Manado, MS

Suhu politik di Sulawesi Utara (Sulut) memanas. Jelang pemilihan gubernur (pilgub) dan wakil gubernur, gesekan kian tajam. Utamanya terjadi di kubu Partai Golongan Karya (Golkar) dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Langkah pemecatan tengah diambil Partai Golkar atas sejumlah kader pengurus di Sulut. Putusan pemberhentian sebagai anggota tersebut dilakukan karena dinilai telah mendukung pasangan calon (paslon) yang diusung PDIP pada pilgub Sulut.

Sederet pengurus yang disebut telah  keluar dari jalur karena tidak mendukung paslon dari Golkar diantaranya, Marhani V P Pua, Stefanus Vreeke Runtu, Jimmy Rimba Rogi, Syerly A Sompotan, Helmut Hontong, Rinny Malonda, Dolfie Angkouw, Ruben Saerang dan Arther Wuwung. Mereka diberhentikan dari kepengurusan Partai Golkar bahkan sebagai anggota. “Beberapa pengurus partai tersebut mendukung paslon lain. Berdasarkan keputusan rapat terbatas bidang organisasi, maka Partai Golkar Sulut telah memberhentikan dari keanggotaan,” tegas Ketua Harian Golkar Sulut, James Arthur Kojongian.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut itu mengatakan, keputusan untuk memberhentikan para anggota tersebut, sesuai dengan peraturan organisasi partai tentang disiplin dan sanksi organisasi. “Surat hasil rapat mengenai pemberhentian sudah dikirim ke DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai Golkar, untuk proses lanjut,” jelasnya.

Nama-nama anggota yang dilampirkan dalam surat pemberhentian itu ditegaskannya, sudah tidak bisa lagi memakai label partai. "Tidak boleh lagi mengatasnamakan Partai Golkar dalam kegiatan politik dan kemasyarakatan,” ujarnya.

PUA MENGAKU BUKAN LAGI KADER

Kabar pemecatan sejumlah pengurus Golkar sampai ke telinga Marhani Pua. Salah satu figur yang masuk dalam daftar nama yang diberhentikan sebagai anggota partai ini pun beri tanggapan. Ketua Tim Pemenangan Olly Dondokambey dan Steven Kandouw (Olly-Steven) itu, mengaku bukan lagi sebagai kader Beringin.

Marhani Pua mengaku mendapatkan informasi pemecatan dan pemberhentian itu lewat pemberitaan media. Secara pribadi ditegaskannya, kalau ia sebenarnya sudah tidak lagi di Golkar. Hal itu sejak musyawarah daerah (musda) Golkar yang terakhir. "Kalau saya tidak salah ingat tahun kemarin (2019, red). Ibu Tetty (Christiany Eugenia Paruntu) dan JAK (James Arthur Kojongian) minta saya masuk di pengurus Golkar, sudah saya tolak. Jadi, saya sudah menyatakan sejak tahun lalu tidak tidak bersedia lagi masuk sebagai pengurus Golkar," kata Pua Senin (19/10) kemarin, di Hotel Peninsula.

Makanya ia tidak lagi heran kalau ada tindakan yang seperti itu dari pihak Golkar. Istilah pemecatan atau pemberhentian oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Sulut, dirinya sudah memaklumi. Baginya, itu bukan satu hal yang dipersoalkan. Ini karena dirinya sudah tidak aktif dan sudah menyatakan kembali menjadi independen. "Sebenarnya sikap saya itu dalam kerangka mendukung Gubernur dan Wakil Gubernur pada pemilihan sekarang ini," pungkasnya.

Dijelaskannya, ia sebenarnya sudah melihat untuk perlu menentukan sikap politik dari awal demi kemajuan pembangunan Sulut. Makanya sejak satu tahun lebih bahkan hampir dua tahun sesudah Golkar melewati pemilihan umum (pemilu), dirinya tidak lagi sebagai kader. "Waktu yang lalu, sudah saya katakan untuk tidak masuk lagi, dan memohon untuk tidak dimasukkan lagi dalam susunan kepengurusan Golkar dan saya sudah menyatakan dari awal akan mendukung pak Olly Dondokambey dan Steven O E Kandouw untuk Gubernur dan Wakili Gubernur Sulut. Sudah dari awal maka dukungan ini bukan lagi sebuah kejutan," jelasnya.

Marhani Pua juga menerangkan, untuk periode musda lalu, dirinya sebagai wakil ketua. Setelah selesai pemilu, Golkar buat musda lagi dan waktu dirinya diminta kembali untuk masuk struktur, dirinya menolak seraya mengambil sikap independen.

"Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur menyatakan sikap mendukung pak Olly dan Steven, nah, bagi Golkar ini sebuah pelanggaran barang kali karena tidak mendukung ibu Tetty. Tapi saya, memang sudah tidak di Golkar sebenarnya," tambahnya.

PEMECATAN DINILAI BAKAL ‘PECUT’ DUKUNGAN IMBA CS

Aksi pemecatan Partai Golkar ikut pula memantik tanggap, Firasat Mokodompit. Eks pelaksana tugas (Plt) Ketua Golkar Sulut itu menilai, pemberhentian itu bakal lebih memacu Jimmy Rimba Rogi (Imba) Cs dan massa riil mereka untuk memenangkan pasangan Olly-Steven.

Pemecatan disertai pencabutan keanggotaan partai terhadap sejumlah kader senior Golkar, dipandang akan menjadikan bumerang bagi pencalonan CEP dan Sehan Salim Landjar (SSL) yang diusung partai berlambang pohon beringin di pilgub Sulut 2020.

"Hal itu malah akan menjadikan energi baru untuk paslon (pasangan calon). Para kader senior itu akan semakin solid dan all out memenangkan OD-SK (Olly Dondokambey dan Steven Kandouw)," ungkap Mokodompit.

"Saya tahu persis 8 kader ini memiliki kekuatan riil. Jika hari ini mereka dicabut keanggotaannya, maka analisa saya 60% kader pemilih Golkar yang diprakirakan 270 ribu suara se-Sulut dipastikan akan menambah suara OD-SK," tandasnya.

Dikatakannya, kader grass root Golkar dan para militan Partai Golkar, rata-rata rasional dalam menentukan pilihan pemimpin. "Mereka sangat memperhatikan kapasitas, kapabilitas dan dedikasi calon. Mereka tidak mau terjebak dengan ‘sotau tau nimbole kase teladan dan jadi panutan kong bapaksa’!," tandasnya.

Suara-suara kader ini, lanjutnya, selalu mengemuka dalam dialog di lapangan. Kedewasaan berpolitik kader Golkar itu, baginya tidak diragukan. Juga kata dia, biasanya ada faktor benang merah yang bergandengan. Mereka nantinya akan loyal terhadap kader tulen seperti Jimmy Rimba Rogi atau Imba dan Stefanus Vreeke Runtu (SVR) yang pernah menjabat Ketua Partai Golkar Sulut.

Bahkan saat ini, kata dia, sudah ada gerakan untuk menyelamatkan partai. "Saat ini saja saya dengar sudah ada gerakan penyelamat Partai Golkar sulut, dan gerakan ini melemahkan perjuangan paslon CEP-SSL dalam kontestasi pilgub. Mereka kecewa karena managemen partai yang amburadul dalam sikapi dinamika internal Golkar Sulut," katanya.

Hal itu juga tercermin dalam musda instan yang dilaksanakan di beberapa daerah. Ini dinilai memunculkan sentimen negatif bagi kelangsungan organisasi.

"Belum lagi ketidak-konsistenan terhadap rekomendasi paslon pemilukada di kabupaten kota. Olehnya saya melihat ini menjadi langkah gegabah CEP dengan memecat  8 kader senior. Dipastikan hukum karma akan berlaku begitu CEP kalah dalam kontestasi Pilgub nanti," tukasnya.

Diketahui, tak hanya Golkar, PDIP pula telah kehilangan kader berpengaruh yakni Jantje Wowiling Sajow (JWS) karena dukungannya kepada paslon CEP-SSL di Pilgub. PDIP sempat memberikan surat panggilan kepada mantan Bupati Minahasa usungan PDIP itu, terkait pemeriksaan atas keberpihakkannya ke paslon lain. Namun JWS sendiri selaku Ketua tim pemenangan CEP-SSL, sudah menyatakan sikap telah keluar dari PDIP. (arfin tompodung/sonny dinar)