Produk Hukum Wisata Mitra Digodok


Ratahan, MS


Regulasi terkait wisata di Minahasa Tenggara (Mitra), segera direalisasikan. Banyaknya potensi wisata di Bumi Patokan Esa, jadi pemicu. Focus Group Discussion (FGD) pun digeber guna realisasinya. Pihak akademisi pun dilibatkan guna pematangan pengadaan peraturan daerah (perda) melalui Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (Riparkab) Mitra.

Pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) menggelar FGD di Kantor Disparbud, Puncak Gunung Potong Ratahan Timur, Kamis (18/11). Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) David Lalandos dan diikuti oleh Assisten III Sekda Elly Sangian dan sejumlah peserta instansi terkait di pemerintah kabupaten.

“Perda pada hakekatnya dalam rangka penyusunan dokumen terkait kepariwisataan mulai dari permasalahan dan hal-hal lainnya. Jadi, keberadaan perda sebentar bukan hanya sekedar mengejar pendanaan,” tegas Lalandos dalam sambutannya.

Menurut dia, FGD dilakukan agar dapat didiskusikan hal-hal terkait kepariwisataan agar dapat menghasilkan dokumen berdasarkan tugas fungsi dari para peserta. “Sehingga perda terkait Riparkab memang betul-betul bermanfaat bagi pemerintah dan segenap komponen masyarakat,” tukasnya.

“Apalagi objek potensi wisata Mitra cukup banyak, namun belum dikelola dengan baik dan maksimal. Untuk itu kita butuh dokumen ini. Nantinya, dalam pengelolaan wisata, mengacu pada Riparkab,” sambung Lalandos.

Dia memberikan apresiasi bagi narasumber yang nantinya memberikan kajian akademis dalam FGD tersebut, agar penympurnaan dokumen akan benar-benar bermanfaat bagi daerah. “Harapannya hasil FGD dapat merumuskan serta memperkuat produk hukum kepariwisataan Mitra nantinya,” pungkas Lalandos seraya membuka FGD yang menghadirkan narasumber Prof Dr Rene Charles Kepel MSc DEA dan Dr Vecky Masinambouw SE ME dari akademisi Unsrat Manado. (recky korompis)

 


Komentar


Sponsors

Daerah

Sponsors