
TATAP PILPRES 2024, PARTAI PENDUKUNG JOKOWI RETAK
Jakarta, MS
Konstelasi politik nasional bergoyang. Jelang
pemilihan presiden (pilpres) 2024, partai pendukung Joko Widodo dan Ma'ruf Amin
mulai retak. Terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dipelopori
Partai Golongan Karya (Golkar) Cs jadi pemantik. Jalannya roda pemerintahan
'Indonesia Maju' pun kans terganggu.
Sisa tahun kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil
Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin, diperhadapkan dengan poros koalisi yang dibentuk
Partai Golongan Karya (Golkar), Partai
Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Seperti
diketahui, ketiganya kini berada di barisan partai politik pendukung
pemerintahan Jokowi. Gerakan yang dibuat untuk kepentingan pesta demokrasi
tahun 2024 itu pun, mendapat sorotan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(PDIP).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto
Kristiyanto mewanti-wanti agar koalisi tersebut tidak mengganggu jalannya
pemerintahan Presiden Jokowi. Terlebih memasukkan agenda politik menuju Pilpres
2024. "Jangan membawa kontestasi terlalu awal, yang kemudian membuang
energi kita bagi perbaikan dan kemajuan bangsa dan negara pasca pandemi. Ini
yang kita dorong," kata Hasto saat ditemui di Lapangan Banteng, Jakarta,
Jumat (20/5).
Hasto mengingatkan, pemerintahan Jokowi dan
Ma'ruf Amin berdiri atas kerja sama antar partai politik dan dengan mandat
rakyat yang begitu besar. Menurut Hasto, PDIP memiliki tanggung jawab untuk
terus mengingatkan mandat rakyat itu terhadap pemerintahan saat ini.
"Dari kerja sama parpol ini, agar apa yang
jadi harapan rakyat dijawab oleh Bapak Presiden Jokowi dapat dijalankan,"
ujar dia.
Ia mengklaim, partainya belum memikirkan
pembentukan koalisi menjelang Pilpres 2024 karena PDIP masih fokus bergotong
royong mewujudkan kepercayaan rakyat. Disampaikannya, perolehan suara PDIP pada
Pemilu 2019 lalu telah melampaui ambang batas pencalonan presiden sehingga
dapat mengusung calon presiden sendiri. "Karena itulah kami tidak ikut
dansa politik," ujar dia.
PDIP juga mengaku tidak takut ketinggalan kereta
didahului partai-partai lain yang sudah mulai bergerak untuk Pemilu 2024.
"Kan pemilu itu ada tahapannya, ada skala prioritas, kita membagi energi
yang terbatas itu fokusnya untuk rakyat saat ini. Sehingga ada waktunya dalam
membangun kerjasama parpol," tuturnya.
Hasto berpandangan, PDIP justru menjadi partai
yang akan menarik partai lain. "Jadi justru kami yang menarik, tidak
pernah meninggalkan, kami tidak pernah ditinggalkan," kata Hasto di Parkir
Timur Senayan, Jakarta, Jumat (27/5).
Dituturkannya, PDIP merupakan partai yang memiliki
kekuatan untuk menyatukan. PDIP tidak akan bergerak keluar, malah akan
merangkul yang bergerak keluar. "PDIP menjadi kekuatan partai yang terus
menyatukan. Sehingga ketika ada yang bergerak keluar, kami rangkul," tutur
Hasto.
Saat ini disebutnya, PDIP masih fokus untuk
mengawal jalannya pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
PDIP satu barisan mendukung pemerintah. "Sehingga semua di dalam satu
barisan dalam mendukung pemerintahan Pak Jokowi-Ma'ruf Amin," lanjutnya.
GOLKAR CS BANTAH GANGGU PEMERINTAHAN JOKOWI
////ANKJDL
Kekuatiran akan terusiknya pemerintahan
Jokowi-Ma'ruf pasca terbentuknya KIB, ditepis Golkar Cs. Jaminan untuk tetap
mengawal jalannya kepemimpinan sekarang ini, ditegaskan Ketua Umum (Ketum)
Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Pihaknya berkomitmen akan senantiasa
mendukung program-program yang ada hingga 2024.
“Pemerintah sangat solid karena 82 persen
koalisinya mendukung Bapak Presiden Joko Widodo. Tak ada perubahan,” ujar
Airlangga ditemui di rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan,
Minggu (15/5).
Airlangga menyatakan, terbentuknya KIB tak akan
mungkin mengurangi dukungan politik terhadap pemerintahan. Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian itu menjamin pemerintahan tetap berjalan efektif meskipun
partai politik mulai mempersiapkan diri untuk Pemilu 2024.
“Sangat efektif kok (jalannya pemerintahan),
terbukti dari 82 persen itu seluruh program bisa diakselerasi dan itu
dibuktikan dengan akselerasi proyek strategis nasional dan penanganan pemulihan
ekonomi yang berjalan baik,” ujar Airlangga.
Sebelumnya, Airlangga menyatakan, partainya resmi
menjajaki koalisi dengan PAN dan PPP untuk Pemilu 2024. Menurutnya, ketiga
partai sepakat bakal melanjutkan program-program dari kepemimpinan Presiden
Jokowi.
"Tentunya kita akan bekerja sama ke depan
untuk mengawal agenda-agenda politik ke depan, termasuk dalam pemilu nanti di
2024," kata Airlangga dalam konferensi pers, Kamis (12/5).
"Tentu kita akan juga membuat program ke
depannya yang akan melanjutkan program-program strategis dari Bapak Presiden
Jokowi," lanjutnya.
Senada disampaikan pihak PAN bahwa KIB yang
terdiri dari Partai Golkar, PAN, dan PPP justru meningkatkan kinerja
pemerintahan Presiden Jokowi. "Koalisi Indonesia Bersatu dijamin tidak
akan mengganggu kinerja pemerintahan karena Pak Airlangga dan Pak Suharso
adalah menteri presiden. Justru KIB bertanggungjawab atas peningkatan kinerja
pemerintahan," kata Juru Bicara PAN Viva Yoga Mauladi, Sabtu (21/5).
Viva menyebut, KIB tetap berkomitmen dan
bertanggungjawab atas peningkatan kinerja pemerintah karena bagian dari
pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Dia melanjutkan, adanya KIB justru menjadi
momentum yang baik untuk mentradisikan koalisi atau penggabungan parpol dalam
mempersiapkan pilpres 2024. Tidak diputuskan pada menit-menit akhir jelang
pendaftaran capres-cawapres.
"Adanya kesepakatan sejak awal akan
mempermudah untuk merencanakan platform koalisi dalam rangka visi Indonesia dan
pemerintahan ke depan," kata Viva.
"Dan ini juga menjadi bagian dari proses
pendidikan politik rakyat bahwa pemilu harus diarahkan ke ranah rasional,
modern, terukur, transparan, akuntabel, mencerdaskan dan menggembirakan,"
tambahnya.
Viva mengatakan, jika beberapa iven silaturahmi
antar pimpinan partai politik masih belum menemukan format koalisi, maka tentu
perlu pendalaman lebih lanjut tentang platform, visi dan rencana kerja, figur
dan posisi serta variabel penilaian lainnya. "Upaya kreatif masing-masing
partai politik untuk saling PDKT, pendekatan, saling lirik, saling jatuh cinta,
dan bersepakat akan menuju pelaminan politik adalah hak dasar dari partai politik
yang tentu dijamin oleh UUD 1945 dan diperjelas di UU Nomor 7 tahun 2017
tentang Pemilu," pungkas Viva.
Sebelumnya, Pertemuan Golkar, PAN dan PPP
menyepakati akan berkoalisi untuk Pemilu 2024. Hal itu merupakan hasil
pertemuan di Rumah Heritage, Jakarta, Kamis (12/5) malam.
"Kita akan bekerja sama ke depan untuk
mengawal agenda-agenda politik ke depan dalam pemilu nanti di 2024," kata
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto usai pertemuan dengan Ketua Umum
PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa.
KOALISI INDONESIA BERSATU 'RAYU' PKS ////ANKJDL
Upaya melebarkan kekuatan mulai dilakukan KIB.
Lobi politik untuk kepentingan pemilu 2024 intens dilakukan. Kali ini dengan
membujuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Gambaran tersebut nampak tatkala Ketum PAN
Zulkifli Hasan hadir dalam acara Milad ke-20 PKS di Istora Senayan, Jakarta.
Zulkifli Hasan membujuk PKS untuk menjadi bagian dari KIB.
"Kami Golkar dan PPP mencoba membuat Koalisi
Indonesia Bersatu. Itu maksudnya mudah-mudahan PKS bisa bersama-sama, maksudnya
itu jangan dua lagi. Calonnya jangan dua lagi Pilpres besok," katanya saat
memberikan pidato kebangsaan, Ahad, Minggu (29/5).
Zulkifli mengatakan, hawa politik Indonesia
pengap, negatif dan tidak produktif. Dia melihat dari momen Pilpres 2019 lalu
yang hanya diikuti oleh dua pasang calon. KIB yang terdiri dari Golkar, PAN dan
PPP terbentuk pada 12 Mei 2022. Koalisi itu telah diperhitungkan memenuhi
presidential threshold untuk Pemilu dan Pilpres 2024.
Zulkifli menuturkan, negara yang besar merupakan
negara yang bisa melakukan kolaborasi. Salah satunya adalah koalisi dengan
sesama partai politik dalam praktik demokrasi.
"Negara yang besar, kalau kata Presiden PKS,
hanya bisa maju menjadi negara yang besar jika kita kolaborasi sama-sama,"
tuturnya.
Setelah Zulkifli mengatakan itu, massa simpatisan
PKS menyambut dengan tepuk tangan. Pada kesempatan ini juga dihadiri langsung
para tokoh nasional dan partai politik. (merdeka/kompas/liputan6/tempo)
Komentar