Soal Pupuk Langkah, Pemprov Cari Solusi



Manado, MS
Terkait dengan permasalahan pupuk, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) cari solusi. Rapat koordinasj (rakor) digelar di Kantor Gubernur Sulut, Rabu (16/3).

Rakor ini dihadiri perwakilan kabupaten/kota se-Sulut dan stakeholder terkait dengan menerapkan protokol kesehatan. Dalam rapat ini terungkap, permasalahan pupuk ternyata karena jumlahnya yang terbatas. 

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Sulut Novly Wowiling mengatakan dalam permasalahan pupuk ada dua istilah yang harus dipahami, sebab implementasinya berbeda,  yaitu langka dan terbatas. 

“Kalau disebut langka dampak negatifnya ke pemerintah. Tak lakukan analisisi kebutuhan per wilayah. Tetapi kalau pupuk terbatas jumlahnya itu memang sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga ada keputusan marilah sepakat bersama-sama bahwa ini pupuk terbatas,” ungkapnya. 

Keterbatasan jumlah pupuk ini, dicontohkannya, sesuai data pada tahun 2021 pupuk Urea tersedia 21 ribu ton. Ada penambahan di akhir tahun alokasi menjadi 28 ribu ton. Sementara di satu sisi, olahan pupuk berdasarkan data simultan ada 70 ribu ton. 

“Jadi bukan langka tapi lebih condong ke terbatas. Karena jumlahnya tak sesuai dengan kebutuhan,” ujarnya. 

Ditambahkannya, sesuai data ternyata alokasi pupuk Urea tak terserap 100 persen. “Jadi tak ada kata langka. Tapi memang terbatas. Tahun 2021 hanya 65 persen terserap. Di mana yang langka di situ?” tukasnya. 

Selanjutnya, guna mengantisipasi jika ada oknum yang ‘mainkan’ pupuk terlebih disalurkan ke daerah di luar Sulut. Indikasi itu harus diawasi. 

“Mari kita jadikan setelah teridentifikasi masalah. Langkah apa yang kita laksanakan. Tentunya jajaran pertanian dalam kaitan pengawasan pupuk torang tidak berdiri sendiri. Ada Disperindag baik provinsi maupun kabupaten/kota. Apalagi penyaluran ke kios-kios, itu harus ada keterlibatan berbagai dinas, termasuk pihak kepolisian,” tuturnya. 

Adapun rakor ini digelar atas fasilitasi Biro Perekonomian Setdaprov Sulut. Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sulut Lukman Lapadengan saat membuka rapat mengatakan dari pertemuan ini diharapkan masalah pupuk teratasi. 

“Ini dalam rangka penyatuan persepsi. Karena masih ada laporan masalah penyaluran pupuk bersubsidi, yang belum memenuhi syarat. Belum lagi harga eceran yang berbeda, ada yang lebih dari HET (Harga Eceren Tertinggi),” pungkasnya. (sonny dinar)


Komentar

Populer Hari ini



Sponsors

Daerah

Sponsors


Mail Hosting