan sekali untuk semua wilayah. Berdasarkan penilaian asesemen dalam evaluasi tersebut, suatu daerah bisa naik turun level tergantung kondisi wilayah masing-masing.

"Perpanjangan PPKM tadi disampaikan kepada Bapak Presiden dan tadi disetujui. Untuk di luar Jawa-Bali diberlakukan 19 Oktober-8 November, tiga minggu," tandas Koordinator PPKM Luar Jawa-Bali, Airlangga Hartarto, Senin (18/10).

Airlangga juga menyebut, bagi daerah dengan tingkat vaksinasi kurang dari 40 persen, level PPKM-nya akan dievaluasi kembali. "Berdasarkan level asesmen Kemenkes, ditambah satu faktor terkait kabupaten/kota dengan capaian vaksinasi dosis pertama kurang dari 40 persen, maka levelnya dinaikkan ke satu level," terang Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian itu.

Mantan Menteri Perindustrian menerangkan, PPKM level 1 akan diterapkan di 18 kabupaten/kota, level 2 di 157 kabupaten/kota, dan level 3 di 211 kabupaten/kota. Wilayah-wilayah tersebut sudah mengalami perbaikan signifikan.

Tercatat pada 16 Oktober 2021, hanya 1 provinsi yang berada di level 3 yakni Kalimantan Utara. Sementara itu, 23 provinsi di level 2, dan 3 provinsi di level 1, yakni Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Kepulauan Riau.  "Dari perkembangan PPKM level 4 di luar Jawa Bali (dua minggu lalu), terjadi perbaikan asesmen, 3 kabupaten/kota di level asesmen 3 yaitu Bangka, Bulungan, dan Tarakan. Dan dari 3 kabupaten/kota turun dari level 3 ke level 2, yaitu di Pidie, Padang, dan Banjarmasin," sebut Airlangga.

Diketahui, dari 18 kabupaten/kota yang menerapkan PPKM Level 1 di luar Jawa-Bali, terdapat 2 daerah di Provinsi Sulut. Adalah Minahasa Tenggara dan Kabupaten Kepulauan Talaud. Selanjutnya, Sumba Barat, Kepulauan Natuna, Mahakam Hulu, Lombok Barat, Ternate, Sibolga, Padang Panjang, Kota Metro, Lampung, Batam, Kepulauan Anambas, Karimun, Halmahera Tengah, Gorontalo Utara, Bone Bolango, Gorontalo, Bintan dan Bengkulu Tengah.

“ANAK-ANAK BOLEH MAIN DI MAL”

Kebijakan PPKM terbaru mulai ‘meringankan’. Namun, sejumlah persyaratan wajib dipatuhi. Itu dalam rangka mencegah terjadinya penyebaran Covid-19.

Demikian Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Ia mencontohkan, pemerintah akan membuka aktivitas tempat bermain anak-anak di pusat perbelanjaan atau mal yang berada di kabupaten/kota yang masuk ke dalam tingkat PPKM level 2.

"Tempat permainan anak-anak meliputi mal, pusat perbelanjaan boleh dibuka di kabupaten/kota level 2," ungkap Luhut dalam konferensi pers virtual, Senin (18/10).

Kendati begitu, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi agar anak-anak bisa bermain di area permainan tersebut. Pertama, tempat permainan harus mencatat nomor telepon dan alamat orang tua anak.

Kedua, tempat permainan juga harus mencatat durasi waktu bermain anak di area tersebut. Hal ini untuk kebutuhan tracing bila sewaktu-waktu ditemukan penyebaran kasus covid-19.

Selain itu, orang tua tetap harus mengawasi aktivitas anak selama bermain di area permainan di dalam mal.

Sebelumnya, pemerintah melakukan uji coba terhadap kebijakan ini. Uji coba dilakukan pada perpanjangan PPKM periode 21 September sampai 4 Oktober 2021. Uji coba dilakukan di beberapa mal di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Sementara, operasional mal diberlakukan pada 10.00 sampai 21.00.

WASPADA LONJAKAN KASUS DI AKHIR TAHUN

‘Teror’ Covid-19 di Bumi Nyiur Melambai meredah. Selain terjadinya penurunan kasus aktif, mayoritas daerah di Sulut berada pada Level 2 penerapan PPKM. Bahkan, terdapat dua daerah yang kini PPKM Level 1, yakni Kabupaten Mitra dan Kepulauan Talaud.

Meski begitu, ‘alarm’ peringatan Covid-19 terus menyala. Warga jazirah utara Pulau Selebes diminta mewaspadai potensi gelombang ketiga ledakan kasus corona. Itu berpotensi terjadi pada akhir tahun.

‘Warning’ itu disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Ganip Warsito, belum lama ini. Menurut dia, sebagaimana pendapat para ahli, bahwa ledakan kasus dapat terjadi di akhir tahun. "Ancaman gelombang ketiga diprediksi oleh para ahli akan terjadi di bulan Desember,” terangnya.

Disebutkannya, bulan Desember bertepatan dengan dua momentum besar yakni Hari Natal dan pergantian tahun atau Tahun Baru. Pada periode tersebut, akan berpotensi memicu keinginan masyarakat untuk beraktivitas di luar ruangan.

Di samping itu, akhir tahun juga masih masuk dalam periode pergantian cuaca, yang mana hal itu juga mempengaruhi daya tahan tubuh sehingga mudah terserang penyakit. “Karena disitulah saat Natal dan Tahun Baru, adanya pergantian cuaca. Ini yang menjadi suatu ancaman peningkatan Covid-19,” terang Ganip.

Meski begitu, ia optimis bahwa hal itu dapat dicegah dan dikendalikan. Kunci pencegahan dan mitigasi penularan Covid-19 sudah diketahui, yakni dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan vaksinasi. Di sisi lain, pola penanganannya juga sudah ditemukan. “Dua dasar tersebut merupakan hal yang harus senantiasa dilaksanakan demi mencegah terjadinya ledakan kasus di akhir tahun, sebagaimana menurut prediksi para ahli. Saya yakin, dengan kekuatan dan pola penanganan yang sudah ditemukan, maka kita boleh yakin Desember tidak akan terjadi gelombang ketiga,” ungkap Ganip.

“Perkuat protokol kesehatan, perkuat tracing, tracking dan treatment nya, kemudian perkuat vaksinasinya. Tiga itu rumusnya. Kalau itu kita sudah oke, saya yakin kita bisa mengendalikan Covid-19 ini,” kuncinya.

JANGAN LENGAH, PROKES WAJIB

Sumringah publik Nyiur melambai membuncah. Penerapan PPKM level 2 mendominasi. Pun begitu, masyarakat tetap diminta waspada.

Juru Bicara (jubir) Covid-19 Provinsi Sulut dr Steaven Dandel mengaku bersyukur adanya dominasi level 2 pada penerapan PPKM di Sulut. "Bersyukur untuk penurunan level ini," ungkap Dandel, belum lama.

Namun, menurut dia, turunnya standar level di Sulut bukan berarti pemerintah akan melonggarkan penerapan dalam rangka penanganan Covid-19 di Sulut. Ia meminta masyarakat tetap ikut prokes Covid-19 yang telah diatur oleh pemerintah. "Yang pasti jangan lengah," tegasnya.

Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi ini mengingatkan, ke depan akan ada regulasi baru dalam penerapan PPKM di Sulut. "Karena berikut penerapan level ini akan dikaitkan dengan capaian vaksinasi," kuncinya.

Sebelumnya, Gubernur Sulut Olly Dondokambey juga menyambut baik penurunan angka penyebaran Covid-19 di Sulut. Sama hal dengan pernyataan jubirnya, Ketua Satgas Provinsi ini juga meminta masyarakat tetap waspada akan perkembangan epidomologis virus tersebut.  "Kita imbau kepada masyarakat, mari kita sama-sama menjaga terus protokol kesehatan," ujar Gubernur Olly.(kompas/cnn/tempo/tim ms)